* seperti dimuat dalam Majalah TEMPO, edisi 29 Januari 2007

Penulis: Joko Anwar, Sutradara / anggota Masyarakat Film Indonesia

How it all started…

Dengan satu lompatan dan satu zoom-out kamera, Jaka Sembung berpindah dari tepi laut ke atas bukit, siap menghajar Bergola Ijo. Tepuk tangan penonton menutupi suara kipas angin yang tak begitu berhasil menghalau hawa panas studio bioskop. Kursi yang jauh dari nyaman menambah efek suara setiap kali penonton bergerak. Toh, penonton keluar dengan puas dan segera menceritakan keseruan film yang baru saja mereka tonton ke para tetangga. Sampai pada tahun 1980-an, bioskop masih merupakan sumber tontonan nomor satu sampai ke kota-kota terkecil. Satu-satunya saluran televisi, TVRI, dipenuhi acara-acara propaganda pemerintah dan para istri anggota ABRI berpaduan suara. Belum ada VCD dan pemutarnya yang murah, hanya VHS dan Betamax yang hanya bisa dijangkau sebagian kecil orang. Pemerintah masih “berpihak” ke perfilman nasional dengan kebijakan batasan impor (setiap importir harus memproduksi satu film setiap mengimpor tiga film). Film Hollywood hanya menguasai persentase kecil dari jam tayang bioskop. Referensi film masyarakat masih sangat sempit sehingga orang bisa dengan senang hati menggandrungi film lokal walaupun sebagian besar berestetika rendah. Dengan jumlah produksi yang bisa menembus angka 100 setiap tahunnya, film Indonesia punya masa depan yang meyakinkan.

Tapi pada akhir 1980-an, mantan presiden Soeharto mencabut pembatasan film impor setelah Amerika Serikat mengancam akan memboikot ekspor tekstil dan kayu Indonesia. Film Hollywood masuk dengan jumlah berlipat-lipat. Bersamaan dengan itu, dengan berbekal kedekatan dengan Soeharto, jaringan multipleks 21 memonopoli bisnis bioskop dan impor film. Film Hollywood dengan production value yang tinggi mendominasi layar-layar bioskop. Referensi film penonton menjadi luas. Tak lama kemudian pada tahun 1991, stasiun televisi swasta pertama, RCTI, mulai dapat ditangkap siarannya oleh masyarakat tanpa harus memiliki dekoder dengan tayangan-tayangan yang beragam, menghibur, dan gratis termasuk banyak film-film Hollywood. Ekspektasi penonton terhadap estetika film Indonesia tiba-tiba menjadi tinggi. Para pembuat film Indonesia, pada waktu itu, tidak sangggup menjawab revolusi citarasa penonton. Film Indonesia mengambil tempat duduk paling belakang.

Undang-Undang no. 8 tahun 1992 tentang perfilman, sama sekali tidak memiliki visi untuk menolong perfilman nasional yang semaput. Dua lembaga lahir sebagai produk undang-undang ini: Lembaga Sensor Film (LSF) dan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N). Sensor jelas bukan jawaban atas masalah perfilman nasional dan BP2N tidak memiliki gigi untuk berbuat sesuatu, terutama karena sebagian besar para anggotanya, yang diatur oleh undang-undang tersebut, bukan berasal dari kelompok yang yang punya kepentingan langsung dan visi untuk memajukan perfilman seperti para ahli di bidang pendidikan dan agama, serta “organisasi kemasyarakatan lain yang dianggap perlu.”

Di awal 90-an, para pembuat film mencoba tetap menarik penonton dengan memproduksi film-film “softcore” dengan judul-judul seperti Gairah Malam, dan Setetes Noda Manis. Pada awalnya, para penonton tertarik untuk menonton. Tapi setelah mereka mengetahui bahwa film-film tersebut hanya “seram” di judul dan dibuat dengan asal-asalan, penonton kembali menjauh dari film Indonesia. Sebagian pembuat film lagi tetap bertahan memproduksi film dengan estetika yang bagus, tapi karena monopoli Jaringan 21 yang karena kekuatannya mampu menentukan aturan main sepihak yang merugikan pihak pembuat film seperti menurunkan film dari bioskop sesukanya, membuat usaha pembuat film lokal mandeg seperti yang terjadi pada Slamet Rahardjo Djarot dengan filmnya Langitku Rumahku (1989).

Sementara itu, bisnis bioskop di tingkat kabupaten hancur karena tidak ada film yang bisa diputar. Film Indonesia yang sebelumnya menjadi primadona tidak lagi diproduksi dan tidak ada kepastian untuk bisa memutar film Hollywood karena impor dan distribusinya dikuasai Jaringan 21.

Krisis moneter tahun 1998 merupakan tonjokan terberat bagi perfilman nasional. Perfilman lokal hanya mampu mengeluarkan empat film dalam setahun. Perfilman nasional mengalami mimpi terburuknya.

Kemudian, harapan muncul. Anak-anak muda yang lahir dari kalangan film buffs mulai bergerak memproduksi film-film yang semakin lama semakin bisa menjawab demand masyarakat. Angka produksi melonjak menembus angka 40 sejak tahun 2005. Tanpa bantuan pemerintah, sebagian sukses dari mereka secara komersial, sebagian lagi mengharumkan nama bangsa di festival-festival film di seluruh penjuru dunia.
Keinginan akan suatu sistem yang bisa memajukan perfilman lokal muncul setelah informasi tentang perfilman luar dengan mudah didapat lewat internet dan lewat percakapan dengan para pelaku perfilman luar saat menghadiri festival.

Gerakan sudah dimulai sejak tahun 2000 tapi kekacauan pelaksanaan Festival Film Indonesia 2006 diputuskan untuk dijadikan momentum, mumpung masyarakat juga bisa merasakan keabsurdannya, untuk menyuarakan ketidakberesan yang sedang terjadi. Distribusi film, menghidupkan kembali bisnis bioskop yang sehat adalah beberapa masalah yang akan diselesaikan, termasuk kejelasan dana yang didapat dari pajak film dan tontonan yang tidak digunakan untuk memajukan perfilman.

Seperti yang telah lebih dulu dilalui rekan-rekan mereka para jurnalis, gerakan reformasi para pembuat film ini akan dan sedang dihambat oleh mereka-mereka yang ingin mempertahankan status quo, orang-orang yang “simply ignorance”, dan bukan tidak mungkin akan jadi makanan politik. Keberpihakan masyarakat sudah pasti dibutuhkan agar film yang bukan hanya bisnis tapi juga “business of inspiring people” bisa terus menginspirasi orang untuk melakukan banyak hal-hal hebat. Dan agar “Indonesian Dream” tidak sebatas hanya untuk jadi bintang infotainment.