Diskusi “Menggagas Alternatif Sensor Film”

Pada sidang gugatan pasal-pasal tentang sensor dalam Undang-Undang Perfilman Indonesia di Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, terlihatlah perbedaan pendapat yang besar antara pihak yang ingin menghilangkan pasal-pasal sensor itu dengan pihak yang ingin mempertahankannya. Sementara argumen bahwa sensor politik telah membelenggu kebebasan berekspresi di era reformasi tidak pernah mendapatkan tantangan serius dari pihak-pihak yang mendukung keberadaan pasal-pasal sensor tersebut, argumen bahwa sensor masih diperlukan untuk melindungi moral masyarakat menjadi perdebatan yang serius di persidangan itu maupun di media massa.