Agus Mediarta

Pengantar

Dalam sejarah, jatuh bangunnya perfilman Indonesia melekat pada penyelenggaraan FFI. Sejak penyelenggaraannya yang pertama pada 1955, penyelenggaraannya kembali pada 1973, hingga penghentiannya pada 1992, FFI adalah satu-satunya tolok ukur pencapaian terbaik film Indonesia. Penghargaan apa pun di ajang FFI memberi wacana dalam perkembangan perfilman Indonesia. Makna historis pada penghargaan FFI melekat baik pada karya film maupun seniman filmnya. Itulah alasan munculnya harapan besar bahwa film Indonesia akan maju kembali saat FFI kembali ada setelah mati suri selama sebelas tahun.

Pada 3 Januari 2007, 202 orang film berkumpul atas dasar kemauan sendiri. Mereka berkumpul untuk melakukan aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perfilman Indonesia. Pada 3 Januari 2007, 202 pekerja film aktif melakukan Pernyataan Sikap Bersama Masyarakat Film Indonesia. Dua ratus dua kepala yang berbeda, kini punya satu sikap yang sama.

Yang mereka lakukan enam hari kemudian, bicara jauh lebih banyak dari sekadar kata-kata. Mereka mengembalikan 31 piala Citra dan 4 piala khusus ke tangan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Ini adalah piala-piala yang diberikan di FFI era 2004–2006. Pertanyaan kini adalah, mengapa mengembalikan piala Citra? Apa sebenarnya yang hendak dicapai dari tindakan pengembalian piala Citra?

Pengembalian piala Citra adalah usaha melindungi harapan ini. Protes ini adalah reaksi puncak para pekerja film Indonesia atas karut marutnya kebijakan perfilman dan institusi perfilman Indonesia. Ini adalah protes pada kenyataan bahwa sebuah peristiwa sepenting FFI, sejak diselenggarakannya kembali pada 2004, belum juga didukung oleh visi dan misi yang jelas untuk kemajuan perfilman Indonesia.

Padahal, jauh sebelum pelaksanaan FFI 2004, berbagai pihak dari pekerja film telah berusaha melibatkan diri dalam berbagai cara untuk merumuskan visi, misi, bahkan langkah riil untuk kemajuan ini. Namun, mereka tidak digubris. Karut marut tetap terjadi, hingga mencapai puncaknya ketika FFI 2006 memberikan penghargaan film terbaik pada film Ekskul (sutradara: Nayato Fio Nuala, PT. Indika Entertainment) yang banyak menggunakan ilustrasi musik dari film karya orang lain tanpa ijin. Kini, dalam sebuah ajang kompetisi paling penting di negeri ini, orang bisa melanggar hukum dan dapat penghargaan.

Inilah hal yang mendapat reaksi keras dari para pekerja film. Beberapa pekerja film lalu melakukan pertemuan pada 24 Desember 2006. Pertemuan tersebut menghasilkan agenda untuk memperluas keterlibatan pekerja film dalam menentukan sikap atas hasil FFI 2006. Pertemuan kedua, pada 29 Desember 2006, dihadiri oleh lebih dari 250 orang pekerja film, menghasilkan sebuah pernyataan sikap bersama dan pengembalian piala Citra dari penyelenggaraan FFI 2004–2006 yang kemudian dilaksanakan pada 3 Januari 2007.

Secara aklamasi, pertemuan 24 dan 29 Desember 2006 menghasilkan penegasan bersama bahwa gerakan ini adalah gerakan yang didukung secara individual oleh orang-orang yang bekerja di bidang perfilman. Pemberian dukungan atas gerakan ini tidak boleh mewakili kelompok atau perusahaan tertentu. Gerakan ini kemudian menamakan dirinya sebagai Masyarakat Film Indonesia (MFI), dengan masyarakat film sebagai anggotanya, para pekerja film aktif yang terdiri dari para produser film, sutradara, penulis skenario, penulis kritik film, musisi, kru produksi, penata kamera, animator, penata artistik, penata cahaya, editor, publisis, pemerhati dan periset film Indonesia, aktivis komunitas film, penyelenggara festival film non-pemerintah, kurator dan programmer film, dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dalam produksi film.

Pertemuan 29 Desember 2006 memutuskan pembentukan sebuah tim —beranggotakan sebelas orang— yang bersifat sementara untuk mempersiapkan aksi pengembalian dan pembacaan pernyataan sikap bersama. Aksi 3 Januari 2006 berlangsung di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki dan berjalan dengan lancar. Aksi berlanjut dengan pengembalian 31 piala Citra dan 4 piala khusus di Kantor Kementerian Budaya dan Pariwisata pada 9 Januari 2007.

Pada pertemuan 8 Januari, terdapat 67 orang yang bersedia sebagai sukarelawan untuk bekerja sebagai pengurus organisasi. Keputusan tertinggi dalam MFI adalah rapat pleno seluruh konstituen penandatangan pernyataan sikap MFI. Kepengurusan MFI saat ini dipimpin oleh sebuah presidium yang didukung oleh tiga divisi yaitu: Kajian; Komunikasi; dan Operasional. Struktur organisasi ini kemudian diperbaharui saat memasuki bulan April. Presidium MFI kini didukung oleh Kelompok kerja (Pokja) Advokasi, Pokja Komunikasi & Dokumentasi, Pokja Lobbying & Fundraising, Pokja Kampanye Publik, serta Pokja Sekretariat & Administrasi. Sebagai organisasi gerakan yang bersifat terbuka, MFI terus mengharapkan partisipasi dan dukungan luas dari para pekerja film di berbagai kota. Sampai awal April 2007 ini tercatat lebih dari 300 pekerja film aktif yang menyatakan komitmennya sebagai konstituen penandatangan pernyataan sikap MFI.

Sejak awal, MFI telah menyadari persoalan pemberian piala Citra kepada film Ekskul dalam FFI 2006 hanyalah permasalahan yang muncul besar di permukaan. Ada permasalahan besar yang menjadi penyebab dan berdiri di belakangnya. Pembentukan MFI merupakan usaha menjawab permasalahan tersebut, permasalahan yang muncul akibat adanya sebuah perubahan mendasar dalam perfilman Indonesia, sebuah perubahan yang terjadi saat pemerintahan Orde Baru digantikan oleh pemerintahan baru dengan kebijakan yang berbeda tentang dunia perfilman.

Perubahan Mendasar di Perfilman Indonesia
Pada saat pemerintahan Orde Baru, kepengurusan perfilman dilakukan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) di bawah koordinasi Departemen Penerangan. Saat itu, Departemen Penerangan merupakan sebuah departemen teknis di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dilihat dari rantai koordinasi kerja ini, maka negara (pada saat itu) mendefinisikan film sebagai alat informasi yang berhubungan erat dengan fungsi politik dan keamanan negara.

Penanganan film di bawah bidang ini menjelaskan pandangan negara mengenai film pada saat itu. Negara pada saat itu melihat film sebagai alat informasi yang perlu dikendalikan untuk kepentingan keamanan. Inilah alasan negara menaruh film dalam sebuah lembaga dengan logika kontrol. Bentuk kontrol ini terlihat dari berbagai birokrasi perijinan bertingkat yang sangat mengikat para pembuat film saat itu. Tidak cukup dengan itu, ada juga LSF yang mengontrol isi film, terutama yang berhubungan dengan esensi politis dan keamanan. PP No.7/1994 tentang Lembaga Sensor Film, misalnya, menunjukkan keberpihakan LSF pada keberlangsungan dominasi wacana oleh negara. Alih-alih melindungi masyarakat (khususnya anak-anak) dari tayangan-tayangan yang belum sesuai dengan kematangan mental mereka, LSF lebih berfungsi untuk mengungkung akses masyarakat pada informasi-informasi tentang ideologi yang (dianggap) bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 18 PP No.7/1994 yang menyatakan, bahwa “penyensoran dilakukan dengan memeriksa dan meneliti segi-segi : (1) Keagamaan, (2) Ideologi dan Politik, (3) Sosial Budaya (4) Ketertiban Umum.”

Keadaan ini berubah total sewaktu pemerintahan Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan pada 1999 dan memindahkan rantai koordinasi BP2N menjadi di bawah koordinasi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan LSF di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Dengan perubahan ini, tercermin adanya perubahan sudut pandang pemerintah dalam melihat dan mendefinisikan film di Indonesia. Kini, film merupakan aset budaya yang penting untuk dipelihara dan dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ada perbedaan yang sangat mendasar. Dari “alat informasi” dengan potensi ancaman pada kekuasaan dan keamanan negara, film beralih menjadi “aset budaya” dengan potensi menyejahterakan masyarakat. Perubahan kepengurusan ini berakibat pada perubahan fungsi kontrol isi film dan pelaksanaan perfilman. Kendali kini dialihkan dari tangan pemerintah ke tangan masyarakat. Pemerintah kini “bertugas” melayani masyarakat melalui tindakan memelihara dan mengembangkan film sebagai salah satu aset budaya bangsa.

Sayangnya, perkembangan yang baik ini tidak dibarengi perubahan peraturan perundangan yang mendukung. Dalam kerangka hukum, tidak ada perubahan yang berarti. UU No.8/1992 tentang Perfilman yang jelas-jelas dibuat dalam kerangka Departemen Penerangan dan semangat kontrol informasi, masih terus berlaku. Bentuk pengekangan terhadap dunia perfilman tetap berlangsung dengan keberadaan peraturan-peraturan yang bernaung di bawah UU No.8/1992. Peraturan-peraturan tersebut meliputi PP No.7/1994 tentang Lembaga Sensor Negara (LSF), PP No.6/1994 tentang Usaha Perfilman, PP No.8/1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), dan berbagai peraturan lain turunannya dalam bentuk Kepres, Kepmen, maupun Perda.

Padahal, di sisi lain, sebuah perubahan besar di sektor riil perfilman Indonesia tengah terjadi. Setelah hampir tidak ada film cerita panjang Indonesia yang diedarkan semenjak tahun 1992, dan tidak adanya kegiatan festival film skala besar di era 1990-an, Kuldesak (1998) muncul sebagai pembuka jalan bagi angin baru film Indonesia pada 1998. Berturut-turut setelah itu film-film cerita panjang bermunculan, baik yang produksinya berbasis video maupun seluloid. Ajang apresiasi pun bermunculan. September 1999, menjadi bulannya FFVII (Yayasan Konfiden), dan Desember menjadi bulannya Jiffest (Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia). Kedua festival ini kemudian menjadi semacam “acuan” bagi festival-festival dan kegiatan-kegiatan apresiasi film lainnya di Indonesia. Jiffest menjadi showcase film-film internasional non-mainstream yang tadinya tidak memiliki bagian dalam jalur distribusi film komersial Indonesia. Ia menjadi salah satu pembuka jalan bagi film-film dunia (selain produksi Hollywood) untuk masuk ke dalam perhatian masyarakat umum di Jakarta. Sementara FFVII yang diselenggarakan Yayasan Konfiden lebih berpusat pada pengembangan komunitas yang lebih spesifik, yaitu anak-anak muda pecinta film. Dengan membuka kesempatan untuk ikut serta bagi kalangan mahasiswa dan pelajar di Jakarta dan kota-kota besar Indonesia. Kegiatan yang dilakukan Konfiden disambut dengan antusias. Diskusi-diskusi, klinik-klinik sederhana, dan tukar pengalaman antara pembuat film dan penontonnya terjadi dengan asyik. Para anak muda tadi bukan sekadar menonton tetapi juga berpartisipasi aktif, memancing inisiatif mereka sendiri untuk memproduksi film dengan basis video. Ajang ini terus berjalan dan berkembang peminatnya setiap tahun sampai tahun 2002. Pendeknya, dunia perfilman kembali bergairah seperti dekade sebelumnya.

Tetapi, ada satu hal yang jelas berbeda dari perkembangan perfilman Indonesia generasi ini, jika dibandingkan dengan satu-dua dekade sebelumnya. Pengembangan perfilman dalam dekade sebelumnya lebih banyak dilakukan dalam kerangka top-down dan menempatkan masyarakat sebagai konsumen semata. Hal ini sesuai dengan keadaan riil yang terjadi saat itu dan keberadaan peraturan perundangan yang mendukungnya, yaitu melanggengkan keberlangsungan dominasi wacana oleh pihak penguasa. Generasi pasca ‘98 memulai gairah produksi dan pengembangan apresiasi film dalam kerangka bottom-up, dari bawah ke atas, dimulai dari inisiatif masyarakat spesifik, yaitu komunitas pecinta film. Hal ini muncul seiring dengan gelombang pemikiran anti dominasi wacana yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia yang lebih luas.

Mengenai fenomena ini, ilustrasi yang paling tepat adalah dari tulisan Seno Gumira Ajidarma di Majalah Tempo:

Seberapa pun kecil publik film pendek ini, sedikit demi sedikit tercipta sebuah potensi pasar. Mereka bergabung ke dalam pasar yang diciptakan fraksi perlawanan: Partai Rakyat Demokratik didirikan tanpa menunggu izin pemerintah; kelompok musik Slank menjadi fenomenal tanpa perlu restu God Bless; Ayu Utami menyodok kemunafikan dalam sastra Indonesia dengan keterbukaan perbincangan seks yang sulit dituduh sebagai pornografi; Yudhi Soerjoatmodjo menggalang dan mendidik para fotografer yang menolak foto-foto salon hingga mengubah wajah fotografi Indonesia masa kini – maka, publik Jakarta pun siap untuk sebuah Jakarta International Film Festival (Jiffest) yang merupakan revolusi para penonton dalam arti sesungguhnya, yakni para penonton yang menolak dominasi wacana. Terlihat jelas, inisiatif tidak datang dari “insan film” ataupun pemilik bioskop. Gerakan ini datang dari suatu generasi penonton yang masih terus melahirkan sineasnya sendiri. Tidak terlalu mengherankan bahwa para sineas yang dilahirkan oleh semangat ini juga berperan sebagai produser.” (Selama Film Setan Masih Ditonton, Majalah Tempo edisi 13-19 Desember 2004.)

Ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan dekade lalu. Saat itu, FFI (Festival Film Indonesia), FSI (Festival Sinetron Indonesia), dan ajang kompetisi tingkat lokal serta nasional lainnya diselenggarakan oleh badan-badan perpanjangan tangan pemerintah. Di generasi ini, Jiffest dan FFVII diselenggarakan secara mandiri oleh anggota masyarakat. Di dekade lalu, produksi film cerita panjang untuk bioskop bergantung pada perusahaan-perusahaan produksi besar milik swasta maupun pemerintah, sementara film-film pendek diproduksi dalam kerangka tugas sekolah film semata, atau kebutuhan departemen pemerintah tertentu. Di generasi ini, film cerita panjang, film pendek dan dokumenter diproduksi oleh kelompok-kelompok produksi mandiri yang cenderung bermodal kecil, kelompok-kelompok produksi dengan basis komunitas anak muda. Baru belakangan para pemodal besar ikut bermain di dalamnya.

Kelompok kecil pecinta-pecinta film bermunculan dengan sangat cepat di kota-kota di Jawa setelah FFVII pertama berlangsung pada 1999. Ada kelompok yang mengkhususkan diri dalam produksi, ada yang mengkhususkan diri dalam eksibisi dan diskusi (peran ini dilakukan kineklab-kineklab dalam dekade sebelumnya), bahkan ada yang berusaha mengupayakan munculnya kegiatan distribusi. Sampai 2006—di Yogyakarta saja—muncul lebih dari 40 kelompok seperti ini. Kegiatan-kegiatan produksi berlangsung secara mandiri dalam masyarakat seperti ini. Umumnya mereka berlangsung secara spontan atas persetujuan bersama para pendirinya. Eksibisi-eksibisi berlangsung di luar tembok-tembok bioskop dan merambah ruang-ruang publik lain. Diskusi-diskusi film berlangsung di banyak tempat. Eksperimen-eksperimen produksi dilakukan oleh banyak anak muda. Ruang-ruang “liar” inilah yang jadi ajang latihan anak muda dalam meningkatkan apresiasinya terhadap film. Menonton dan diskusi jadi trend di kalangan anak muda dan trend ini menyebar lewat berbagai diskusi, obrolan, gosip, milis, sampai blog. Peningkatan apresiasi menonton film telah terjadi. Seiring peningkatan apresiasi, gairah menonton pun meningkat. Dan ketika gairah menonton merebak dan menjelma menjadi tuntutan pasar, maka makin banyak film-film cerita panjang diproduksi di Indonesia. Secara langsung kita bisa melihat bagaimana film-film pendek dan komunitas-komunitas film inilah yang menjadi ujung tombak bangkitnya kembali perfilman Indonesia.

Ironisnya, kebangkitan ini justru terhalang oleh keberadaan UU tentang perfilman. Di tengah semangat kebangkitan yang terasa, keberadaan UU No.8/1992 adalah momok yang mengancam dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam dunia film. Dalam lokakarya kajian yang dilakukan oleh Masyarakat Film Indonesia (MFI) di bulan Februari–Maret 2007, telah dibahas secara detail kesalahan-kesalahan UU ini dalam setiap pasalnya. Dalam workshop tersebut dihasilkan rekomendasi yang menunjukkan bagaimana seluruh isi UU No.8/1992 ini, baik secara tertulis maupun dalam kandungan semangatnya, ternyata sangat bertentangan dengan UUD 1945 hasil Amandemen, terutama pasal 32, pasal 28C, pasal 28F, dan pasal 28I. Alasan ini saja sudah lebih dari cukup untuk mencabut UU tersebut.

Dalam hal yang lebih spesifik, yaitu tentang keberadaan komunitas-komunitas film, UU No.8/1992 ini secara teknis mengungkung dinamika perkembangan partisipasi masyarakat. UU ini hanya memperbolehkan film untuk diproduksi oleh perusahaan yang telah memiliki izin usaha perfilman. Lalu, bagaimana keberadaan komunitas-komunitas film ini dalam kerangka UU tersebut? Komunitas-komunitas ini telah sanggup dan telah memproduksi banyak sekali film pendek dan dokumenter sebagai hasil bantuan teknologi. Paling sedikit telah diproduksi 1500 judul film pendek dan dokumenter sepanjang tahun 1999-2006. Dan, dari kacamata UU ini, semua film itu adalah produksi ilegal.

Keberadaan BP2N yang diatur dalam UU No.8/1992 dan PP No.8/1994 juga tidak mengakomodir keberadaan komunitas-komunitas film yang muncul. Tugas BP2N sebagai sebuah badan “pertimbangan” yang sangat bernuansa kontrol sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan yang menuntut sebuah usaha “pelayanan” terhadap arus dinamika tersebut. Terminologi “pembinaan” dalam UU No.8/1992 yang menjadi dasar dibentuknya BP2N jelas-jelas merupakan upaya melanggengkan dominasi wacana pemerintah. Dan pembinaan macam apa yang dilakukan BP2N? Sampai saat ini tidak pernah ada pertanggungjawaban publik yang diberikan oleh setiap kepengurusan BP2N terlantik kepada masyarakat tentang apa saja yang telah dan sedang mereka lakukan. Tidak pernah ada catatan mengenai bentuk bantuan yang diberikan BP2N kepada usaha-usaha inisiatif masyarakat dalam mengembangkan film, baik itu usaha produksi, distribusi, eksibisi, maupun kajian. Lalu apa kegunaan badan ini di masa sekarang?

Keberadaan Lembaga Sensor Film juga perlu dicermati. Dalam era informasi serba cepat saat ini, kebutuhan masyarakat kita adalah adanya pemilahan informasi sesuai dengan tingkat kematangan mental penontonnya. Kebutuhan ini merujuk pada logika pelayanan dan perlindungan konsumen, dan bukan—sekali lagi—praktik dominasi wacana. Bila kita sebagai masyarakat membutuhkan pengaturan penayangan materi audio-visual agar sesuai dengan kematangan kita, maka yang kita butuhkan adalah sebuah mekanisme klasifikasi karya, bukan pemotongan karya.

Kini, secara riil, UU No.8/1992 tentang Perfilman berlaku seperti layaknya zombie—mayat hidup. Dia masih ada, tetapi tidak bernyawa. Dia tidak dicabut, tapi juga tidak dilaksanakan. Kalau kita kritis, apa ada film-film cerita panjang, apalagi film pendek dan dokumenter (produksi pasca 1998) yang mengikuti persyaratan produksi yang sesuai dengan UU ini? Jawabannya sederhana: tidak ada! Lalu, apa UU ini perlu untuk tetap ada? Toh, pertumbuhan kembali film Indonesia pasca ’98 jelas tidak mengikuti kaidah yang tertulis dalam UU.

Dan, pertumbuhan yang melanggar inilah yang kemudian dirayakan oleh pemerintah kita.

Melalui FFI 2004–2006, pemerintah merayakan dan memberi penghargaan pada produk-produk (ilegal) terbaik perfilman Indonesia. FFI 2004–2006 adalah inisiatif BP2N untuk menghargai produk perfilman Indonesia yang ternyata semua dibuat dengan mekanisme yang bertentangan dengan UU No.8/1992. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberi penghargaan kepada pihak-pihak yang bertentangan dengannya? Apakah ini menunjukkan pemerintah kita “berjiwa besar” atau sebenarnya pemerintah kita tidak paham apa yang mereka lakukan?

Bukan lalu kita bersetuju untuk tetap bertindak ilegal. Namun, ini adalah panggilan kebutuhan akan perlu adanya perangkat peraturan yang dapat mengakomodir perkembangan perfilman menuju terbentuknya industri perfilman yang mapan dengan sisi seni-pengetahuan-teknologi yang juga mendukungnya. UU No.8/1992 jelas tidak mampu memenuhinya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita memerlukan UU pengganti?

Sebelum kita bisa menjawab pertanyaan di atas, yang sebenarnya kita perlukan terlebih dahulu adalah (1) sebuah rangkaian pemetaan sumber daya, pemetaan kebutuhan dan pemetaan permasalahan perfilman di Indonesia. Kita memerlukan sebuah gambaran menyeluruh tentang keadaan saat ini, serta simpanan potensi yang kita miliki dan setumpuk cita-cita keadaan ideal di masa depan, sehingga (2) kita dapat menyusun daftar perangkat yang kita butuhkan untuk mencapai cita-cita tersebut. Penyusunan daftar ini merupakan langkah awal pembentukan suatu Strategi Kebudayaan jangka panjang.

Daftar perangkat ini kemudian dijadikan dasar penyusunan sebuah agenda bersama yang dirancang untuk mengoptimalkan segenap potensi yang dimiliki (sumber daya alam, sumber daya manusia, pengetahuan, teknologi, kesenian, dan tradisi) untuk menghadapi tantangan perubahan dunia sekitarnya sehingga mampu bertahan dan bersaing, hingga akhirnya dapat mendekati kualitas kemanusiaan dan kesejahteraan yang diinginkan. Kualitas kemanusiaan manusia Indonesia yang dimaksud, misalnya bertumpu pada nilai-nilai kejujuran, kecerdasan, keterbukaan terhadap perubahan, toleransi terhadap keragaman, demokrasi dan kemandirian; sedangkan kesejahteraan mengacu pada kondisi keadilan ekonomi (terjaminnya akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya). Kerja untuk mencapai hal ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang paling terkait, yaitu masyarakat film sendiri, dan pemerintah sebagai rekanan. Kerja sama ini hanya bisa dilaksanakan apabila ada tindak lanjut terhadap strategi kebudayaan ini. Ia harus diturunkan dalam berbagai kebijakan yang bersifat operasional seperti tata kenegaraan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem peradilan, sistem pendidikan, sistem informasi dan penyiaran, dan sebagainya.

Namun, ada satu catatan mengenai peran pemerintah dalam mengatur kebijakan tentang perfilman saat ini. Tidaklah tepat untuk mengharapkan peran atau intervensi pemerintah seperti pada masa Orde Baru dulu, ketika pemerintah yang mengambil inisiatif kebijakan, menjalankan sekaligus mengontrolnya. Wacana pemberdayaan masyarakat sipil yang berkembang saat ini memprasyaratkan berkurangnya peran pemerintah dalam berbagai aspek. Peran yang dituntut saat ini adalah tanggungjawab pemerintah untuk menjadi fasilitator yang menjamin bahwa iklim yang memayungi aktivitas perfilman dapat berjalan dengan dinamis dan sehat, sehingga film mampu berperan sebagai kendaraan bagi agenda kebudayaan bangsa ini, sekaligus aset ekonomi yang signifikan bagi tercapainya kesejahteraan bangsa.

Berkaitan dengan peran masyarakat dan negara di atas, maka tidak semua dari strategi kebudayaan ini kemudian cocok diturunkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundangan lainnya. Sesuai dengan semangat demokrasi, maka semakin tinggi peran masyarakat, menunjukkan semakin tingginya kemandirian masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri dalam skema pengembangan yang disepakati bersama. Masyarakat pelaku industri perfilman aktif kemudian wajib mengatur dirinya sendiri dalam hubungan antar pelaku industri, serta perannya masing-masing dalam masyarakat demi pengembangan perfilman. Untuk itu, kemudian asosiasi-asosiasi profesi menjadi penting untuk ditumbuhkan. Asosiasi-asosiasi inilah yang kemudian nantinya akan menjadi lembaga yang mengaspirasikan kebutuhan dan kedudukan setiap jenis profesi perfilman yang spesifik dalam skala industri maupun dalam aspek pengembangan kebudayaan. Asosiasi-asosiasi ini jugalah yang kemudian secara dinamis melindungi hak-hak konstituennya, serta menjadi fungsi pengontrol dan penekan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah.

Selain alasan-alasan di atas, untuk lebih mengkaji kebutuhan akan undang-undang film sebaiknya kita juga melihat keselarasan peraturan perundangan lainnya yang selama ini sudah melingkupi sebagaian kegiatan perfilman. Peraturan perundangan tersebut antara lain:

– UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan
– UU No.3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
– UU No.3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
– UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas
– UU No.19/2002 tentang Hak Cipta
– UU No.20/2003 tetang Pendidikan Nasional
– UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak
– UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
– UU No.4/1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
– UU No.32/2002 tentang Penyiaran
– UU No.40/1999 tentang Pers
– Serta rangkaian UU Perpajakan, dsb.

Sebagian kegiatan perfilman sudah termaktub dan diatur dalam rentetan perundang-undangan di atas. Mungkin saja yang kita perlukan hanyalah peraturan perundangan yang spesifik tentang kegiatan tertentu dalam perfilman yang bersifat lebih teknis seperti PP (Peraturan Pemerintah), Kepres (Keputusan Presiden), Kepmen (Keputusan Menteri), atau Perda (Peraturan Daerah).

Dalam lokakarya yang dilakukan MFI lalu, dibahas beberapa kegiatan perfilman yang memerlukan pengaturan kebijakan lebih lanjut. Pengaturan tersebut dirasa perlu karena kegiatan perfilman ini berkaitan erat dengan skema pengembangan perfilman ke depannya. Kegiatan atau ranah kegiatan itu meliputi:

tabel1-mediarta.jpg

Dengan memiliki sebuah Strategi kebudayaan yang terstruktur, maka MFI berusaha bergerak memperbaiki perfilman Indonesia dengan pendekatan menyeluruh. Tidak secara parsial.

Peran Penting Komunitas Film
Pemetaan awal yang dilakukan dalam lokakarya MFI tersebut adalah langkah awal dan merupakan inisiatif dari sebagian masyarakat penggiat film aktif, dalam membentuk rangkaian Strategi Kebudayaan dalam konteks film yang menyeluruh di Indonesia. Kita dapat ambil asumsi dasar bahwa persoalan yang dihadapi oleh komunitas film pada dasarnya adalah sama; dukungan serta jaminan bagi keberlangsungan komunitas baik di tingkat fasilitas fisik, dana, maupun akses kemudahan perijinan kegiatan dan sebagainya. Namun, komunitas film yang tersebar di banyak kota di Indonesia tentu memiliki persoalan spesifik yang mengacu kepada lokalnya masing-masing. Kita semua sadar bahwa berjalannya kegiatan perfilman secara riil mengalami kendala yang berbeda-beda di setiap daerah karena kebijakan daerah yang berbeda-beda, serta keadaan dan karakteristik masyarakat yang berbeda pula, baik sebagai penonton, maupun sebagai pelaku perfilman.

Untuk itu dibutuhkan sebuah pemetaan persoalan pada tiap lokal oleh masing-masing komunitas untuk dipadukan dan dilihat benang merah persoalannya. Pemetaan ini amat vital sifatnya karena akan menjadi pegangan untuk membuat strategi perubahan yang kita lakukan bersama baik di tingkat kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Melalui pemetaan lima unsur yang menyusun kegiatan perfilman (produksi, distribusi, eksibisi, apresiasi, dan kritik) diharapkan pemetaan permasalahan yang unik bagi tiap lokal dapat berbentuk:

(catatan: isi tabel hanyalah contoh)

tabel2-mediarta.jpg

Apabila setiap komunitas film melakukan pemetaan permasalahan seperti di atas, maka data-data penting tersebut apabila digabungkan dengan data-data dari komunitas lain dalam satu daerah, akan menghasilkan paparan data aktual yang komprehensif. Paparan data aktual tersebut dapat menggambarkan permasalahan perfilman yang dihadapi komunitas film dan penggiat perfilman lainnya dalam daerah tersebut. Daftar permasalahan akan bersifat spesifik dan aktual. Berdasar pada pemetaan tersebut, komunitas-komunitas film dalam daerah bisa saling berbagi peran dan membentuk strategi perbaikan masa depan. Strategi itu bisa saja meliputi skema kerja bersama antar komunitas, atau bahkan sebuah skema perbaikan menyeluruh yang melibatkan unsur masyarakat lainnya seperti kajian pihak akademik, atau bahkan melibatkan Pemerintah Daerah.

Pendataan-pendataan yang dilakukan komunitas film di tingkat lokal kemudian dapat dikumpulkan dalam tingkat nasional untuk mendapatkan pendataan permasalahan perfilman Indonesia. Pemetaan dalam skala nasional ini dapat menjadi modal awal pembentukan strategi perbaikan di tingkat nasional, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan Pemerintah Pusat atau kebijakan-kebijakan lain yang bersifat menyeluruh.

Apabila kemudian kita sudah memiliki seperangkat strategi perbaikan untuk tingkat nasional dan tiap lokal, maka usaha perbaikan dan pelaksanaan Strategi Kebudayaan konteks film bisa dilaksanakan simultan di tingkat lokal dan tingkat nasional. Ada hal-hal yang bisa dilakukan teman-teman di Jakarta untuk bisa melaksanakan strategi perbaikan dan lobbying dengan pemerintah pusat karena sekedar faktor kedekatan geografis, dan ada hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh teman-teman di tiap lokal daerah karena memang teman-teman tersebut yang paling mengerti duduk permasalahannya pada tingkat daerah.

Pemetaan tingkat lokal daerah dan nasional yang telah disebutkan di atas adalah tawaran bekerja bersama untuk dapat membentuk sebuah Strategi Kebudayaan konteks film yang komprehensif, yang melingkupi ruang kerja kita sebagai pekerja dan penggiat komunitas film di Indonesia. Tawaran bekerja bersama ditujukan untuk semua teman-teman pecinta film di Indonesia untuk menuju perfilman Indonesia yang lebih baik dan berkembang dinamis.

Di saat bersamaan hal yang juga sama pentingnya dilakukan oleh kita adalah penguatan jaringan antar komunitas film. Selama ini telah banyak media yang dapat digunakan sebagai penguat jaringan; mailing list atau web forum, tempat kita dapat mulai membagi informasi baik dalam bentuk kegiatan atau lainnya secara nyata. Jaringan ini akan membentuk satu kesatuan yang kuat, saat satu dengan lainnya saling mendukung akses informasi dan fasilitas, dalam jaringan komunitas film, atau bahkan lintas ruang dan displin.

Ke depannya, komunitas film juga harus mampu untuk menjadi pressure group, dengan membuktikan secara nyata bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mempunyai sumbangan riil bagi kemajuan lokal baik di tingkat budaya maupun ekonomi.

Kami menunggu jabat tangan dari teman-teman.