PENGANTAR PERNYATAAN SIKAP MFI

Surat Pernyataan Sikap Bersama, berangkat dari kegelisahan masyarakat film atas perkembangan perfilman Indonesia. Pernyataan ini adalah sikap sebuah gerakan yang dilakukan oleh individu-individu yang terlibat dalam dunia perfilman Indonesia. Ini bukanlah gerakan sporadis yang hanya memiliki tujuan sesaat atas kenyataan yang terjadi pada Festival Film Indonesia melainkan sebuah gerakan terstruktur untuk kemajuan perfilman Indonesia.

Masyarakat film yang mendukung pernyataan ini telah melakukan pertemuan pada tanggal 24 Desember dan 29 Desember 2006 di Jakarta. Dari dua pertemuan tersebut, masyarakat film telah menyusun kelompok kerja yang diberi mandat untuk menyusun pernyataan sikap bersama dan menyampaikannya pada hari ini.

Kami percaya bahwa film adalah praktik budaya yang juga merupakan satu kegiatan intelektual dan ekonomi yang dapat memberikan sumbangan pada kecerdasan dan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, arah dan strategi pengembangan perfilman yang sehat akan berpengaruh pada sehatnya perkembangan perfilman Indonesia. Segala bentuk penyelewengan dan usaha penghambatan atas kemajuan perfilman Indonesia secara langsung telah dan akan berdampak pada kewibawaan dan nama baik pemerintah Republik Indonesia.

Usaha untuk memberikan masukan atas arah dan strategi pengembangan perfilman Indonesia yang lebih sehat sudah pernah berulang kali kami lakukan sebelumnya. Usaha tersebut merupakan wujud perhatian kami atas kemajuan perfilman Indonesia. Namun, usaha tersebut tidak pernah mendapat tanggapan serius dari pemerintah dan tidak ada perubahan yang signifikan.

Masyarakat film yang termaktub sebagai pendukung pernyataan ini adalah individu-individu pekerja film yang mengatasnamakan dirinya sendiri tanpa mewakili kelompok, perusahaan atau komunitas tertentu. Hal tersebut dinyatakan dengan kesadaran penuh bahwa pernyataan yang disampaikan pada hari ini adalah kehendak individu yang bekerja di dunia film untuk kemajuan perfilman Indonesia. Kami, masyarakat film, adalah para produser film, sutradara, penulis skenario, penulis kritik film, musisi, kru produksi, penata kamera, animator, penata artistik, penata cahaya, editor, publisis, pemerhati dan periset film Indonesia, aktivis komunitas film, penyelenggara festival film non-pemerintah, kurator dan programmer film, dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dalam produksi film.

Hingga saat ini, masyarakat film yang telah membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda dukungan atas pernyataan ini berjumlah 202 orang. Tanda dukungan dari individu-individu atas pernyataan ini akan terus berlangsung. Daftar dukungan akan disebar ke berbagai kota untuk memperoleh dukungan luas dari individu-individu bagian dari masyarakat film dari berbagai kota di Indonesia.

Surat Pernyataan Sikap Bersama ini kami ditujukan kepada Menteri Budaya dan Pariwisata Republik Indonesia - Ir. Jero Wacik, SE – dengan tembusan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia – Susilo Bambang Yudhoyono
2. Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film, DEPBUDPAR – Prof. Dr. Sri Hastanto, S.Kar
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, DEPBUDPAR – Drs. Sutrisno, MM
4. Direktur Perfilman, DEPBUDPAR – Drs. Bakri, MM
5. Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional – Bp. Djony Syafruddin
6. Serta para anggota Komisi X – DPR RI yang terhormat.

Pengembalian piala-piala Citra yang terkumpul saat ini akan dilakukan langsung oleh para pemegangnya secara langsung kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di Kantor BUDPAR pada tanggal 9 Januari 2007. Keterangan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengembalian piala-piala tersebut akan diberitahukan kepada rekan-rekan pers secepatnya setelah hari ini.

Demikianlah pernyataan sikap bersama ini kami sampaikan. Bersama ini kami mengajak semua pihak yang memiliki perhatian atas kemajuan perfilman Indonesia untuk memberi dukungan atas gerakan ini. Segala bentuk dukungan kepada gerakan ini harus dinyatakan atas nama individu dan bukan atas nama lembaga, perusahaan atau nama komunitas apa pun.

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA MASYARAKAT FILM INDONESIA

Kami masyarakat film Indonesia percaya bahwa Festival Film Indonesia seharusnya menjadi tolok ukur perkembangan film Indonesia, menjadi stimulasi penciptaan melalui penghargaan yang sesuai dengan pencapaian film Indonesia, serta sarana apresiasi bagi masyarakat Indonesia.

Kami juga percaya bahwa Festival Film Indonesia seharusnya mencerminkan kebijakan perfilman Indonesia, yang tanggap terhadap dinamika perkembangan dunia film.

Atas dasar pemikiran tersebut, kami menyatakan protes:

1. Terhadap penyelenggaraan dan hasil penjurian Festival Film Indonesia 2006. Protes ini didasarkan pada fakta bahwa film “Ekskul” produksi PT. Indika Entertainment yang memenangi piala Citra sebagai film terbaik, menurut kami telah melakukan pelanggaran hak cipta dalam penggunaan ilustrasi musik film.
Situasi ini membuktikan buruknya kualitas penyelenggaraan FFI dan rendahnya kompetensi pihak penyelenggara FFI, yang antara tahun 2004-2006 diselenggarakan secara tidak transparan, baik dalam sisi pelaksanaan dan sisi finansial.
Hal di atas juga mencerminkan buruknya kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan penataan perfilman Indonesia.

2. Terhadap sistem kelembagaan perfilman Indonesia yang masih dijalankan oleh lembaga dan organisasi bentukan Departemen Penerangan di masa Orde Baru. Lembaga yang kami maksud adalah Lembaga Sensor Film (LSF), Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), dan organisasi-organisasi yang bernaung didalamnya. Lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tersebut tidak mencerminkan semangat pembaharuan dan tidak berpihak pada kemajuan perfilman Indonesia.
Stagnasi sistem ini telah merugikan dan menghambat proses perkembangan film Indonesia yang telah menunjukkan potensi kemajuannya sejak awal masa reformasi.

Untuk itu kami masyarakat film Indonesia, menuntut pihak Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Demi nama baik perfilman Indonesia, segera mencabut anugerah piala Citra film terbaik dan yang berkaitan dengan film tersebut dalam FFI 2006 dan meminta penyelenggara FFI 2006 untuk melakukan pertanggungjawaban hasil penilaian terhadap film tersebut secara terbuka kepada publik.
2. Menghentikan sementara penyelenggaraan Festival Film Indonesia.
3. Segera membubarkan lembaga-lembaga perfilman yang ada, dan membentuk sistem kelembagaan perfilman yang baru, secara demokratis dan transparan, yang sesuai dengan perkembangan film saat ini dengan melibatkan para pelaku aktif perfilman Indonesia.
4. Mendesak DPR RI untuk segera mencabut Undang Undang No.8 tahun 1992 tentang Perfilman dan menggantinya dengan Undang-undang baru yang mendukung kemajuan.
5. Segera membuat rancangan kebijakan yang bersifat strategis bagi perkembangan budaya dan ekonomi perfilman Indonesia, dengan melibatkan para pelaku aktif perfilman Indonesia.
6. Melakukan perubahan mendasar pada peraturan dan penyelenggaraan sensor film dengan mengganti Lembaga Sensor Film menjadi sebuah Lembaga Klasifikasi Film.

Sebagai tanda keseriusan kami, dengan ini kami mengembalikan Piala Citra yang telah kami terima dalam penyelenggaraan FFI 2004 – 2006.

Apabila tuntutan di atas tidak ditanggapi, kami akan melakukan boikot terhadap penyelenggaraan FFI di masa yang akan datang, dan melakukan perlawanan secara terstruktur terhadap segala kegiatan yang diselenggarakan atau diadakan oleh badan pemerintah yang mengatasnamakan PERFILMAN INDONESIA.

Sikap ini kami ambil sebagai wujud tanggung-jawab kami kepada masyarakat yang selama ini mendukung keberadaan kami dan menjadi salah satu alasan utama mengapa kami terus bekerja dan berkarya.

Jakarta, 3 Januari 2007

Masyarakat Film Indonesia,

pengantar-pernyataan-sikap.doc

pernyataan_sikap_mfi_2006.doc

press_release_mfi_3_jan.doc

press_release_9_jan.doc

statement_penyerahan_di_budpar_9_januari_07.doc

Pernyataan Penolakan Pelantikan BP2N 5 April 2007