DPR Harus Bersedia Membuka Diri

DPR Harus Bersedia Membuka Diri

Selasa, 1 September 2009 | 03:24 WIB Jakarta,

Kompas – Rancangan Undang-Undang Perfilman yang sedang dibahas diharapkan mampu mengakomodasi dan memberdayakan masyarakat perfilman Indonesia. Oleh karena itu, RUU Perfilman tak perlu tergesa-gesa disahkan dan Komisi X DPR diharapkan lebih membuka diri menerima masukan dari masyarakat perfilman. “Saya menggarisbawahi pemberdayaan, bukan regulasi. Kalau kebijakan dibuat berdasarkan pemberdayaan, proyeksi yang bersifat regulatif akan gugur dengan sendirinya,” kata aktor/sutradara film Slamet Rahardjo mewakili masyarakat perfilman saat bertemu Komisi X DPR di Jakarta, Senin (31/8).

Naskah RUU Perfilman Inisiatif DPR RI 2004-2009, Apa Masalahnya?

RUU Perfilman yang sedang buru-buru disosialisasikan DPR RI saat ini tidak menunjukkan semangat pengembangan industri dan perlindungan pada hak atas pendidikan dan warisan budaya film. Kalau disahkan, berarti kelangsungan film Indonesia dan para pekerjanya dikontrol ketat.

Di bawah ini beberapa contoh pasal-pasal yang bermasalah:

PETISI Pemangku Kepentingan Menolak Pengesahan RUU Perfilman

Petisi Pemangku Kepentingan Menolak Pengesahan RUU Perfilman

Mengajak kawan-kawan untuk ikut menyepakati pernyataan penolakan yang telah digulirkan pada tanggal 26 Agustus 2009 atas RUU Perfilman yang sedang dibahas di DPR-RI (2004-2009) dengan mengklik ‘link’ di atas.

KOMPAS – DPR Jangan Kejar Target Pengesahan

Foto: Todhax

DPR Jangan Kejar Target Pengesahan

Kamis, 27 Agustus 2009 | 05:14 WIB

Jakarta, Kompas – DPR diharapkan tidak terburu-buru dan mengejar target pengesahan Rancangan Undang-Undang Perfilman sebelum masa bakti DPR periode 2004-2009 berakhir. Lebih baik RUU tersebut dibahas secara cermat dan mendalam lebih dulu dengan melibatkan banyak pihak karena undang-undang harus bersifat jangka panjang serta menjawab tantangan perfilman masa mendatang.

Komisi X DPR juga diminta segera menyosialisasikan setiap tahap pembahasan RUU Perfilman sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Sosialisasi harus dilakukan dengan menyediakan waktu yang cukup agar para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan pertimbangannya.

Demikian Pernyataan Sikap Bersama Pemangku Kepentingan Perfilman atas RUU Perfilman yang dibacakan sutradara film Riri Riza di Jakarta, Rabu (26/8).

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 16 pemangku kepentingan perfilman, antara lain Christine Hakim (aktris), Chand Parwez Servia (produser), Deddy Mizwar (aktor dan sutradara), Garin Nugroho (sutradara), Mira Lesmana (produser dan dosen), Nia Dinata (produser dan sutradara), Riri Riza (sutradara), Shanty Harmayn (produser), serta Slamet Rahardjo (aktor dan sutradara).

SUARA MERDEKA CYBERNEWS – UU Perfilman Tidak Pengaruhi Perkembangan Industri Film

SUARA MERDEKA CYBERNEWS – UU Perfilman Tidak Pengaruhi Perkembangan Industri Film

Jakarta, CyberNews. Aktor senior dan sutradara Deddy Mizwar mengatakan undang-undang perfilman tidak mempengaruhi perkembangan industri film.

“Perfilman dengan UU tahun 1982 UU No.8/1992 tentang Perfilman tetap rontok, tetapi tanpa mengubah undang-undang itu, perfilman tumbuh,” kata Deddy dalam jumpa pers Komunitas Perfilman Indonesia mengenai RUU Perfilman di Jakarta, Rabu (26/8).

Dia melihat keberadaan UU Perfilman hanya dibutuhkan oleh pemerintah untuk mendapatkan budget dana dalam APBN. Idealnya, lanjut Deddy, undang-undang perfilman dapat meningkatkan kualitas dan jumlah film Indonesia.

Sedangkan aktor dan sutradara Slamet Rahardjo Djarot mengatakan pembuat film Indonesia tidak lahir karena campur tangan pemerintah. “Dari jaman Usmar Ismail sampai Riri Riza, tidak ada pembuat film yang luar biasa yang lahir dari struktural. Semua berawal dari keinginan pribadi untuk membuat film,” katanya.

Mengenai RUU Perfilman yang sedang dibahas dan rencananya akan disahkan September mendatang oleh anggota DPR, Slamet mengatakan agar DPR lebih melibatkan komunitas perfilman Indonesia. “Pemerintah saya lihat belum percaya kepada masyarakat film untuk mengatur dirinya sendiri,” kata Slamet.

Sedangkan artis senior dan produser film Christine Hakim mewakili Komunitas Perfilman Indonesia meminta kepada DPR-RI agar tidak terburu-buru untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Perfilman menjadi Undang-undang. “Kami hanya mengingatkan DPR agar tidak berburu-buru untuk mengesahkan undang-undang yang menyangkut masa depan khalayak umum dan bangsa ini,” kata Christine.

Christine mengatakan Komunitas Film Indonesia bukan menentang pemerintah dan undang-undang perfilman, akan tetapi banyak hal yang perlu dirembug bersama dengan pemangku kepentingan film Indonesia dalam RUU Perfilman.

“Tidak ada yang perlu dikejar (dalam mengesahkan RUU Perfilman”,” kata Christine yang menangkap ketergesaan DPR untuk mengesahkan UU Perfilman menjelang berakhirnya masa jabatan anggota parlemen tersebut.

Senada dengan Christine, aktor dan sutradara Deddy Mizwar juga mengatakan agar DPR tidak terburu-buru untuk mengesahkan RUU Perfilman pengganti UU No.8/1992 tentnag Perfilman tersebut. “(Bila disahkan) UU Perfilman ini akan membunuh industri film sendiri,” katanya.

Mewakili Komunitas Perfilman Indonesia, sutradara Riri Riza mengatakan mereka mendukung inisiatif untuk mengubah UU No.8/1992 tentang Perfilman dengan beberapa syarat seperti pembahasan substansi dalam RUU Perfilman dan agar mereka lebih dilibatkan dalam pembahasan.

“Kami telah menyampaikan masukan baik lisan maupun tertulis untuk menghasilkan Undang-undang Perfilman yang menjamin pertumbuhan perfilman Indonesia yang lebih baik namun ternyata hingga saat ini belum diakomodir seluruhnya,” katanya.