You are currently browsing the monthly archive for December 2007.

Oleh: Moehammad Noer Rohmen

“Besok hari Rebo 5 Desember Pertoenjoekan Besar Yang Pertama di dalam satoe roemah di Tanah Abang, Kebondjae (menage) moelai Poekoel Toedjoe malem. Harga tempat klas satoe f2, klas doewa f1, klas tiga f0,50.” (Iklan SK Bintang Betawi, 4 Desember 1900)

“Amerika kita setrika! Inggris kita linggis!” kata Soekarno dengan lantang. Maka, film-film Hollywood hilang di pasaran. Dan Koes Plus masuk bui. Budaya dari dua negeri barat itu tak diijinkan untuk berkembangbiak di Indonesia. Namun di sisi lain, Soekarno masih memperbolehkan Guntur, anaknya, untuk tetap main band dengan musik ngak-ngik-ngok. Soekarno juga mengaku, sempat melihat film-film yang oleh letnannya dimasukkan dalam daftar cekal, karena disinyalir tak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Sejarah film Indonesia adalah sejarah ketertiban. Baik ketertiban yang dikehendaki penguasa ataupun ketertiban yang diinginkan kaum mayoritas-kuasa. Di Indonesia sendiri, film pertama kali diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta), lima tahun setelah film dan bioskop pertama lahir di Perancis. Pada masa itu film disebut “Gambar Idoep”. Film pertama di Indonesia ini adalah sebuah film dokumenter yang menggambarkan perjalanan ratu Olanda dan Raja Hertog Hendrik di kota Den Haag.
Sedang film buatan Indonesia sendiri pertama kali diproduksi pada tahun 1926. Sebuah film cerita yang masih bisu. Agak terlambat memang. Karena pada tahun tersebut, di belahan dunia yang lain, film-film bersuara sudah mulai diproduksi. Film cerita lokal pertama yang berjudul Loetoeng Kasaroeng ini diproduksi oleh NV. Java Film Company. De Locomotief no.70 (30 Agustus-1 September 1926) menulis, bahwa “Pemain-pemain pribumi dipilih dengan seksama dari golongan priyayi yang berpendidikan.” Read the rest of this entry »

Written by Patrick Frater
HONG KONG – Film-makers in Indonesia this week launched two separate protest movements.

Highest profile of these is an action in the country’s Constitutional Court against the film censorship system. They claim the system is in breach of two of Indonesia’s own human rights laws.

Action is brought by the Indonesian Film Society (Masyarakat Film Indonesia), spearheaded by helmer and producer Nia Dinata, helmer Riri Reza, Lalu Roisamria, actress Shanty and academic Tino Saroenggalo. In total over 200 prominent industryites put their name to a petition in 2006, which led to the current court case.

The IFS is also behind a series of boycotts of the Indonesian Film Festival (FFI), a national awards ceremony. Last year the Citra award for best film was given to “Ekskul,” a camp comedy drama that allegedly stole music from the Korean film “Taegukgi” (Variety, Jan 5, 2007.)

According to local reports more than ten film-makers have turned down nominations for this year’s FFI arguing that the awards ceremony and fest are not properly run.

taken from: http://www.varietyasiaonline.com

Bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia Internasional, hari ini Masyarakat Film Indonesia menjalani sidang pendahuluan kedua di Mahkamah Konstitusi dalam rangka menggugat UU no 8 tahun 1992, khususnya pasal-pasal tentang sensor yang menurut kami bertentangan dengan semangat perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, seperti yang termaktub dalam amandemen pasal 28 UUD 1945.

Bagi kami di tengah masyarakat yang tengah didera arus kecepatan informasi, sistem sensor di Indonesia saat ini sudah tidak tepat dan merugikan perkembangan demokratisasi maupun penghargaan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Sistem sensor saat ini terbukti mengerdilkan kemampuan atau kedewasaan masyarakat untuk memilih berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. Sistem sensor saat ini juga meniscayakan adanya satu lembaga yang berhak menentukan segala-galanya dengan dalih kepentingan publik tetapi punya peluang besar untuk menyalahgunakan wewenangnya. Pada titik inilah masyarakat demokratis yang menghargai Hak Asasi Manusia seperti yang dimandatkan dalam UUD 1945, mendapat hambatannya yang mutlak.

Apa yang kami lakukan saat ini pada akhirnya memang bukan hanya sekedar perjuangan sempit semata-mata bicara tentang sistem perfilman nasional yang kondusif, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut atmosfir kebebasan ekspresi yang harus terus-menerus dijaga semua pihak sehingga pertumbuhan masyarakat madani yang terbuka, kritis dan menghargai keragaman tetap terlindungi. Read the rest of this entry »

Tentang Nominasi pada Festival Film Indonesia 2007

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah anggota Masyarakat Film Indonesia MFI, yang telah dinominasikan pada Festival Film Indonesia 2007. Dengan ini kami menyatakan sikap untuk menolak nominasi kami, karena tuntutan kami akan sebuah skema industri perfilman Indonesia yang kondusif masih sedang kami perjuangkan. Sebuah festival yang jernih, transparan, independen, dan bervisikan majunya industri film nasional juga bagian dari perjuangan kami. Oleh karena itu kami belum dapat mendukung FFI 2007, hingga tuntutan kami terpenuhi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada penyelenggara, kota tuan rumah dan para nomine lain, kami sampaikan salam maju terus film Indonesia.

Jakarta, 10 Desember 2007,
Atas Nama Masyarakat Film Indonesia

  • Lukman Sardi (Unggulan Pemeran Pendukung Pria – Naga Bonar Jadi 2
  • Winky Wiryawan (Unggulan Pemeran Pendukung Pria – Badai Pasti Berlalu)
  • Shanty (Unggulan Pemeran Pendukung Wanita – Kala/ Maaf, Saya Menghamili Istri Anda)
  • Monty Tiwa (Unggulan Penulis Skenario Cerita – Mengejar Mas-Mas) (Unggulan Editing – Mengejar Mas Mas) (Unggulan tata Suara – Mengejar Mas Mas)
  • Hanung Bramantyo (Unggulan Penyutradaraan – Get Married/Kamulah Satu-Satunya)
  • Rako Prijanto (Unggulan Penyutradaraan – Merah Itu Cinta)
  • Rudy Soedjarwo (Unggulan Penyutradaraan – Mengejar Mas-Mas)
  • Rico Marpaung (Unggulan Tata Artistik – Merah Itu Cinta)
  • Cesa David Luckmansyah (Unggulan Editing – Get Married)
  • Sasha Sunu (Unggulan Editing – Merah Itu Cinta)
  • Satrio Budiono (Unggulan Tata Suara – Merah Itu Cinta)

Oleh: Agus Mediarta

Berkembangnya komunitas film saat ini sebenarnya bisa disebut sebagai generasi ketiga perfilman Indonesia, setelah era tahun 1920-1950-an dan generasi 1970 -1990-an. Generasi baru pasca 1998, tampak jelas sebagai generasi yang tercerabut dari akar sejarahnya. Walau demikian, generasi kini sama-sama memiliki karakter yang membangkang segala aturan yang berlaku.

Bersyukur bahwa terjadinya perubahan politik pasca 1998 membuat pemerintah tidak terlalu peduli dengan pelaksanaan Undang-Undang no. 8 tahun 1992 tentang Perfilman. Berbagai film (terutama film pendek, video art, dan film eksperimental) diproduksi bukan oleh perusahaan film yang disahkan oleh undang-undang, tanpa perijinan, dan bahkan ditayangkan tanpa pengajuan terlebih dahulu ke lembaga sensor. Semua orang (komunitas) yang terlibat di dalam produksi dan penayangan film itu sampai sekarang sehat wal afiat, tidak pernah dipenjara atau pun diinterogasi karena melakukan pelanggaran hukum. Komunitas film pun tumbuh dan berkembang seiring dengan terus meningkatnya produksi film (film pendek, video art, dan film eksperimental) yang jumlahnya bisa melebih 200 film pertahun. Film-film dari komunitas film itu kemudian menyebar ke berbagai acara pemutaran film di berbagai kota dan festival di dalam dan luar negeri. Read the rest of this entry »

Ini adalah situs resmi sementara Masyarakat Film Indonesia. Segala macam informasi mengenai MFI dapat diakses melalui situs ini seperti; tentang MFI, Pernyataan Sikap MFI, UU Perfilman Indonesia, serta informasi-informasi aktual seputar gerakan MFI. Semoga situs ini bisa memberi informasi kepada publik untuk mengetahui lebih jauh serta terlibat aktif dalam gerakan perubahan perfilman Indonesia.
December 2007
M T W T F S S
« Sep   Jan »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31