You are currently browsing the monthly archive for January 2007.

* seperti dimuat dalam surat pembaca Majalah TEMPO, edisi 19 Januari 2007

penulis: Vero Kusuma, Mahasiswa Kajian Film Institut Kesenian Jakarta

Pada Majalah Tempo edisi 15-21 Januari 2007, yang terhormat Bapak Noorca M. Massardi, salah satu anggota Dewan Juri FFI 2006 menulis sebuah ulasan yang cukup sinis terhadap protes yang akhir-akhir ini dilayangkan oleh Masyarakat Film Indonesia. Tulisan beliau yang berjudul “Oh, Film” (hal. 126) mengajukan sebuah pemikiran perbandingan antara apa yang terjadi belakangan ini di ‘wacana sinema Indonesia’ dengan apa yang terjadi di Perancis pada tahun 1960-an. Untuk lebih jelasnya, beliau merujuk pada sebuah gerakan sinema yang disebut new wave (nouvelle vague, atau gelombang baru). Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Noorca M. Massardi tersebut.

Pertama, ada beberapa ‘kesalahan’ yang menurut saya sangat esensial (dan memalukan?) dalam tulisan Bapak Noorca M. Massardi tersebut. Kesalahan ini menyangkut persoalan fakta historis dan penyebutan nama. Kesalahan itu antara lain, Bapak Noorca M. Massardi menulis bahwa Roman Polanski adalah salah satu eksponen gerakan gelombang baru/new wave. Pernyataan Bpk. Noorca itu sungguh sangat mengherankan. Roman Polanski memang dilahirkan di Paris, Perancis. Tetapi terlihat dari namanya, Roman Polanski bukanlah seorang keturunan Perancis, melainkan Polandia. Tetapi hal yang lebih penting dari fakta ini adalah, Roman Polanski tidak pernah terlibat dalam gerakan new wave pada tahun-tahun 1960-an di Perancis. Roman Polanski memulai debut karirnya sebagai pembuat film di sebuah sekolah film di Polandia. Debut film panjangnya, Knife in the Water (1962) dibuatnya di Polandia dan mendapat pengakuan internasional setelah film tersebut menjadi nominasi Oscar untuk film berbahasa asing terbaik.

Tiga tahun kemudian Roman Polanski membuat film di Inggris berjudul Repulsion (1965). Polanski kemudian terjun ke industri sinema Hollywood sejak ia membuat Rosemary’s Baby (1968) lalu Chinatown (1974) untuk menyebut beberapa yang terkenal. Dua film ini menjadikannya bagian dari gelombang kebangkitan pembuat film Hollywood pasca-Hollywood klasik di tahun 1970-an. Jadi sangat lucu bila Bpk. Noorca menjadikan Roman Polanski sebagai salah satu eksponen gerakan new wave karena new wave dikenal sebagai gerakan film yang bermula di Perancis, sementara Roman Polanski bekerja di Polandia dan Amerika Serikat.

Kedua, sejarah sinema Perancis (dan dunia) tidak mengenal seorang pembuat film bernama Claude Rohmer. Salah satu pembuat film gelombang baru dengan nama belakang Rohmer bernama lengkap Eric Rohmer (dengan nama asli Jean-Marie Maurice Scherer). Eric Rohmer memang tepat sekali dianggap sebagai eksponen gerakan new wave karena beliau tergabung dalam sebuah jurnal yang menjadi alat penting gerakan new wave ini, yakni jurnal film Cahiers du Cinema. Eric Rohmer juga menjadi penulis skenario dan pembuat film dengan film-film seperti Le Signe du Lion (1959), La Marquise d’O(1974), dan serial Contes Moraux.

Ketiga, gerakan new wave, tidak seperti disebut oleh Bpk. Noorca, tidak dimulai pada tahun-tahun protes 1968. New wave sebagai sebuah gerakan sinema telah dimulai sejak tahun 1958. Periode awal gerakan ini disepakati terjadi pada tahun 1958-1962, sementara periode kedua terjadi pada tahun 1966-1968.

Kalau dilihat lebih jauh, gerakan film gelombang kedua berawal dari didirikannya jurnal sinema Cahiers du Cinema pada tahun 1951 oleh Andre Bazin, Jacques Doniol-Valcroze dan Joseph-Marie Lo Duca. Dari jurnal ini muncullah orang-orang yang nanti akan menjadi sutradara eksponen gerakan new wave, antara lain Eric Rohmer, Francois Truffaut, Jean Luc-Godard, Claude Chabrol, dan Jacques Rivette.

Karena berangkat dari kritik film dan ‘anak-anak muda yang lebih melek sejarah film’, maka gerakan new wave bisa dibilang merupakan gerakan estetika yang ingin mengubah estetika-estetika film-film sebelum mereka yang saat itu dikuasai oleh generasi tua pasca-perang. Generasi yang oleh Truffaut disebut cinema de papa ini merupakan generasi yang menggunakan standar naratif ketat yang saat itu menjadi arus utama.

Pemberontakan new wave yang diakui dimulai oleh film Le Beau Serge (1959) mengajukan sebuah gagasan estetik yang berbeda dengan pendahulu-pendahulunya. Dua nilai dasar dari new wave itu adalah:
1. penolakan atas montase klasik yang mengedepankan struktur naratif (bercerita) urut dan teratur. Estetika new wave lebih condong pada apa yang disebut mise-en-scene (apa yang tampak di dalam film, seperti artistic, acting, pencahayaan, set), pengambilan gambar secara lama (long takes) dan komposisi kedalaman (depth of field)
2) keyakinan bahwa film yang baik adalah film yang menjadi ekspresi artistik personal pembuatnya. Keyakinan ini melahirkan apa yang disebut ‘teori auteur’.

Nilai pertama diwujudkan dalam proses pembuatan film yang lebih individual, dengan budget rendah, kamera cangking (handheld) dan pemilihan lokasi pengambilan gambar yang riil (bukan studio). Keyakinan kedua soal auteur diacu Bpk. Noorca M. Massardi untuk menilai Koya Pagayo aka Nayato Fio Nuala dengan menyebut sutradara tersebut sebagai ‘auteur’ (Cek dan Ricek (edisi 437, 2007).

Apa yang bermasalah dari teori-teori ini? Adalah hal yang sangat lucu, kalau tidak bisa dibilang ironis, membandingkan gerakan new wave ini dengan gerakan protes yang dilakukan oleh para pembuat film dari Masyarakat Film Indonesia. Mengapa demikian?

Pertama, gerakan protes Masyarakat Film Indonesia merupakan gerakan politik, bukan gerakan sinema atau gerakan estetik. Para pembuat film anggota Masyarakat Film Indonesia, seperti Riri Riza, Mira Lesmana, Nia Dinata, Dimas Djayadiningrat, Shanty Harmayn, atau Hanung Bramantyo, untuk menyebut beberapa, sama sekali tidak memiliki kesamaan platform estetik. Mereka bergerak di wilayah estetik yang berbeda-beda. Sehingga menyamakan atau memperbandingkan gerakan new wave dengan gerakan advokasi MFI adalah sesuatu yang menyesatkan. MFI tidak menawarkan sistem estetika baru sekental apa yang ditawarkan gerakan new wave di Perancis. Gerakan ini justru harus dilihat sebagai gerakan advokasi yang ingin membela hak-hak mereka sebagai pembuat dan pekerja film.

Kedua, ‘teori auteur’ sendiri merupakan salah satu teori sinema yang paling bermasalah. Selain terlalu fokus pada selera estetik satu orang saja (sutradara), teori ini mengundang paradoks. Pertama, teori ini berangkat dari impian masa Romantik tentang ‘film yang baik hanya bisa dihasilkan oleh orang yang baik/pintar’ (Great literature/film produced by great men) [Men sengaja ditulis sebagai laki-laki, menandai sistem patriarki yang menyelubunginya]. Tesis ini pardoks dengan pendekatan new wave sendiri yang mengajukan demokratisasi pembuatan film. Kedua, pendekatan ini bersifat parsial, konservatif dan patriarkal. Di tingkatan praktis, kita sendiri harus mempertanyakan kriteria seperti apakah yang Bpk. Noorca pakai dalam menilai film-film Nayato Fio Nuala sebagai film-film dari seorang auteur.

Persoalan berikutnya, gerakan mahasiswa Paris di tahun 1968 tidak secara langsung mempengaruhi gerakan sinema new wave. Seperti yang saya katakan sejak awal, gerakan ini jauh lebih dulu dari gerakan protes Paris 1968. Gerakan Paris 1968 bisa dibilang hanya mempengaruhi sedikit dalam film-film Jean Luc-Godard, tetapi pembuatan film secara umum tidak terlalu terpengaruh. Kontribusi besar gerakan ini justru di wilayah politik kebudayaan dan industri, yakni hilangnya sensor, peningkatan pajak bagi film-film ‘dewasa’ (X-rates) dan subsidi silang untuk pembuat film muda/pemula dan film-film artistik. Sesuatu yang masih harus diperjuangkan oleh para pembuat dan pekerja film di Indonesia.

Tanp merendahkan seni yang lain (Bpk. Noorca menyebut tari, seni rupa, musik, teater, dll, film memiliki cirri spesifik yang menjadikannya produk budaya sekaligus produk industri/ekonomi.Film menuntut jumlah kru dan investasi modal yang tidak sedikit. Meski muncul genre film yang lebih sederhana dan tidak membutuhkan banyak modal (dokumenter, misalnya), tetapi film sebagai industri membutuhkan pengaturan yang sangat kompleks.

Pernyataan implisit Bpk. Noorca yang mempertanyakan urgensi UU Perfilman mungkin harus dipikirkan dalam kerangka kepentingan film nasional. Kalau film Indonesia tidak dianggap produk kebudayaan (melainkan produk industri semata) maka memang tak perlu para pembuat film mengajukan UU khusus perfilman. Untuk industri, film hanya membutuhkan kebebasan berekspresi yang sudah tercakup oleh UU lain (UU Pers, Penyiaran, dan HAM) dan undang-undang perdagangan (anti-monopoli, persaingan sehat, dll).

Tetapi melihat draft RUU Perfilman yang diajukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan RUU Perfilman versi BP2N, dikatakan dengan cukup tegas bahwa film Indonesia merupakan produk kebudayaan. Jadi mau tak mau pemerintah harus mengambil tindakan untuk memproteksinya.

Dalam konteks inilah, menurut saya, gerakan advokasi MFI harus dimaknai. Bukan dalam segi estetik seperti yang diajukan oleh Bpk. Noorca, karena Indonesia belum (dan mungkin memang tidak) sampai ke perdebatan tentang itu, tetapi karena ada hal-hal yang lebih urgen, yang lebih berkenaan dengan ‘keberlangsungan’ hidup perfilman sendiri, daripada perdebatan soal estetik yang maaf-maaf saja, tidak dikuasai oleh banyak orang Indonesia, termasuk anggota dewan juri yang terhormat Festival Film Indonesia.

Advertisements

* seperti dimuat di Majalah TEMPO, edisi 15 Januari 2007

penulis: Riri Riza, Sutradara Film / anggota Masyarakat Film Indonesia

Sudahlah…, kita tidak perlu lagi mempersoalkan kontroversi kemenangan Ekskul sebagai film terbaik FFI 2006, toh pihak pemegang lisensi musik yang dipakai tanpa izin oleh film tersebut telah duduk bersama dengan pengacara produser film Ekskul untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum. Saat ini saya hanya ingin mengajak anda melihat substansi dari protes dan tuntutan kami Masyarakat Film Indonesia.
Kebijakan perfilman diatur secara rinci melalui UU no. 8 tahun 1992. Uniknya, lembaga terkait dengan UU ini yaitu Departemen Penerangan telah dibubarkan oleh pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid. Uniknya lagi, UU tersebut sukses menyelinap dalam kehidupan perfilman kita hingga hari ini. Membaca UU ini kita menjadi faham bahwa bagi pemerintah Orde Baru film adalah sebuah produk yang begitu besar potensi madu dan racunnya.
Pada tingkat praktik, sebenarnya UU ini sudah lama dicuekin oleh para pelaku aktif perfilman. Satu contoh hampir semua produser dan pekerja film Indonesia yang aktif, tidak lagi menjadi anggota organisasi film turunan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) yang diatur pemerintah dalam UU.
Masih pada tingkat praktik, Badan Sensor Film (BSF) yang diubah menjadi Lembaga Sensor Film (LSF) kekuasanya tetap saja besar. Bayangkan, LSF bisa menentukan sebuah film layak ditonton atau tidak, memiliki kontrol terhadap seluruh film yang ditayangkan di bioskop maupun televisi di seluruh Indonesia. LSF memiliki mekanisme sidang tertutup, dan tentunya mekanisme penunjukan dan pelantikan anggota yang tertutup dan disahkan langsung oleh Keputusan Presiden, tanpa mekanisme pertanggungjawaban publik. Alamak!
Juga pada tingkat praktik, tanpa pernah mendapatkan dukungan yang dijanjikan dalam UU yang sama, para kreator film Indonesia berhasil mencapai kembali produktifitasnya. Beberapa film mencapai sukses finansial, yang lain sukses mendulang penghargaan di festival internasional. Hampir semua film yang saya maksud di atas diproduksi secara independen tanpa dukungan dana dari pemerintah. Produktifitas tinggi tanpa dukungan juga tumbuh di ranah film pendek dan dokumenter. Jakarta International Film Festival/JIFFEST menjadi agenda tahunan yang penting dalam meningkatkan apresiasi film publik, Festival film pendek selalu ramai, muncul pula bakat bakat baru melalui kompetisi konsep dan produksi film dokumenter.
Mungkin muncul pertanyaan untuk apa memprotes kebijakan kalau bisa jalan sendiri? Apa perlunya FFI, toh dalam bidang seni lain tidak ada lagi model pengakuan nasional dari pemerintah seperti ini?
Menurut saya dan teman teman protes ini perlu. Setidaknya sebelum kita menyerah sama sekali dan menjadi tidak peduli, ada beberapa hal yang perlu dipertanggungjawabkan.
Kami adalah masyarakat berdaulat yang membayar pajak. Sektor perpajakan telah menerima masukan dari kami sejak pembelian bahan baku film hingga pajak tontonan dan pajak penghasilan. Film-film seperti Ada Apa Dengan Cinta? atau Eiffel I’m in Love yang meraih sukses komersial telah menyumbang pajak tontonan mencapai angka masing masing 5 miliar rupiah. Ini baru dua dari hampir seratus film layar lebar komersial Indonesia pasca reformasi.
Lembaga pemerintah, mulai dari Direktorat Film hingga Badan Pertimbangan Perfilman Nasional BP2N, menggunakan dana publik untuk mengirim pejabat dan artis ke festival film yang direstui pemerintah, menyelenggarakan FFI, menerbitkan buku, bahkan memproduksi film. Pertanggungjawaban dana publik tersebut tidak pernah terdengar hingga hari ini.
Bagaimana kongkrit usulan kami?. Kami merasa sudah waktunya memulai proses perubahan total. Mencabut UU no.8 tahun 92 tentang perfilman, dan terlibat merumuskan kebijakan baru, kebijakan kami anggap perlu, film Indonesia hanya dapat muncul potensi puncaknya sebagai media popular yang mempertahankan identitas, mencerdaskan, dan menyejahterakan bila dijalankan dengan satu strategi yang efektif, jika tidak habis kita digerus ratusan film impor yang adalah realitas pasar bebas.
Kami membayangkan LSF menjadi lembaga perlindungan masyarakat konsumen film melalui sistem klasifikasi, yang anggotanya dipilih melalui proses terbuka dan melibatkan pula tokoh dengan pemahaman tentang film sebagai produk budaya dan kompleksitas media serta ekonomi saat ini. Sistem dialog dibuka, dan memungkinkan voluntary sencorship. Dalam sistem ini misalnya, produser dan distributor dapat menawarkan pemotongan untuk mendapatkan rating klasifikasi usia tertentu, yang akan berdampak langsung pada jumlah penonton yang dapat dicapainya. Tanpa tekanan dari oknum misterius, tanpa standarisasi moralitas yang absurd.
Tentang dana, pajak tontonan yang diterima dari film atau anggaran pemerintah untuk kebudayaan dapat dialokasikan untuk pengembangan. Mensubsidi secara signifikan pendidikan film di Indonesia, mengingat di Indonesia hanya ada satu sekolah film, dan mengembangkan kajian tentang film di universitas-universitas terkemuka. Sebagian lain dapat digunakan untuk membiayai proses penuaian bakat baru seperti produser, penulis dan sutradara dengan pengelolaan yang transparan.
Siapa kami? Kami adalah 200 lebih orang Indonesia berkaos oblong dengan kesadaran politik. Kami terlibat dalam keseluruhan proses produksi, distribusi, kritik, bahkan bidang pendidikan film layar lebar, film pendek dan dokumenter. Kami sedang menggalang pula dukungan dari komunitas komunitas film di seluruh tanah air. Tentunya kami berharap model penataan industri film yang kami usulkan bisa menjadi awal menuju sistem penataan perfilman yang lebih beradab.
Kami katakan cukup untuk segala diskusi tentang revisi UU perfilman yang telah melahirkan dua draft versi departemen kebudayaan dan pariwisata, dan versi BP2N. Kompetensi dua lembaga kami ragukan, karena kedua draft tidak merubah filosofi UU lama.
Saat ini kami bilang cukup, cabut saja undang undang itu!!

PERNYATAAN SIKAP DAN PENDAPAT
KFT-Asosiasi Sineas Indonesia ( KFT – ASI )
TERHADAP KONDISI PERFILMAN INDONESIA MASA KINI

 

1. Situasi “kemelut” atau “gonjang ganjing” dalam dunia perfilman sekarang adalah gambaran nyata dari carut marutnya dunia perfilman Indonesia. Iklim dan perikehidupan dunia perfilman Indonesia itu tidak sehat !

2. Perubahan dan perbaikan perlu segera dilakukan. Suka tidak suka perubahan atas segenap unsur yang tidak sehat dan menghambat kreatifitas penciptaan dan pengembangan perfilman Indonesia memang harus dilakukan kalau kita mau ada perbaikan kearah iklim perfilman yang lebih sehat dan kondusif.

3. Keinginan dan tuntutan perubahan adalah juga sejalan dengan visi dan misi Pengurus Organisasi KFT-ASI sekarang. Pada level yang lain KFT-ASI pun selama ini sebenarnya telah berusaha berbuat dan berupaya keras melakukan dan mendorong terjadinya perubahan serta perbaikan iklim perfilman secara konseptual dan sistematis kearah kondisi yang lebih sehat, meski dalam tataran pelaksanaan prosesnya berjalan relatif lambat dan hasilnya masih terbatas karena situasi yang begitu membatasi dan tidak kondusif.

4. Melihat dan mengingat betapa lemah dan sangat minimnya peran dan aktifitas positif serta distorsi sikap dan fungsi dari badan-badan perfilman yang ada menyentakkan kesadaran kita untuk harus segera bertindak melakukan dan mendorong dinamika terjadinya perubahan.

5. Perubahan konstruktif sangat perlu dilakukan secara sistematis dan konseptual sifatnya sehingga dapat efektif mencapai sasaran serta tidak hanya sekedar reaksi-reaksi sesaat, semu dan tambal sulam semata.

6. Organisasi KFT-ASI melihat “gugatan dan tuntutan” yang timbul sekarang sebenarnya hanya salah satu “letusan” dari suatu akumulasi ketidakpuasan serta salah satu bentuk dari berbagai aksi perlawanan insan film atas kungkungan dan dominasi yang tidak konstruktif dari badan perfilman yang tidak transparan, tidak aspiratif dan kurang demokratis; serta tidak siap akan tuntutan perubahan dan dinamika zaman yang terus berkembang.

7. Suatu gerakan seperti “aksi pengembalian piala Citra” dari sejumlah insan film Indonesia, mestinya dilihat dalam konteks diatas; konteks keinginan untuk memperbaharui diri dan berubah lebih baik; dilihat dalam sudut pandang “kecintaan terhadap film Indonesia” serta “film Indonesia adalah milik kita bersama” dan karenanya harus berbuat untuk memperbaiki peri kehidupan perfilman Indonesia kearah yang lebih baik dan sesuai dinamika perkembangan zaman.
Bahwa dalam pengungkapan atau penyampaian ada cara-cara dan gaya (style) yang mungkin “kurang enak” atau”kurang sesuai selera”, itu adalah soal lain; tetapi tidak harus menafikan “nafas utama” atau esensi dan filosofi atas keinginan dan kebutuhan perubahan tersebut.

8. KFT-ASI tidak puas terhadap fungsi dan peran BP2N serta menilai kinerjanya sangat minim dan jauh dari yang diharapkan. Fungsi dan peran BP2N bias dan banyak distorsi serta performance-nya mengecewakan. KFT-ASI juga kecewa terhadap sikap dan cara bereaksi BP2N menghadapi masalah, seperti reaksinya yang tidak tepat dan berlebihan dalam menanggapi aksi insan film yang menggugat melalui “symbol” pengembalian piala Citra. Sikap dan cara BP2N dalam menanggapi gugatan kekecewaan insan film Indonesia tersebut kami nilai tidak tepat dan tidak menyelesaikan permasalahan; kurang peka, kurang mampu bersikap dewasa serta tidak sanggup bersikap sesuai dengan martabat sebagai “lembaga tinggi perfilman”. Sikap bertahan, menyerang balik dan pembelaan diri yang berlebihan sungguh kami sayangkan. Sikap dan reaksi berlebihan dan tidak proporsional tersebut-lah antara lain yang membuat situasi menjadi semakin keruh dan bias dari esensi persoalannya. Pengurus BP2N tidak mampu bersikap jernih dan obyektif; tetapi malahan menampakkan sosok wajah arogansi yang tidak produktif dan tidak reformis. BP2N disini gagal tampil meyakinkan dirinya sebagai “lembaga tinggi perfilman” yang paham akan dinamika perfilman secara aktual dan positif; dia hanya mampu menampakkan diri dalam sosok sebagai lembaga yang ketinggalan zaman, expired dan tidak up to date lagi.
BP2N kembali menunjukkan kegagalannya menjadi lembaga representasi kepentingan perfilman Indonesia.

9. KFT-ASI mengingatkan dan mendesak Pemerintah agar cepat tanggap dan aktif secara proporsional dan aspiratif sesuai peran, fungsi dan tanggung jawabnya, bersama organisasi perfilman dan insan film yang masih punya komitmen dan keberpihakan yang jelas dan konstruktif terhadap film Indonesia sebagai karya budaya bangsa, untuk menentukan solusi dan mengambil tindakan positif, guna membantu penyelesaian masalah perfilman kita.
Kami mendesak untuk segera diambil langkah cepat melakukan perubahan dan pembaharuan kebijakan tentang perfilman; mengambil langkah restrukturisasi dan revitalisasi lembaga BP2N serta juga LSF; guna penyelamatan, penyehatan dan kemajuan perfilman Indonesia.

10. Lembaga BP2N saat ini sudah kehilangan kredibilitas. BP2N yang sudah kehilangan kredibilitasnya ini sebaiknya segera dibekukan saja sampai tindakan perubahan, pembaharuan dan revitalisasi yang positif dapat dilaksanakan.

Jakarta, 11 Januari 2007

Pimpinan Organisasi
KFT-Asosiasi Sineas Indonesia

ENISON SINARO ADITYAWARMAN
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Oleh: Ibnu Rizal       

Pernyataan sikap para sineas muda dalam bentuk “pengembalian Piala Citra” merupakan tahap awal kemuakan mereka terhadap sistem yang selama ini bertahta.

Sejak pertama kali diselenggarakan, pada tahun 1955, Festival Film Indonesia (FFI) dengan Piala Citra sebagai simbol kebanggaannya merupakan satu-satunya lembaga formal yang mengapresiasi film layar lebar karya sineas dalam negeri. Memang tidak dapat disangkal bahwa FFI memiliki peran yang cukup besar di dalam peta perfilman nasional. Tetapi sebagai lembaga yang kokoh dan sarat oleh semangat birokratis FFI nyata tidak luput dari kebobrokan dari masa ke masa. Dalam setiap penyelenggaraannya FFI selalu mengundang decak kagum sekaligus tanda tanya besar, terutama menyangkut “sistem kerja” di dalam tubuhnya. Gejala ini sudah terlihat bahkan sejak masa Usmar Ismail ketika para insan perfilman terhenyak dan tidak habis pikir bagaimana film Lewat Djam Malam karya Usmar Ismail tidak mendapat penghargaan untuk kategori Sutradara Terbaik. Keresahan yang sama juga dilontarkan oleh Misbach Yusa Biran yang mengkritik keras sistem penjurian FFI pada masa itu.

Zaman terus berganti. Negeri ini mengalami guncangan pada berbagai sektor. Krisis demi krisis yang terus menghantam, kebusukan pemerintahan masa lalu, membawa negeri ini menuju satu titik nol di mana awal dan akhir bertemu: reformasi. 1998 adalah rahim bagi embrio-embrio baru yang akan mengisi negeri ini dengan sesuatu yang lebih baik sambil terus berusaha mengais pelajaran yang tertinggal dari bayang-bayang kelabu hari kemarin. Tetapi nyatanya masih ada yang belum berubah. Beberapa sistem bobrok warisan masa lalu nyatanya masih ada yang tersisa. Sistem itu ada pada aspek kehidupan yang selama ini dipandang sebelah mata padahal sesungguhnya aspek itulah yang menjadi bara api bagi peradaban sebuah bangsa: kebudayaan. Namun amat ironis mengetahui bahwa lembaga yang memegang aspek primer ini nyatanya masih merupakan lembaga lama yang bekerja dengan tangan-tangan dan paradigma usang.

Film-film nasional karya sineas anak negeri yang bekerja dengan tertatih-tatih pada periode pasca reformasi adalah salah satu wujud semangat kebudayaan baru yang akan mewarnai khasanah kebudayaan Indonesia kontemporer. Karya-karya mereka terus mengalir deras hingga hari ini. Namun sayang, sineas-sineas muda itu seperti terperangkap ke dalam mulut singa bernama sistem masa silam.

FFI tampaknya belum (benar-benar) bisa membangun sebuah keterkaitan antara dirinya dengan kondisi kebudayaan kontemporer. Ia, sejujurnya, masih menggeliat dari tidur panjangnya yang penuh oleh mimpi-mimpi masa lalu dan ketika terbangun melihat bahwa betapa keadaan telah berubah sepenuhnya. Dengan latah, tergopoh-gopoh, dan terkaget-kaget ia beranjak dari tidurnya pada tahun 2004 untuk melaksanakan tugas rutinnya setiap tahun: menyelenggarakan ajang penganugerahan bagi film-film yang menurutnya berkredibilitas. FFI seolah menyembunyikan kegagapannya di tengah hiruk-pikuk ide-ide cemerlang yang mewarnai semangat pembaharuan. Menyedihkan bila kita mencermati ajang penganugerahan ini, kita tidak melihat sebuah “perbedaan spirit” yang membedakannya dengan penyelenggaraannya di masa lalu. Spirit yang betul-betul bisa mewakili zaman kontemporer ini. Yang berbeda adalah judul film, sutradara, dan aktor-aktris muda belia, selebihnya hanyalah siklus.

Pengembalian Piala Citra sama sekali bukan permasalahan yang sepele, apalagi jika dikaitkan dengan kecemburuan para nominator yang kalah, hal ini tidak ada kaitannya dengan emosi atau “orkes sakit hati” seperti yang dituduhkan oleh mereka yang merasa memiliki kredibilitas. Peristiwa ini adalah teriakan putra-putri bangsa, para sineas muda, yang merasa diapresiasi secara tidak relevan. Sebuah manifesto, pernyataan sikap arus progresif yang mempertanyakan kekuasaan mereka yang berada di atas. Kami (sineas muda) butuh sebuah lembaga yang sehat dan transparan yang memang pantas untuk menjadi sebuah lembaga apresiasi, bukan sebuah lembaga yang cukup puas dengan hanya menyandang jubah wibawa dan kehormatan.

Generasi Mira (istilah ini diambil dari sebutan Eros Djarot terhadap insan perfilman kontemporer tanah air) hanyalah korban eksploitasi secara tidak langsung oleh sebuah sistem. Mungkin kata “eksploitasi” terkesan berlebihan, namun memang begitulah kenyataannya. Mereka, dengan segala kegairahan dan semangat, sejak awal harus tersaruk-saruk menghadapi berbagai hambatan dalam proses produksi film-film mereka tanpa sedikitpun mendapat uluran tangan dari pemerintah. Usaha mereka berhasil, perfilman Indonesia bangkit, lantas FFI sebagai corong lembaga “birokrat” dalam dunia perfilman mencoba tampil ke depan seolah memayungi dan mengapresiasi kreativitas para sineas itu. Tetapi kini untuk mengapresiasi secara benar saja tampaknya lembaga itu belum bisa melakukannya dengan baik. Harian Kompas menjelang akhir tahun 2006 sempat menurunkan artikel menarik dalam rubrik khusus kebudayaan urban mengenai retrospeksi perfilman tanah air yang ditulis oleh Bre Redana. Tulisan itu mampu menangkap secara jeli dan kritis film-film Indonesia kontemporer, khususnya periode 2005-2006. Artikel itu menilai dengan analisis yang logis disertai pendekatan yang betul-betul relevan. Bahkan sebuah kesalahan kecil namun fatal dalam film-film tersebut (salah satunya yang ada di dalam film yang memenangi Piala Citra 2006 untuk kategori Film Terbaik!) pun bisa dideteksi. Hal ini sungguh memalukan.

Bicara mengenai dukungan, hingga hari ini hal itu belum terlihat secara konkrit. Dukungan itu masih berwujud slogan-slogan kosong padahal pemerintah baik secara langsung maupun tidak memperoleh keuntungan dari pesatnya pertumbuhan film-film nasional kontemporer. Hal yang sama juga dialami oleh JiFFest (Jakarta Internasional Film Festival), satu-satunya festival film di Indonesia berskala mancanegara yang dalam usianya yang kedelapan nampaknya sudah harus tenggelam akibat dukungan yang amat minim dari pemerintah. Mereka seolah-olah berpura-pura menutup mata terhadap permasalahan kebudayaan. Kemajuan kebudayaan nasional tidak diiringi oleh sebuah sistem yang relevan.

Barangkali sebetulnya, mereka, para sineas muda pekerja keras itu, tidak betul-betul membutuhkan sebuah lembaga usang semacam itu karena toh dengan atau tanpa peranannya pun mereka tetap bisa berkarya. Buktinya mereka sendiri lahir tanpa bantuan siapa-siapa, mereka lahir dari semangat zaman itu sendiri.

Sebelum peristiwa ini mengerucut menjadi benturan antar-generasi yang lebih tajam, FFI dan kawan-kawannya harus rela untuk sejenak berintrospeksi, bahkan kalau perlu merombak secara total pergerakan sistem yang ada di dalamnya sesuai kondisi aktual yang ada sekarang ini.

Generasi Mira adalah generasi yang terjebak di dalam sebuah cul-de-sac (diambil dari bahasa prancis yang juga menjadi judul film yang menandai dimulainya perfilman nasional kontempores “Kuldesak”) , sebuah kondisi yang gelap dan hampa dalam sebuah negara yang buta.

(penulis adalah mahasiswa FIB-UI, sastra prancis, anggota komunitas apresiasi film di Universitas yang sama)
 

(13 Januari 2007)

sumber: www.layarperak.com

Oleh: Eric Sasono       

Film Indonesia tahun ini bisa jadi mencatat beberapa perkembangan menarik. Selain berhasil di beberapa festival, film seperti Berbagi Suami dan Opera Jawa juga menandai peningkatan pencapaian estetik dan tema. Berbagi Suami misalnya, mampu mengantarkan kisah multiplot sekaligus komentar budaya yang tajam dengan nada humor mengenai sebuah tema sensitif di negeri ini. poligami. Sedangkan Opera Jawa selain temanya kuat, juga mencatat adanya sebuah bentuk hibrida antara film dan opera yang belum pernah dibuat di negeri ini, bahkan mungkin di dunia.

Namun di tengah capaian-capaian estetik ini, ada beberapa soal yang masih perlu dicatat, bahkan mungkin dikuatirkan oleh dunia perfilman Indonesia. Catatan pertama adalah soal penonton. Tahun ini, sama seperti tahun lalu, tidak terjadi ledakan penonton seperti pada beberapa tahun lalu. Tahun ini film Heart dan Apa Artinya Cinta? memang mencatat perolehan penonton besar, tetapi masih belum menyamai fenomena tahun 2001-2002.

Hal ini sedikit banyak membuat para pembuat film berada dalam ketidakpastian. Para pembuat film memang berani memastikan bahwa penonton film Indonesia kebanyakan adalah pengunjung mal dan pusat perbelanjaan, tempat dimana kebanyakan bioskop berada. Maka kebanyakan film Indonesia menawarkan gambaran gaya hidup atau alternatif terhadap gaya hidup tersebut. Namun hal ini tidak merupakan jaminan bahwa mengandalkan gaya hidup saja akan berhasil mendatangkan penonton.

Seorang sutradara ternama menyatakan bahwa ia merasa sudah menyajikan segala rumus pengemasan gaya hidup ini untuk mendatangkan penonton. Ia mengadaptasi novel yang sangat laris, menggunakan bintang-bintang utama, memakai cara tutur yang populer, bahkan menggabungkan animasi dalam filmnya dan tak lupa promosi besar-besaran. Hasil penontonnya jauh di bawah perkiraannya. Apalagi yang harus dilakukan, keluhnya?

Tak heran jika seorang produser/sutradara terkemuka lainnya dalam percakapan santai dengan penulis tampak pasrah dengan segala jenis prediksi. Ia menyatakan sekarang ini yang penting adalah membuat film yang diyakininya saja, dan tak perlu berpikir soal apakah penonton akan membludak atau tidak. Tak ada jaminan sama sekali, maka yang terpenting adalah mendahulukan pertimbangan paling dasar: keyakinan diri sendiri akan film yang dibuat.

Ketidakpastian semacam ini membuat beberapa pembuat film berpaling ke rumus dasar: membuat film genre, mungkin lebih khusus lagi film horor. Mungkin penyebutan film genre, alias film dengan rumusan baku dan mudah dikenali, di Indonesia masih merupakan perdebatan. Namun film horor punya rumus yang baku dan jelas. Apalagi rumus mengangkat urban legend jarang gagal. Maka rumus ini diulangi pada Rumah Pondok Indah, Kuntilanak, Hantu Jeruk Purut, Bangku Kosong dan sebagainya. Intinya adalah menggunakan elemen cerita rakyat (rural maupun dan terutama urban sebagai penonton utama film Indonesia) sebagai daya tarik utama, ditambah dengan visualisasi gaya hantu Jepang yang sedang populer. Dengan adanya istilah atmospheric horror sebagai nama baru, maka jadilah daur ulang-daur ulang itu sebagai pendulang penonton.

Di tengah ketidakpastian penonton semacam ini, perkembangan estetika film Indonesia menampakkan hal yang menggembirakan. Sesudah tahun pada 2005, Impian Kemarau karya sutradara Ravi Bharwani sempat membuat terobosan estetika besar sebagai film puisi dan Gie yang berani menerobos kebuntuan jenis film biopik, tahun ini ada Opera Jawa dan Berbagi Suami, disamping Denias, Senandung di Atas Awan yang juga menarik.

Uji coba tema baru terus bermunculan, sekalipun tak seluruhnya tergarap baik. Tema sensitif seputar seksualitas atau latar belakang sosial dan politik lebih berani untuk ditampilkan. Perbaikan teknis terus diperlihatkan dan kesadaran sinematografis meninggi. Adopsi cara tutur media lain juga dicoba untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda.

Namun di tengah capaian estetika dan penonton yang tak terlalu antusias ini, datanglah catatan kedua di penghujung tahun yang lebih merupakan kekuatiran. Film Ekskul karya Nayato Fio Nuala berhasil menggondol Piala Citra untuk empat kategori, termasuk film terbaik. Film yang ceritanya sangat mirip dengan sebuah film TV pemenang Emmy Award berjudul Bang, Bang You’re Dead serta soundtracknya mencomot mentah-mentah musik dari berbagai film lain, tak menawarkan sesuatu yang baru. Editing film ini yang juga memenangkan Piala Citra, merupakan bentuk sedikit lebih rumit saja dari editing model sinetron, akting juga mengandalkan pada ekspresi wajah, yang juga mengulang akting sinetron. Mungkin kerja kamera dan tata cahaya film ini yang sedikit rajin, tapi secara keseluruhan film Ekskul tergolong biasa saja.

Celakanya, dewan juri FFI tak mengumumkan pertimbangan mengapa film ini menang. Noorca Massardi, salah satu anggota dewan juri, dikutip oleh media menyebutkan bahwa film Ekskul menawarkan sesuatu yang tak biasa dan film ini merupakan pernyataan dewan juri terhadap FFI sebelumnya terutama agar para pembuat film Indonesia membuat film yang dekat dengan kenyataan sehari-hari. Pernyataan ini benar-benar membuat runtuh kepercayaan para pembuat film terhadap dewan juri film bioskop FFI 2006 dan terhadap festival itu sendiri. Mana mungkin tema penyanderaan anak SMA oleh teman sebaya mereka terjadi dalam kehidupan sehari-hari negeri ini? Pernyataan itu adalah pembuka yang bersifat debat kusir dan pengabaian besar-besaran terhadap pencapaian estetik film Indonesia lainnya pada tahun ini.

Ketidakmampuan dewan juri FFI menyodorkan sebuah pandangan yang segar dalam pilihan estetika film Indonesia tahun ini akhirnya membuat para pembuat film mempertanyakan FFI secara keseluruhan, merembet ke FFI sebelumnya. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam FFI dalam tiga tahun terakhir terasa sebagai bentuk-bentuk kompromi yang tak mencerminkan pertimbangan estetik, lebih banyak pertimbangan yang tak jelas dasarnya, malah mirip bagi-bagi piala.

Sejak dimulai kembali tahun 2004, FFI diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, BP2N, sebuah badan kuasi pemerintah yang mendapat mandat UU No. 8/1992 tentang Film. Sebelumnya FFI dilaksanakan oleh para pekerja film lewat sebuah yayasan yang mandiri.

Akumulasi kekecewaan terhadap FFI bertahun-tahun ini berbuah pada lembaga-lembaga formal yang bergerak di bidang film, BP2N dan Direktorat Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta strategi mereka dalam mengembangkan perfilman negeri ini. Kegiatan lembaga-lembaga ini kerap tak melibatkan para pekerja film yang masih aktif dan kerap tidak transparan. Misalnya pemilihan perusahaan-perusahaan yang sudah lama tak aktif untuk memproduksi film hasil pemenang lomba skenario yang mereka buat. Hasilnya adalah film-film yang nyaris tanpa penonton. Demikian pula dengan strategi pengiriman banyak orang ke festival-festival di luar negeri tanpa membenahi persoalan di dalam negeri.

UU 8/1992 memang sempat “lolos” dari reformasi karena adanya peralihan dari Departemen Penerangan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Di bawah Deppen dahulu, UU ini sempat dikelompokkan dengan UU Pers dan UU Penyiaran. UU Pokok Pers dan UU Penyiaran sudah direvisi. Di tengah proses revisi itu, Deppen sempat dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, berbagai institusi di bidang film –BP2N, LSF, Direktorat Film– kemudian menginduk ke Departemen yang kini menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. UU Film luput dari perhatian para aktivis bidang komunikasi yang mengajukan revisi di bidang Pers dan Penyiaran.

Kini baik BP2N dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sedang mengajukan rencana revisi UU Film. Namun dengan tingkat sosialisasi yang rendah dan lebih banyak berupa basa-basi, besar sekali peluang UU hasil revisi ini tidak diterima oleh para pekerja film aktif. Apalagi dengan tingkat kepercayaan yang sangat rendah pada kedua lembaga tersebut. Jika situasi ini dibiarkan, sudah tentu krisis dalam bidang perfilman akan tumbuh dan mengarah pada sebuah situasi dikotomis yang tak menyenangkan semua pihak.
(Tulisan ini dimuat di Koran Tempo edisi 5 Januari 2007,
penulis adalah penerima Piala Citra 2005 & 2006 yang ikut juga mengembalikan pialanya ke DepBudPar)
 
sumber: www.layarperak.com
 

Ini adalah situs resmi sementara Masyarakat Film Indonesia. Segala macam informasi mengenai MFI dapat diakses melalui situs ini seperti; tentang MFI, Pernyataan Sikap MFI, UU Perfilman Indonesia, serta informasi-informasi aktual seputar gerakan MFI. Semoga situs ini bisa memberi informasi kepada publik untuk mengetahui lebih jauh serta terlibat aktif dalam gerakan perubahan perfilman Indonesia.
January 2007
M T W T F S S
    Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031