Lisabona Rahman*

Untuk menjawab tuntutan perkembangan film Indonesia saat ini, kita mesti kembali mengingat hak warga negara mengungkapkan kepentingannya dan mengorganisasi diri. Harus diakui, ada pelaku film yang merasa institusi yang ada sekarang sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka, di sisi lain ada juga yang merasa perlu ada perubahan.

Saya ikut berada di Teater Kecil di Taman Ismail Marzuki pada 3 Januari 2007 saat 28 Piala Citra dikumpulkan sebagai tanda protes. Panggung penuh dengan orang-orang yang mengantarkan pialanya. Semuanya bekerja untuk film: sutradara, penulis skenario, produser, aktor, editor, penata suara sampai kritikus. Kami menyebut diri Masyarakat Film Indonesia (MFI). Media ramai meliput, mengabarkan, tetapi mungkin juga pada saat yang sama terpukau pada suasana protes itu. Sore itu juga mulailah perdebatan di media cetak dan penyiaran tentang tindakan para pekerja film itu yang masih berlangsung sampai sekarang.

Saya tahu protes ini bukan tanpa latar. Pengembalian piala-piala itu tentu mengarahkan referensi peristiwa protes itu ke Festival Film Indonesia (FFI) 2006 yang baru ditutup dua minggu sebelumnya. Mengapa rupanya piala-piala itu dilepas?

Saya kira ada beberapa hal penting dalam peristiwa protes itu yang luput dari perhatian. Saat itu kami tidak cuma mengumpulkan Piala Citra untuk dikembalikan, tetapi juga menjelaskan—dalam suatu pernyataan panjang—mengapa ini dilakukan. Penjelasan ini tidak cuma dinyatakan kepada publik melalui media massa, tetapi juga dinyatakan secara langsung kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pihak pemerintah yang bertanggung jawab mengurusi film Indonesia.

Kritik dan pertanyaan terhadap kedua peristiwa ini banyak sekali. Bung Rosihan Anwar (Pikiran Rakyat, 20 Januari 2007), sambil mengenang sejarah konflik politik di wilayah seni pada tahun 1960-an bertanya apa gerangan “arti dan maksud tujuan” mereka yang sedang protes ini? Bung Totot Indrarto (Kompas, 14 Januari 2007) menganggap protes ini “sama nilainya dengan sekadar demonstrasi” dan menyimpulkan bahwa “para pendukung MFI … enggan—atau memang tidak bisa?—melakukan kerja politik”. Ia yakin bahwa cara yang seharusnya ditempuh adalah dengan “merebut kekuasaan dari para ’dinosaurus’ yang kini menguasai Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) dan kepanitiaan FFI”.

Terasa banyak sekali kebingungan yang tecermin dalam liputan dan tulisan di media massa tentang gerakan yang dianggap ambigu ini. Protes ini awalnya cuma dilihat sebagai reaksi barisan sakit hati karena karyanya tidak beroleh Piala Citra. Lantas persepsi bergeser jadi pencitraan anak-anak muda yang tak tahu diuntung dan kurang ajar sebab tak mau menghormati keputusan generasi tua. Belakangan timbul pula syak bahwa anak-anak muda ini tak bermoral karena ingin mengubah lembaga sensor.

Tentu semua ini cuma bisa ditanggapi lewat argumentasi. Yang terjadi awal tahun lalu adalah lanjutan dari kritik sporadis, namun konsisten yang dijalankan bukan sejak kemarin sore. Setelah beberapa tahun mengalami dan membicarakan masalah ini lewat obrolan di warung kopi sampai penulisan artikel di media, ternyata keresahan ini terasa di kalangan pekerja dan pemerhati film yang makin hari makin luas.

Gelombang demokratisasi

Kami semua sadar bahwa institusi film mungkin satu di antara beberapa sektor yang luput dari gelombang demokratisasi di Indonesia. Ketika membandingkan kembali dengan tatanan film Indonesia pada masa Orde Baru kami sadar bahwa banyak hal tidak juga berubah. Institusi film tetap sama, fungsi pemerintah dalam film tetap sama. Dalam praktik saat ini ada banyak kelonggaran dalam produksi dan ekshibisi film, tetapi ini sama sekali bukan karena ada perubahan dalam tatanan film Indonesia, melainkan lebih karena ketidakacuhan kita yang terlibat menjalankannya. Kami menolak ikut-ikutan tidak acuh karena film bukan saja memberi kami hidup, tetapi juga pengetahuan dan ruang dialog yang tak terkira harganya dengan penonton Indonesia dan dunia. Kami rasa ini semua perlu diperjuangkan supaya tidak kembali ke masa surut film Indonesia (JB Kristanto dalam Katalog Film Indonesia 1926-2005, Jakarta: Penerbit Nalar, FFTV IKJ, dan Sinematek Indonesia, 2005) telah menolak istilah “mati suri” dan saya sangat setuju dengan pendapatnya).

Kritik Totot Indrarto tentang cara MFI berpolitik, saya kira, menunjukkan kepekaan yang minim terhadap perkembangan politik kontemporer. Perubahan bertahap yang terjadi sejak tahun 1998 menunjukkan bahwa organisasi politik, seperti partai politik dan organisasi bentukan pemerintah yang memegang peran besar pada masa Orde Baru, tidak lagi tepat untuk menjadi satu-satunya saluran partisipasi masyarakat.

Pastilah kita semua belum lupa bagaimana terkungkungnya kita semua karena organisasi ditata secara sentralistis oleh pemerintah (pusat). Organisasi wartawan yang dibolehkan hidup cuma Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serikat buruh harus menginduk pada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), begitu juga para pelaku film diarahkan untuk ikut organisasi Karyawan Film dan Televisi (KFT). Saya rasa kita semua juga paham apa kekurangan sentralisasi pengorganisasian macam ini. Mustahil berbagai kepentingan yang ada akan bisa dileburkan dalam satu organisasi saja. Buktinya kita sekarang melihat adanya PWI dan Aliansi Jurnalis Independen yang keduanya sama-sama memperjuangkan kepentingan wartawan, begitu juga banyak organisasi serikat buruh yang tumbuh setelah perubahan politik di negara kita.

BP2N dan KFT, menurut anggotanya sendiri (Kompas, 8 Desember 2004), tidak lagi efektif. Kedua badan yang tidak lagi efektif ini karena secara resmi menggunakan dana pemerintah, sebaiknya tidak usah dipertahankan. Satu-satunya yang dilakukan BP2N, menurut Djonny Syafruddin, adalah mempertahankan Gedung Film di Jalan MT Haryono. Kedua organisasi ini dalam sejarahnya dibentuk sebagai alat kontrol pemerintah terhadap pekerja (yang disebut karyawan). Sampai sekarang kedua badan ini tidak pernah membahas perlindungan dan standardisasi/pengembangan keahlian bagi pekerja film.

Saya kira untuk menjawab tuntutan perkembangan film Indonesia saat ini kita mesti kembali mengingat hak warga negara untuk mengungkapkan kepentingannya dan mengorganisasi diri. Kita juga mesti mengakui jika ada pelaku film yang merasa institusi yang ada sekarang sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka, tetapi di sisi lain ada juga yang merasa perlu ada perubahan. Menuntut dan mengusulkan perubahan ini juga adalah laku politik dan tidak harus dijalankan melalui institusi politik yang disediakan. Kalau institusi yang tersedia tidak memadai, kita pun tak membentuk yang lain. Kita semua tentu memerhatikan proses pembuatan salah satu terobosan penting dalam perundang-undangan dan kebijakan Indonesia adalah kelahiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tahun 2004 untuk melindungi para individu dari kekerasan dalam lingkup pribadi. UU ini tidak akan pernah kita miliki kalau bukan karena kerja keras para advokat hak-hak perempuan dan anak serta kepedulian para pelaku lain di sektor pemerintah dan badan legislatif.

Proses pembuatan kebijakan di atas menunjukkan bahwa warga negara perlu menggunakan hak (juga kewajibannya) untuk mengangkat perkara yang luput dari perhatian publik, tetapi penting ditangani. Kerja advokasi ini melibatkan bukan saja aktivis hak perempuan, tetapi juga DPR, pemerintah, kepolisian dan para ahli hukum. Jika menggunakan logika Totot Indrarto, tentunya proses ini juga tidak masuk akal karena katanya, “ganjil buat saya, MFI bermaksud mereformasi alias mengubah konstelasi politik perfilman nasional dengan meminjam tangan pemerintah”. Pada kenyataannya proses ini sama sekali tidak ganjil, bahkan adalah tanda kehidupan politik berjalan dengan tingkat keterlibatan dan kerja sama masyarakat yang tinggi.

Posisi pemerintah dalam tatanan film Indonesia

Kenapa sebetulnya film Indonesia bisa mengalami masa surut begitu lama? Alasan utamanya adalah persepsi melihat dan menempatkan film dalam masyarakat Indonesia, yang selama ini dikelola oleh pemerintah.

Film bisa menjangkau massa yang luas karena sifatnya yang bisa direproduksi dan dipertontonkan secara massal dan simultan. Film adalah gambar bergerak yang mampu menyedot emosi penonton karena itu dilihat sebagai alat efektif untuk memengaruhi massa. Usmar Ismail pernah menulis (terbit pada tahun 1983) bahwa “film [dianggap] mempunyai peran yang lebih penting dibanding buku atau surat kabar pada saat 85% masyarakat Indonesia masih buta huruf.” Di sini saya melihat ketakutan dan keterasingan pemerintah dari produk budaya visual dan ketidakpahaman akan cara mengelola dampaknya.

Karena potensi pengaruhnya yang begitu besar, sejak zaman kolonial Belanda sudah ada Film Ordonantie, peraturan film yang bertujuan mengendalikan film agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Tentunya karena peraturan ini buatan pemerintah kolonial, tujuannya adalah melindungi masyarakat dari pengaruh yang membuat mereka membenci pemerintah kolonial.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik memulai perusahaan produksi film Indonesia dan berusaha memberi dukungan yang sebesar-besarnya agar film bisa membantu proses pembentukan identitas bangsa yang baru. Pemerintah tetap berperan besar dalam produksi film hingga pemerintahan Presiden Soekarno berakhir. Akan tetapi, pada paruh akhir 1960-an, para pembuat film mengikuti arus perkembangan politik yang terjadi saat itu dan lebih sibuk memperjuangkan politik organisasi atau memboikot film impor partai ketimbang membuat film atau mendorong pemenuhan hak pelaku film.

Kontrol terhadap film dijalankan pemerintah sejak pemerintahan Presiden Soeharto berangsur makin kuat. Produsen, distributor, importir, dan pengusaha bioskop dikumpulkan menjadi organisasi atau konsorsium yang digunakan sebagai alat negara untuk mengawasi perkembangan film. Bukan saja itu, pemerintah Orde Baru melalui Menteri Ali Murtopo pada akhir 1970-an awal 1980-an juga membuat kode etik produksi film dan panduan pengembangan film. Kode etik ini yang menentukan layak tidaknya suatu film dibuat (belum lagi bicara soal diputar). Pemerintah juga menciptakan tolok ukur pencapaian bagi pelaku film, lewat FFI, yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan merasa bangga akan prestasi para pelaku film. Meskipun secara finansial film juga menguntungkan pemerintah, tetapi dalam wawancara yang diterbitkan Kompas (10 Desember 2004), Deputi Nilai Budaya Seni dan Film Sri Hastanto menyatakan, pemerintah mengakui bahwa pajak yang diterima dari produksi film dan pajak tontonan belum bisa (tentu saja tanpa menjelaskan sebabnya) disalurkan kembali untuk pengembangan film.

Hubungan film dan penonton

Pemusatan kuasa pembuatan keputusan soal film di tangan pemerintah juga berlaku dalam hal hubungan film dengan penonton. Salah satu warisan zaman kolonial yang terus dipertahankan adalah institusi sensor film. Kembali pada pernyataan Usmar Ismail yang saya kutip di atas, sensor film diberlakukan dengan dasar pikiran bahwa pemerintahlah yang paling tahu apa yang baik atau tidak bagi masyarakatnya. Masyarakat yang terdiri dari pembuat dan penonton film tidak disertakan dalam proses yang sangat menentukan ini. Tak ada penjelasan resmi apa yang membuat suatu film dianggap akan meresahkan masyarakat atau memicu konflik dalam masyarakat. Keputusan yang dibuat secara tertutup ini sama sekali tidak membantu proses belajar masyarakat untuk mengenal film apalagi mengelola dampaknya.

Saya kira ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi karena tanggung jawab kita untuk mengingatkan pemerintah agar bekerja lebih baik sekaligus hak kita untuk ikut memberi masukan tentang kehidupan bersama film yang kita inginkan. Kita, para pelaku film yang terdiri dari pembuat, pemutar, penonton film, media juga pemerintah, ikut menghidupi film dalam peran kita masing-masing lewat membuat, menonton film, mempromosikan, dan membayar semua pajak yang terkait dalam kedua kegiatan ini, sementara pemerintah mengelolanya supaya bermanfaat buat kita.

Penulis dan sutradara film Asrul Sani pada tahun 1992 dalam Panorama Film Indonesia (Salim Said & JE Siahaan eds, Indonesian Film Panorama, Jakarta: Panitia Tetap FFI, 1992) mengemukakan persoalan yang ada dalam institusi sensor yang mendasarkan diri pada wewenang untuk melarang atau membatasi dialog antara film dengan masyarakat. Berbekal pengalaman sebagai pelaku film yang sudah bekerja sejak tahun 1950-an hingga 1990-an, Asrul Sani berpendapat bahwa keberadaan institusi sensor tidak lagi sesuai untuk masyarakat yang telah mengalami perkembangan intelektual dan keragaman yang begitu kompleks. Ia menyarankan bentuk dialog yang lebih demokratis melalui penguatan institusi kritik film yang bisa menunjang proses belajar pelaku film untuk sama-sama mengambil tanggung jawab dalam mengelola dampak film. Di sinilah peran bersama pelaku film penting untuk bekerja sama keras dan sama kuat karena baik pembuat, penonton, media, dan pemerintah semuanya mesti berbagi peran menciptakan kehidupan film yang bermanfaat.

Seperti yang disadari oleh Asrul Sani 15 tahun yang lalu, sekarang kita berada dalam kondisi yang lebih kompleks. Dalam keterbatasan ruang akibat tatanan film sentralistis warisan Orde Baru, produksi film pelan-pelan menuju masa pasang kembali. Pelaku film tidak lagi mengindahkan organisasi pelaku film yang sudah tidak mencukupi kebutuhan untuk menyuarakan kepentingan, masyarakat makin berpendidikan dan punya banyak pilihan sajian media (mulai dari TV sampai internet). Satu-satunya sekolah film di Indonesia berjalan dengan infrastruktur yang minim. Kita sekarang bukan cuma punya FFI sebagai tolok ukur, tetapi juga punya JiFFest (untuk film cerita panjang), Konfiden (untuk film pendek), dan FFD (untuk film dokumenter) jika mau menyebut beberapa. Di tengah kelesuan bioskop, penonton film berinisiatif membentuk komunitas-komunitas di seluruh Indonesia untuk menciptakan ruang dialog dengan film. Peningkatan jumlah pekerja film dan persebaran geografisnya karena unit produksi film di luar Jakarta mulai tumbuh dan membutuhkan sokongan fasilitas pendidikan yang memadai. Sejarah film Indonesia terkubur pelan-pelan karena arsip film, seperti Sinematek, tak mendapat perhatian dan fasilitas yang cukup. Semua perkembangan ini terjadi sementara pemerintah tetap memilih menjalankan fungsi kontrol yang membelenggu para pelaku film tanpa peduli pada kebutuhannya. Pemerintah sebetulnya bisa menyediakan dukungan dan ruang untuk mengembangkan pendidikan dan dialog untuk pertumbuhan film Indonesia. Lantas, apa pemerintah mau tetap bertahan dengan fungsinya yang sekarang? Saya kira, sekali lagi, mesti ada perubahan dan kami akan terus ikut mendorongnya.

* Manajer Program Kineforum Dewan Kesenian Jakarta dan Bagian dari Masyarakat Film Indonesia

Artikel ini diterbitkan di rubrik Bentara Harian Kompas (2 Februari 2007)