Telah 2 bulan berlalu sejak kita (melalui MFI) mengeluarkan Surat Pernyataan Bersama kepada publik. Selama 2 bulan tersebut, telah terkumpul pula beberapa individu yang secara sukrela bekerja agar tuntutan yang ada dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut bisa tercapai.

Keenam tuntutan kita berdasarkan pada apa yang menurut kita terbaik bagi dunia perfilman nasional, dan proses mewujudkannya tidaklah sebentar. Proses ini bisa jadi lebih lama dari yang kita bayangkan. Tapi secara tahap demi tahap, kita harus terus berusaha agar kita satu langkah lebih dekat dengan tujuan kita.

Inilah hasil kerja MFI selama 2 bulan pertama ini.

1. Tentang masalah ekskul (tuntutan poin 1):
MFI sudah berhasil membuat pembuktian bahwa film Ekskul memang melakukan pelanggaran hak cipta, dengan menggunakan ilustrasi musik dari film-film: Bourne Supremacy, Munich, Taegukgi dan House of Flying Dagger.

Hasil pembuktian ini telah diputarkan kepada BP2N dalam salah satu pertemuan antara MFI dengan BP2N, dan meereka telah menerima bukti tersebut. Tapi pihak BP2N menolak untuk melakukan tindak lebih lanjut kepada film Ekskul, sebelum pihak Universal (sebagai pemilik hak cipta musik-musik tersebut) memberikan surat pernyataan kepada BP2N yang isinya menyatakan bahwa film Ekskul memang telah melakukan pelanggaran hak cipta.

Pihak MFI kemudian menyampaikan hal ini kepada Universal, dan pihak Universal telah mengirimkan surat kepada BP2N, sesuai dengan permintaan dari BP2N. Namun, sampai saat ini MFI belum menerima kabar lebih lanjut dari BP2N tentang kelanjutan hal ini. Saat ini bola berada di pihak BP2N dan MFI sedang menunggu bukti adanya itikad baik dari BP2N.
Sementara itu, kabar terakhir dari pihak Universal adalah: pihak pemilik hak cipta dari film Bourne Supremacy dan Munich telah menyatakan tidak memberi ijin penggunaan musik ilustrasi mereka dalam film Ekskul. Hal ini berarti film Ekskul akan dikenai denda dan seluruh ilustrasi musik tersebut harus dicabut dari film Ekskul, baik dalam bentuk seluloid, TV, VCD, DVD maupun bentuk lainnya yang tidak disebutkan di sini.

2. Tentang penyelenggaraan piala citra (tuntutan poin 2):
Saat ini MFI masih menunggu bukti itikad baik dari BP2N.

3. Tentang UU no 8 (tuntutan poin 4):
MFI telah melakukan konsultasi dengan Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC), dan telah memutuskan bahwa langkah yang akan diambil untuk mencabut UU no 8 tidaklah melalui DPR, tapi melalui Mahkamah Konstitusi.

Untuk maju ke Mahkamah Konstitusi, perlu disiapkan beberapa materi kajian/analisa tentang sistem perundangan perfilman Indonesia. Oleh sebab itu MFI mengadakan workshop pada tanggal 21-23 Februari 2007 yang diadakan di Dewan Kesenian Jakarta. Workshop yang dihadiri oleh Presidium, Pokja Kajian dan beberapa wakil dari Pokja Komunikasi ini telah berhasil membuat kesimpulan bahwa UU no 8 telah bertentangan dengan UUD 45 pasal 28 ayat A sampai J.

Namun, hal ini ternyata belum cukup. Masih banyak hal yang harus disiapkan jika MFI mau mengajukan kasus yang kuat di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu akan diadakan workshop kedua pada pertengahan bulan Maret ini. Pada workshop kedua ini akan dibuka kesempatan kepada beberapa anggota MFI yang belum ikut dalam workshop pertama, tapi ingin menjadi pendengar (oberver).

4. Tentang lembaga-lembaga perfilman (tuntutan poin 3) dan kebijakan pemerintah (tuntutan poin 5):
Kedua hal ini ternyata sangat erat terkait dengan UU no 8. Tidak ada yang bisa kita lakukan sebelum UU no 8 sudah berhasil kita cabut. Oleh sebab itu, fokus kepada dua hal ini kita tunda sampai UU no 8 berhasil kita cabut.

5. Tentang Lembaga Sensor (tuntutan poin 6):
Lembaga Sensor juga terkait dengan UU no 8. Jika UU no 8 berhasil dicabut, maka otomatis Lembaga Sensor Film (LSF) tidak akan ada lagi. Tapi, agar tidak ada kekosongan fungsi setelah LSF ditiadakan, MFI juga mulai merumuskan Lembaga Klasifikasi Film seperti yang diinginkan oleh MFI.

Untuk versi yang lebih detail dari laporan ini, silahkan download laporan kerja MFI periode Februari 2007 di halaman Laporan Kerja.

Sementara Laporan Keuangan bisa didownload di halaman Laporan Keuangan.