* seperti dimuat di Majalah TEMPO, edisi 15 Januari 2007

penulis: Riri Riza, Sutradara Film / anggota Masyarakat Film Indonesia

Sudahlah…, kita tidak perlu lagi mempersoalkan kontroversi kemenangan Ekskul sebagai film terbaik FFI 2006, toh pihak pemegang lisensi musik yang dipakai tanpa izin oleh film tersebut telah duduk bersama dengan pengacara produser film Ekskul untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum. Saat ini saya hanya ingin mengajak anda melihat substansi dari protes dan tuntutan kami Masyarakat Film Indonesia.
Kebijakan perfilman diatur secara rinci melalui UU no. 8 tahun 1992. Uniknya, lembaga terkait dengan UU ini yaitu Departemen Penerangan telah dibubarkan oleh pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid. Uniknya lagi, UU tersebut sukses menyelinap dalam kehidupan perfilman kita hingga hari ini. Membaca UU ini kita menjadi faham bahwa bagi pemerintah Orde Baru film adalah sebuah produk yang begitu besar potensi madu dan racunnya.
Pada tingkat praktik, sebenarnya UU ini sudah lama dicuekin oleh para pelaku aktif perfilman. Satu contoh hampir semua produser dan pekerja film Indonesia yang aktif, tidak lagi menjadi anggota organisasi film turunan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) yang diatur pemerintah dalam UU.
Masih pada tingkat praktik, Badan Sensor Film (BSF) yang diubah menjadi Lembaga Sensor Film (LSF) kekuasanya tetap saja besar. Bayangkan, LSF bisa menentukan sebuah film layak ditonton atau tidak, memiliki kontrol terhadap seluruh film yang ditayangkan di bioskop maupun televisi di seluruh Indonesia. LSF memiliki mekanisme sidang tertutup, dan tentunya mekanisme penunjukan dan pelantikan anggota yang tertutup dan disahkan langsung oleh Keputusan Presiden, tanpa mekanisme pertanggungjawaban publik. Alamak!
Juga pada tingkat praktik, tanpa pernah mendapatkan dukungan yang dijanjikan dalam UU yang sama, para kreator film Indonesia berhasil mencapai kembali produktifitasnya. Beberapa film mencapai sukses finansial, yang lain sukses mendulang penghargaan di festival internasional. Hampir semua film yang saya maksud di atas diproduksi secara independen tanpa dukungan dana dari pemerintah. Produktifitas tinggi tanpa dukungan juga tumbuh di ranah film pendek dan dokumenter. Jakarta International Film Festival/JIFFEST menjadi agenda tahunan yang penting dalam meningkatkan apresiasi film publik, Festival film pendek selalu ramai, muncul pula bakat bakat baru melalui kompetisi konsep dan produksi film dokumenter.
Mungkin muncul pertanyaan untuk apa memprotes kebijakan kalau bisa jalan sendiri? Apa perlunya FFI, toh dalam bidang seni lain tidak ada lagi model pengakuan nasional dari pemerintah seperti ini?
Menurut saya dan teman teman protes ini perlu. Setidaknya sebelum kita menyerah sama sekali dan menjadi tidak peduli, ada beberapa hal yang perlu dipertanggungjawabkan.
Kami adalah masyarakat berdaulat yang membayar pajak. Sektor perpajakan telah menerima masukan dari kami sejak pembelian bahan baku film hingga pajak tontonan dan pajak penghasilan. Film-film seperti Ada Apa Dengan Cinta? atau Eiffel I’m in Love yang meraih sukses komersial telah menyumbang pajak tontonan mencapai angka masing masing 5 miliar rupiah. Ini baru dua dari hampir seratus film layar lebar komersial Indonesia pasca reformasi.
Lembaga pemerintah, mulai dari Direktorat Film hingga Badan Pertimbangan Perfilman Nasional BP2N, menggunakan dana publik untuk mengirim pejabat dan artis ke festival film yang direstui pemerintah, menyelenggarakan FFI, menerbitkan buku, bahkan memproduksi film. Pertanggungjawaban dana publik tersebut tidak pernah terdengar hingga hari ini.
Bagaimana kongkrit usulan kami?. Kami merasa sudah waktunya memulai proses perubahan total. Mencabut UU no.8 tahun 92 tentang perfilman, dan terlibat merumuskan kebijakan baru, kebijakan kami anggap perlu, film Indonesia hanya dapat muncul potensi puncaknya sebagai media popular yang mempertahankan identitas, mencerdaskan, dan menyejahterakan bila dijalankan dengan satu strategi yang efektif, jika tidak habis kita digerus ratusan film impor yang adalah realitas pasar bebas.
Kami membayangkan LSF menjadi lembaga perlindungan masyarakat konsumen film melalui sistem klasifikasi, yang anggotanya dipilih melalui proses terbuka dan melibatkan pula tokoh dengan pemahaman tentang film sebagai produk budaya dan kompleksitas media serta ekonomi saat ini. Sistem dialog dibuka, dan memungkinkan voluntary sencorship. Dalam sistem ini misalnya, produser dan distributor dapat menawarkan pemotongan untuk mendapatkan rating klasifikasi usia tertentu, yang akan berdampak langsung pada jumlah penonton yang dapat dicapainya. Tanpa tekanan dari oknum misterius, tanpa standarisasi moralitas yang absurd.
Tentang dana, pajak tontonan yang diterima dari film atau anggaran pemerintah untuk kebudayaan dapat dialokasikan untuk pengembangan. Mensubsidi secara signifikan pendidikan film di Indonesia, mengingat di Indonesia hanya ada satu sekolah film, dan mengembangkan kajian tentang film di universitas-universitas terkemuka. Sebagian lain dapat digunakan untuk membiayai proses penuaian bakat baru seperti produser, penulis dan sutradara dengan pengelolaan yang transparan.
Siapa kami? Kami adalah 200 lebih orang Indonesia berkaos oblong dengan kesadaran politik. Kami terlibat dalam keseluruhan proses produksi, distribusi, kritik, bahkan bidang pendidikan film layar lebar, film pendek dan dokumenter. Kami sedang menggalang pula dukungan dari komunitas komunitas film di seluruh tanah air. Tentunya kami berharap model penataan industri film yang kami usulkan bisa menjadi awal menuju sistem penataan perfilman yang lebih beradab.
Kami katakan cukup untuk segala diskusi tentang revisi UU perfilman yang telah melahirkan dua draft versi departemen kebudayaan dan pariwisata, dan versi BP2N. Kompetensi dua lembaga kami ragukan, karena kedua draft tidak merubah filosofi UU lama.
Saat ini kami bilang cukup, cabut saja undang undang itu!!