Dimas Jayasrana

Kalau kita bicara tentang komunitas film di Indonesia, mungkin pertanyaan pertama yang menarik untuk dimunculkan adalah; ada dimana posisi serta peran komunitas film dalam konstelasi perfilman Indonesia? Semenjak booming kelahirannya generasi baru diujung tahun 90an, komunitas film tampaknya menjadi entitas tersendiri dalam wacana perfilman Indonesia. Ia ada namun dianggap tak ada; semacam bayang-bayang dalam situasi yang juga sama gelapnya dilevel lain seperti industri perfilman Indonesia itu sendiri.

Fenomena kemunculannya tidak disertai dengan pembacaan wacana yang berlangsung didalamnya. Komunitas film yang tersebar diberbagai pelosok Indonesia merupakan anak perubahan jaman yang terjadi di Indonesia, utamanya paska pemerintahan orde baru. Perubahan politik yang disertai liberalisasi teknologi adalah salah satu faktor yang dominan. Kalau kita mau petakan secara kasar, jenis komunitas film bisa dibagi menjadi 3 jenis; studi, eksebisi, dan produksi sebagai kelompok mayoritas. Ada juga yang merupakan campuran diantara ketiga jenis tersebut.

Bila dirunut dari kelahirannya sampai dengan pola bentuknya sekarang, komunitas film lebih merupakan satu bentuk anarkisme; artinya ia memang lahir untuk mencoba melawan struktur kuasa yang ada. Ia akan sulit untuk diikat dalam satu struktur yang baku terlebih bila hendak dimasukan dalam satu sistem birokrasi tertentu. Anarkisme inilah yang sesungguhnya membawa komunitas film menjadi satu entitas yang penting. Mengapa? Mari kita lihat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh banyak komunitas film di Indonesia;

Dalam konteks eksebisi sebagai misal, komunitas film yang memiliki program pemutaran film (dalam berbagai level-pemutaran reguler maupun festival tahunan) bergerak rancak dan sporadis dalam menjalankan programnya dan langsung menyentuh basis penonton, publik, hampir tanpa batasan. Kebanyakan dari program pemutaran film mereka ditujukan langsung kepada publik luas dan militan. Atau dalam konteks produksi tentunya kita bisa lihat bagaimana komunitas film melakukan “pengabaian” terhadap struktur baku proses produksi film. Dalam kasus studi film, berbagai komunitas rajin melakukan diskusi film atau menerbitkan zine-zine seputar risalah film dan disebar ke khalayak dimana mereka berada atau mengadakan workshop-workshop sampai dengan ketingkat SMU seperti yang dilakukan komunitas Sangkanparan di Cilacap.

Disini kita bisa lihat bagaimana komunitas film melakukan kerja-kerja riil dalam menyebarluaskan wacana film langsung kepada publik, dan sekali lagi, hampir tanpa batasan. Kemudian munculah pertanyaan; kok kenapa terlihat sulit sekali komunitas film untuk berkembang? Secara gamblang kita bisa sebut penyebabnya adalah; tidak tersedianya infrastruktur serta suprastruktur yang dapat menyokong kegiatan mereka untuk terus berjalan dan berkembang.

Kebanyakan penggiat komunitas film adalah mahasiswa. Daya tahan serta konsistensi mereka amat lemah dan hal ini disebabkan oleh persoalan orientasi dari mereka yang tidak pernah jelas. Pada titik awal mereka akan memiliki militansi yang luar biasa; keinginan untuk berbuat sesuatu melalui medium film adalah spirit utama bagi mereka sampai akhirnya dititik dimana mereka harus memutuskan pilihan ketika mereka menghadapi persoalan riil; masuk ke industri atau bertahan dengan idealisme mereka. Dan pilihan ini bukan sesuatu yang mudah; mau masuk ke industri mereka merasa tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup akibat kurangnya referensi wacana serta keahlian dalam bidang film yang bisa mereka dapatkan (atau malah sebaliknya terlalu pede dengan keahlian yang mereka punya kemudian berujung pada keputusaan ketika berhadapan dengan konstelasi industri senyatanya). Menjadi profesional dibidangnya tanpa modal yang mumpuni notabene membuat mereka lebih banyak bermimpi daripada benar-benar mendapatkan kesempatan tersebut. Melanjutkan pendidikan dibidang ini pun bukan persoalan sepele; mahalnya pendidikan adalah persoalan yang menggerogoti tidak hanya dalam bidang film namun dalam segala lini pendidikan di Indonesia. Belum lagi ironi industri film Indonesia; masih mengalami keburaman.

Mencoba untuk bertahan dengan idealisme mereka dalam komunitasnya pun sama beratnya. Bisa dihitung dengan ruas jari berapa banyak komunitas film yang sungguh bertahan dan masih aktif dalam kegiatannya. Sokongan fasilitas dalam bentuk apapun seperti mengharapkan bintang jatuh dari langit. Semua adalah hasil usaha sendiri. Kalau pun ada dukungan dari pihak swasta, itu lebih pada proses eksploitasi demi kepentingan dagang produk mereka daripada benar membantu kegiatan komunitas film.

Isu profesionalisme dalam komunitas film adalah wacana tak pernah habis dibahas. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada militansi mereka dalam menjalankan kegiatannya (terutama yang ditujukan kepada publik baik melalui program pemutaran film atau lainnya), sulit sekali mengharapkan mereka menjalankan kegiatan tersebut dalam satu konsep yang matang dan berkelanjutan. Lagi-lagi persoalan mentalitas yan tercipta dari sistem pendidikan kita yang maha tak jelas membuat mereka lebih senang mengadakan kegiatannya “asal jadi” yang kemudian berimbas pada mandegnya proses mereka.

Hal ini tidak bisa semena-mena kita limpahkan sebagai kesalahan mereka. Sekali lagi kita kembali kepersoalan minimnya dukungan bagi mereka dan melihat bagaimana mereka bertarung sendirian baik untuk bertahan ataupun mengembangkan kegiatan mereka. Kita ambil satu contoh yang terjadi di kabupaten Purbalingga. Sebuah komunitas bernama CLC (Cinema Lovers Community) harus berhadapan vis a vis dengan penguasa lokal ketika komunitas ini dilarang untuk menggunakan gedung pertemuan kota sebagai tempat pemutaran film rutin mereka. Hal ini menyebabkan CLC tak lagi punya tempat untuk melakukan pemutaran film. Jangankan bantuan dana, untuk menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan publik pun masih menjadi persoalan.

Tarik menarik kepentingan antara si penguasa dengan entitas seperti komunitas film adalah hal yang ‘lumrah’ terjadi dibanyak kota. Fakta dilapangan menunjukkan bagaimana otonomi daerah tidak otomatis berdampak pada proses demokratisasi. Penguasa lokal menggunakan otonomi daerah sebagai kesempatan memperkuat status quo mereka, dan inilah yang harus dihadapi oleh komunitas film dilokal masing-masing. Isu perubahan, utamanya bila menyinggung struktur kekuasaan, tampaknya masih harus melalui pedekatan serta kesepakatan politik.

Katakanlah kita punya nota kesepakatan 100 menteri yang mewajibkan tiap-tiap pemerintah daerah memfungsikan gedung keseniannya untuk kepentingan film (dimana sebagai contoh; di Banyumas gedung keseniannya dialih fungsikan menjadi kantor sub-sub dinas pemda), persoalannya tidak segampang mengharapkan niat baik pemerintah daerah untuk melakukan perubahan tersebut tanpa harus berpikir soal ‘proyekan’. Ketuk palu ditingkat dewan lokal untuk menyepakati perubahan biasanya akan disertai dengan kompromi politik antara ‘dinas-dinas yang terkait’ untuk ‘menjalankan proyek bersama’. Kemudian bagaimana dengan komunitas film? Persoalan yang kemudian muncul adalah, pada konteks saat ini komunitas film belum mampu menjadi kelompok penekan yang memiliki daya tawar politik yang mumpuni. Pun jika mereka ingin berjalan diaras tersebut, komunitas film harus membagi energi mereka antara menjalankan program dengan melakukan kerja-kerja politik untuk melakukan tekanan kepada penguasa. Ditambah lagi soal keberlangsungan hidup mereka sendiri.

* * * * *
Kembali kepada pertanyaan; apa sih sebenarnya kebutuhan dari komunitas film? Secara gamblang kita bisa sebut 2 hal utama; dukungan berupa akses pendidikan serta perangkat infrastruktur kegiatannya. Pertanyaan lanjutannya; siapa yang dapat (dan harus) menyediakan itu semua? Nah, inilah pekerjaan rumah sesungguhnya; menjawab pertanyaan tersebut. Menggantungkan semuanya kepada pemerintah untuk mengambil tanggung jawab tersebut bukanlah hal yang bijak, walau bisa kita sepakati tanggung jawab paling besar ada ditangan mereka. Seperti yang telah disebut diatas, hal ini mensyaratkan komunitas film harus mampu untuk menjadi kelompok penekan dan mampu menunjukkan signifikansi kehadiran mereka dalam satu konteks tertentu seperti relevansi terhadap pengembangan wacana seni dan budaya pada lokalnya masing-masing.

Sebagai sebuah catatan, proses konsolidasi komunitas film dibeberapa lokus telah dilakukan. Seperti di eks-karisidenan Banyumas, komunitas film dari 3 kabupaten (Purbalinga, Banyumas, dan Cilacap) sepakat membentuk sebuah jaringan kerja yang dinamakan Jaringan Kerja Film Banyumas (JKFB) yang memiliki agenda kerja memperkuat jaringan regional untuk saling mendukung kegiatan mereka apapun bentuknya. Beberapa pendekatan yang dilakukan baik secara personal maupun kelompok serupa terjadi untuk saling menjawab kebutuhan.

Kolektif jaringan kerja ini yang kemudian diharapkan mampu membantu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh komunitas film. Bisa jadi ini akan menjadi lingkaran tersendiri yang akan bekerja diluar sistem yang ada. Tanpa menutup mata akan kebutuhan bantuan dari sistem lain, namun bila kita bicara perubahan ditingkat lokal, kerja-kerja politik dan budaya secara praksis harus dilakukan. Kita tidak sedang mengandaikan satu perubahan kebijakan akan berdampak langsung pada perubahan ditingkat lokal. Dan untuk mengharapkan kelompok seperti komunitas mampu menjadi kelompok penekan untuk melakukan perubahan, maka dibutuhkan dukungan infrastruktur serta suprastruktur agar komunitas film dapat mengembangkan dirinya dan siap untuk menjadi yang diharapkan, atau dalam bahasa Seno Gumira; perlu adanya pendidikan semesta. Nah siapa yang memiliki tanggung jawab ini? Bagaimana kemudian ini harus diterjemahkan dalam sebuah sistem kebijakan? Tampaknya kita akan terus berputar seperti ini tak kunjung selesai.

Jakarta, April 2007