(Laporan Workshop II MFI, 16-17 Maret 2007)

oleh Mandy Marahimin, Pokja Administrasi Komunikasi

Teman-teman MFI, berikut laporan pandangan mata saya ketika menjadi peserta Workshop II MFI yang telah berlangsung tanggal 16 dan 17 Maret 2007 lalu. Diberi judul Workshop II, karena memang workshop ini adalah lanjutan dari Workshop I, yang diselenggarakan bulan Februari silam.

Kalau teman-teman bertanya mengapa tiba-tiba sudah ada Workshop II, padahal Workshop I saja belum kedengeran beritanya, saya akan jelaskan bahwa Workshop I sudah ada laporannya. Tapi, memang laporannya ada dalam Laporan Pokja Kajian bulan Februari yang bisa dibaca di sini. Mungkin banyak teman-teman yang nggak ngeh dengan keberadaan laporan itu, jadi saya rasa ada baiknya saya membahas sekilas tentang Workshop I.

Workshop MFI yang pertama, awalnya tidak disebut Workshop I. Namanya hanya: Workshop. Semula, ada optimistisme bahwa satu kali workshop (waktu itu selama tiga hari) akan cukup bagi MFI. Tapi ternyata, sebelum workshop berakhir, namanya harus diganti menjadi Workshop I.

Peserta Workshop I MFI adalah anggota Pokja Kajian, anggota Presidium, dan perwakilan dari beberapa anggota Pokja Komunikasi dan Operasional sebagai pengamat. Pendaftaran peserta dilakukan secara terbuka pada saat Pleno MFI yang pertama.

Workshop I MFI dicetuskan karena kebutuhan yang mendesak. Salah satu poin dalam Surat Pernyataan Bersama MFI adalah tuntutan untuk mencabut UU Film (Undang-undang no: 8 th 1992). Untuk mencabut Undang-undang, ada dua jalan yang bisa kita tempuh: melalui DPR, atau melalui MK (Mahkamah Konstitusi). Keduanya tidak hanya membutuhkan dana yang besar dan waktu yang cukup lama, tapi juga membutuhkan dasar argumen yang kuat. Dasar argumen ini yang harus dijadikan bahan bagi kita melakukan lobi atau dialog.

Selain membuat analisa terhadap Undang-Undang Film, dalam Workshop I juga dirasa perlu untuk membahas semua peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Film dan, yang paling penting, sistem perfilman seperti apa yang bisa mendukung seluruh aspek perfilman nasional (misalnya industri, pendidikan, arsip, komunitas, dll).

Di hari terakhir Workshop I, MFI mengundang teman-teman dari IMLPC (Indonesia Media Law and Policy), sebagai ahli hukum yang akan membantu kita, untuk memberi pendapat tentang hasil workshop kita. Ternyata, ada hal kecil yang terlewat oleh kita. Kita baru sadar, bahwa ternyata untuk mencabut sebuah Undang-Undang, semua pasalnya harus dipertentangkan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. Itulah cerita singkat kenapa hari itu juga diputuskan harus ada Workshop II. Semua orang yang hadir diberi PR untuk menyiapkan materi Workshop II.

Workshop II sendiri berlangsung hanya dua hari, dengan fokus agenda:
Hari pertama: UU Film vs UUD 1945
Hari kedua: Pembahasan aspek-aspek perfilman nasional (industri, pendidikan, arsip, komunitas dan lembaga klasifikasi)

Berbeda dengan Workshop I, untuk Workshop II ini dibuka kesempatan kepada seluruh anggota MFI yang ingin ikut sebagai pengamat. Undangan untuk menjadi pengamat telah ditebar di milis MFI, tapi kemudian hanya dua pengamat yang mendaftar: Prima Rusdi dan Ari Rusyadi. Selain waktu pelaksanaan workshop bertepatan dengan banyaknya syuting yang melibatkan anggota MFI, maka ketentuan bahwa semua peserta workshop (termasuk pengamat) harus hadir selama dua hari penuh mungkin membuat banyak anggota MFI tidak bisa ikut.

Hari Pertama

Materi workshop hari pertama semula dirasa akan menjadi suatu hal yang berat dilakukan, yaitu mencari pertentangan antara tiap pasal UU Film dengan UUD 1945. Tapi ternyata, tidak sesulit yang diduga. Ternyata, pasal-pasal dalam UU Film telah demikian menyimpangnya dari pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945, atau semangat yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945. Terutama sekali, UU Film telah bertentangan dengan pasal-pasal berikut dari UUD 1945:

Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28E
(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Hari Kedua – Presentasi Tim Ekonomi

Workshop hari kedua bertujuan untuk merumuskan apa saja yang dibutuhkan oleh aspek-aspek perfilman nasional kita, dan apa langkah yang harus ditempuh untuk mencapainya. Aspek-aspek perfilman yang dimaksud oleh MFI adalah: industri, pendidikan, arsip, komunitas dan lembaga klasifikasi. Untuk memajukan film Indonesia, seluruh aspek ini harus kita perhatikan kebutuhannya dan kita dukung keberadaannya. Seluruh aspek tersebut, menurut rencana, akan dibahas pada workshop hari kedua, kecuali mengenai Lembaga Klasifikasi.

Presentasi pertama dilakukan oleh tim yang membahas kebutuhan industri. Presentasi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: ekonomi film dan distribusi, pajak dan pengembangan industri.

Dalam diskusi mengenai ekonomi film dan distribusi, disampaikan sejumlah data yang mencengangkan.

Misalnya mengenai distribusi bioskop di Indonesia.

Tabel 1: Jumlah Bioskop
Tabel 1 - Laporan Workshop II MFI

Salah satu indikator bahwa industri film Indonesia adalah industri dengan potensi yang menjanjikan adalah fakta bahwa ada peningkatan produksi. Tanpa melihat angka statistik, kita sudah bisa menebak bahwa jumlah produksi film Indonesia, sejak tahun 2000, telah meningkat. Perasaan ini dikuatkan oleh data yang didapatkan dari Dirjen Kebudayaan dan Pariwisata mengenai jumlah film Indonesia yang diproduksi setiap tahunnya sampai 2006, yaitu:

Tabel 2: Jumlah Produksi
Tabel 2 - Report Workshop II MFI
(Catatan: data jumlah film asing yang masuk Indonesia di tahun 2006 belum bisa didapatkan dari grup 21)

Dari sekian banyak produksi, sebenarnya berapakah uang yang masuk ke kas negara dalam bentuk pajak? Berapa yang masuk ke dalam kantong produser? Berapa yang menjadi hak grup 21?

Tabel 3: Jumlah Penonton di Tahun 2006
Tabel 3 - Report Workshop II MFI

Ternyata, menurut data di atas, dari 220 juta penduduk Indonesia saat ini, yang datang ke bioskop dan menonton film hanyalah 35.000 orang, atau hanya sekitar 16% persen! Ini sebuah angka yang sangat kecil, apalagi karena kita tahu, penghitungan jumlah penonton ini menggunakan data jumlah tiket yang terjual. Jika dalam satu tahun satu orang bisa menonton 4 (empat) judul film saja, berarti rasio di atas menjadi lebih kecil lagi.

Jika kita cermati tabel 2, kita bisa melihat bahwa besarnya income yang masuk ke grup 21 masih jauh lebih besar dari income untuk produser film Indonesia. Grup 21 memang memberi perlakuan yang sama kepada film Indonesia dan film asing. Padahal, jika untuk film asing dia harus membayar hak edarnya di Indonesia, untuk film Indonesia dia tidak perlu keluar biaya satu peser pun. Padahal, penonton Indonesia masih tetap lebih suka menonton film Indonesia dibanding film asing. Mau bukti?

Jika kita ambil perhitungan bahwa rata-rata biaya produksi dan promosi dari satu film adalah empat miliar rupiah, dan pada tahun 2006 ada 40 film yang diproduksi, maka rata-rata pendapatan tiap film tidak mencapai angka dua miliar rupiah! Ini bahkan tidak mencapai setengahnya dari total biaya yang sudah dikeluarkan produser!

Jika kita lihat lagi tabel 2, dan kita perkirakan bahwa total film yang diputar di 21 pada tahun 2006 itu sama dengan 2005, maka jumlah film asing yang beredar diperkirakan adalah 188 judul. Dan film Indonesia yang diputar di bioskop adalah 18% dari keseluruhan judul. Kalau ini kita bandingkan lagi dengan tabel 3, dan jumlah penonton tersebut kita bagi untuk mencari rata-rata jumlah penonton per judul film, maka kita akan menemukan perkiraan data berikut:

Jumlah judul Film Indonesia: 40 judul
Jumlah penonton 2006 : 12.000 penonton
Rata-rata penonton per judul film: 300 penonton/judul film

Jumlah judul Film Lain : 188 judul
Jumlah penonton 2006 : 23.000 penonton
Rata-rata jumlah penonton per judul film: 122,340

Jumlah penonton film Indonesia per judul, ternyata lebih dari 2 (dua) kali lipat jumlah penonton film asing! Berarti, sebenarnya ada potensi besar di sini. Sekarang, tugas MFI adalah mencari tahu bagaimana caranya potensi ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi.

Presentasi ekonomi film ini kemudian dilengkapi dengan penjelasan mengenai pajak-pajak apa saja yang selama in imenjadi beban dari produser selama proses pembuatan film. Pajak-pajak tersebut adalah:

1. PPH 21:
5-35% untuk crew dan artis (tergantung besar honor)

2. PPH 23:
1,5-6% saat menyewa alat

3. PPN:
10% kepada vendor lain

4. PPH 23:
1,5-6% yang dikenakan kembali saat melakukan processing di luar negeri

5. PPH 25:
Pajak pendapatan yang harus dibayarkan tiap tahun, berdasarkan besar income tiap production house

6. Pajak tontonan lokal:
Besarnya berbeda untuk masing-masing daerah, dikenakan langsung terhadap biaya tiket bioskop. Pendapatan pajak ini masuk ke kas pemerintah daerah. Sebagai contoh, pajak tontonan di Jakarta adalah 5% – 15%, sementara pajak tontonan di Medan 33% (Medan adalah daerah dengan pajak tontonan tertinggi). Sekedar informasi, pajak tontonan ini berlaku juga untuk tontonan kesenian lain, seperti konser musik, teater, dan lain-lain (bahkan teater anak sekolahan, kalau jual tiket, kena juga, lho!).

7. PPN:
10% yang dikenakan lagi oleh departemen pajak kepada uang hasil tiket bioskop yang sudah dipotong pajak tontonan, dengan argumentasi ada pertambahan nilai terhadap barang yang diperjualbelikan.

Dari seluruh pajak-pajak tersebut di atas, yang sudah jelas seharusnya tidak perlu kita bayarkan adalah PPN terakhir, yang memotong lagi pemasukan tiket kepada produser sebanyak 10%. Karena di tiap akhir tahun semua PH sudah dikenakan PPH 25, yang membuat jika mereka harus membayar lagi PPN 10%, berarti pajak yang mereka bayarkan ganda. Argumentasi lain adalah PPN seharusnya dikenakan jika ada pertukaran barang secara fisik, dari satu pihak ke pihak lain. Tapi, dalam kasus distribusi film, barang yang dianggap berpindah tangan (yaitu seluloid film) sebenarnya hanya dipinjamkan (titip jual) oleh pihak produser kepada distributor.

Selain PPN terakhir, yang bisa kita lobi untuk diturunkan adalah Pajak Tontonan Lokal. Untuk melobi ini sebenarnya kita bisa menggandeng teman-teman lain yang tidak di film. Misalnya teman-teman teater, musik, dan lain sebagainya.

Untuk pajak-pajak lainnya, saat ini masih sulit melihat kemungkinan diberikan perngurangan (atau penghilangan) pajak, karena film masih diperlakukan sama dengan industri lainnya. Yang bisa kita lakukan adalah melobi agar film masuk ke dalam strategi budaya negara, sehingga industri kita mendapatkan perhatian lebih. Sebenarnya hal ini mungkin kita lakukan, karena saat ini industri kreatif sedang menjadi perhatian pemerintah. Tapi saat ini, industri yang dimasukkan ke dalam strategi tersebut barulah industri fashion. Kita bisa berusaha agar film ikut dimasukkan juga.

Seluruh hasil presentasi tim ekonomi menunjukkan adanya indikasi jelas bahwa industri film punya potensi besar dan potensi ini, jika didukung pemerintah, bisa berkembang dengan dahsyat. Tapi, MFI juga sadar, bahwa perkembangan ini tidak mungkin hanya terjadi di Jakarta. Oleh sebab itu, harus dilihat juga seberapa besar potensi daerah-daerah lain dalam mengembangkan industri filmnya. Untuk itu, kita perlu melakukan sebuah penelitian ke beberapa daerah di Indonesia. Menurut rencana, karena MFI tidak memiliki dana, maka kita akan mencoba menggandeng sebuah lembaga penelitian untuk melakukan ini bersama.

Apa yang akan menjadi fokus penelitian, pertanyaan penelitian dan lain-lain telah dicoba untuk dipresentasikan oleh tim ekonomi. Tapi, menurut diskusi dalam workshop, apa yang sudah dibuat belum memenuhi ketentuan penelitian yang seharusnya, sehingga paper ini masih akan direvisi lagi.

Hari Kedua – Presentasi Tim Pendidikan dan Lain-lain

Presentasi tim pendidikan, yang berlangsung setelah tim ekonomi, melibatkan diskusi yang sama dengan diskusi penelitian di atas. Tim pendidikan berhasil mengungkap fakta betapa minimnya jumlah sekolah film di Indonesia, betapa minimnya fasilitas yang disediakan dan bahwa tidak ada bantuan dari pemerintah dalam hal dana. Khusus untuk fakta terakhir, sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita berhasil mengikutkan film ke dalam strategi budaya pemerintah. Karena, seluruh universitas di Indonesia (termasuk UI) sudah tidak lagi disubsidi pemerintah.

Karena masih banyak data-data yang dibutuhkan oleh tim pendidikan, dan belum siapnya presentasi dari tim arsip dan tim komunitas, maka seluruh peserta workshop yang hadir bersama-sama membuat checklist data-data apa saja yang dibutuhkan oleh ketiga tim ini. Tim UU Film (yang hasil presentasinya sudah diterima oleh peserta workshop) turut membubarkan diri dan menggabungkan diri ke dalam tiga tim ini.

Apakah ini berarti akan ada Workshop III? Sampai Workshop II bubar dan berakhir, masih belum diputuskan. Tapi sejauh-jauh mata memandang, akhir perjuangan MFI belum terlihat juga. Perjalanan masih panjang.