Kutipan dari diskusi yang berlangsung di antara petitioner MFI seputar pelantikan anggota BP2N yang baru…

Danielle Harry:
Jika boleh jujur, angkatan sekarang ini mesti berani mengkoreksi. Tak perlu disebutin nama. Ada yang pernah menjabat ketua BP2N, ada yang anggota. Dan kini mereka masuk lagi ke dalam gedung yang pernah disegel PLN karena tak bayar iuran listrik bulanan itu. Tentunya
alasan yang baik untuk melakukan perubahan dari dalam.Tetapi sadarkah jika yang sedang dihadapi generasi ini adalah mutan-mutan Orde Baru?

Riri Riza:
Tidak mungkin mereka [anggota baru BP2N] bisa bersikap kritis dan melakukan pembaruan total bila persoalannya datang dari pemerintah yang menyuapi mereka, dan
jangan lupa, wakil pemerintah juga duduk didalam BP2N. Kita sudah capek diam lama lama dan sejak proklamasi 3 Januari telah melakukan apa yang kita bisa lakukan sebagai masyarakat sipil, karena urusan film bukan cuma monopoli orang tunjukan pemerintah bukan?

Sastha Sunu:
Jadi biarlah ENERGI kita tidak terbuang percuma untuk memikirkan kemungkinan berdialog dengan BP2N baru ini.

Eric Sasono:
…kita harus mengantisipasi bahwa apa yang kita bicarakan tak akan berbuah apapun. Sekalipun ada orang-orang yang sepaham dengan kita dan beberapa penandatangan petisi, saya tak yakin bahwa mereka akan bisa mengubah keadaan. Terus saja jalani “perlawanan struktural” yang sudah kita nyatakan.

Olin Monteiro:
Sebaiknya kita kembali ke statement awal tuntutan kita itu. Kalau kita tolak BP2N, sebaiknya tolak BP2N terus, kita harus konsisten dengan kampanye. Kalau kita berubah-rubah mungkin opini publik akan mempertanyakan posisi kita.

Nirwan Arsuka:
BP2N yang kita hadapi ini, secara kelembagaan, tetaplah BP2N yang sama dengan BP2N yang lalu. Ia adalah badan yang dibuat menurut semangat dan aturan perundang-undangan yang lama, yang kita semua sepakat: sudah KETINGGALAN JAMAN.

Tito Imanda:
Yang kita butuhkan bukan Badan Perfilman yang mengakomodir kebutuhan pemerintah atau kepentingan politik Pak Menteri. Bukan yang memberi pertimbangan soal poltik negara pada pembuat film, tapi memberi pertimbangan industri dan kultural pada pemerintah.
Bukan pelaksana kebijakan, tapi mempengaruhi kebijakan. Kita perlu Badan, Komisi, lembaga,
Asosiasi, apa pun namanya, yang berorientasi pada satu dan hanya satu hal: pengembangan film kita.

Ronnie Harjo:
mudah2an- perlawanan struktural (dan feodal birokratis hehehe…) akan menjadi trendsetter kelompok-kelompok lain untuk menciptakan iklim demokratisasi di segala bidang di negara kita.