Oleh: Agus Mediarta

Berkembangnya komunitas film saat ini sebenarnya bisa disebut sebagai generasi ketiga perfilman Indonesia, setelah era tahun 1920-1950-an dan generasi 1970 -1990-an. Generasi baru pasca 1998, tampak jelas sebagai generasi yang tercerabut dari akar sejarahnya. Walau demikian, generasi kini sama-sama memiliki karakter yang membangkang segala aturan yang berlaku.

Bersyukur bahwa terjadinya perubahan politik pasca 1998 membuat pemerintah tidak terlalu peduli dengan pelaksanaan Undang-Undang no. 8 tahun 1992 tentang Perfilman. Berbagai film (terutama film pendek, video art, dan film eksperimental) diproduksi bukan oleh perusahaan film yang disahkan oleh undang-undang, tanpa perijinan, dan bahkan ditayangkan tanpa pengajuan terlebih dahulu ke lembaga sensor. Semua orang (komunitas) yang terlibat di dalam produksi dan penayangan film itu sampai sekarang sehat wal afiat, tidak pernah dipenjara atau pun diinterogasi karena melakukan pelanggaran hukum. Komunitas film pun tumbuh dan berkembang seiring dengan terus meningkatnya produksi film (film pendek, video art, dan film eksperimental) yang jumlahnya bisa melebih 200 film pertahun. Film-film dari komunitas film itu kemudian menyebar ke berbagai acara pemutaran film di berbagai kota dan festival di dalam dan luar negeri.

Gambaran di atas harus dipandang sebagai keteledoran dan kegagalan pemerintah menegakkan hukum, serta keuntungan besar bagi komunitas film untuk terus berkembang. Namun tentu kita tidak bisa mengharapkan keadaan akan berpihak selamanya pada komunitas film. Kejadian pelarangan pemutaran film di Sragen oleh pihak kepolisian daerah karena film-film yang hendak diputar oleh komunitas tidak ada surat lulus sensor, dan pemberangusan ruang pemutaran film di Purbalingga oleh Pemda adalah salah satu indikasi bahwa pemerintah dapat kapan saja menjalankan peraturan yang tidak berpihak pada keberadaan komunitas film.

Saat kita sedang terlena oleh semangat untuk membuat film, menjalankan program-program pemutaran film, workshop, dan diskusi film, diam-diam Kementerian Budaya dan Pariwisata serta BP2N berusaha mengajukan undang-undang baru tentang perfilman. Pengajuan rancangan undang-undang untuk mengganti undang-undang lama merupakan indikasi bahwa pemerintah berniat untuk kembali mengontrol dengan sanget atas dunia perfilman seperti yang telah mereka lakukan di masa orde baru.

Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menunggu saat undang-undang disahkan dan pemerintah memainkan kendalinya atas perfilman lalu kita melawan, atau kita akan mempersiapkan diri sejak dini, membuat strategi bersama, dan ikut serta bersama unsur perfilman lainnya untuk mencabut segala aturan yang mengekang perfilman Indonesia?

Beberapa bagian dalam Draft RUU Perfilman yang diajukan oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata yang mengancam.

Pasal 14

Ketentuan memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. Pembuatan film untuk tujuan khusus;

b. Pembuatan film dengan tujuan apresiasi, eksperimental dan sejenisnya.

Penjelasan Pasal 14:

a. Film untuk tujuan khusus adalah film yang dibuat oleh instansi pemerintah, lembaga atau organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti film-film penyuluhan pertanian, kesehatan atau film yang dibuat oleh kelompok orang atau perseorangan; misalnya film-film perkawinan dan ulang tahun.

b. Film untuk tujuan apresiasi, eksperimental dan sejenisnya dibuat oleh kelompok orang atau perseorangan dapat dipertunjukkan dikalangan terbatas, misalnya film-film yang dibuat untuk keperluan festival.

Yang disebut sebagai Pasal 9 ayat (1) berisi:

Penyelenggaraan kegiatan usaha perfilman yang dilaksanan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) harus memiliki usaha perfilman

Tentang peredaran film pada Pasal 28 disebutkan:

Film yang dapat diedarkan hanya film yang telah dinyatakan layak untuk dipertunjukkan, dan /atau ditayangkan sesuai dengan keputusan lembaga yang bertugas melakukan penyensoran dan pengklasifikasian film.

Tentang pertunjukkan dan penayangan film pada Pasal 32:

(1) Penayangan film dapat dilakukan oleh perusahaan dan/atau komunitas melalui perangkat elektronik.

(2) Penayangan film sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).

(3) Film yang ditayangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sudah lulus sensor dari lembaga yang berwenang melakukan penyensoran film.

(4) Kententuan lebih lanjut mengenai penayangan melalui media elektronik diatur oleh Peraturan Menteri.

Penjelaasn Pasal 32 Ayat (1):

Pada dasarnya penayangan film harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan namun untuk meningkatkan perfilman Indonesia dan memberikan wahana bagi para sineas dalam rangka eksperimental dapat dilakukan oleh komunitas.

Yang dimaksud dengan komunitas adalah para sineas yang berkarya untuk meningkatkan perfilman Indonesia.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 53

Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah):

a. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga yang berwenang menyensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau

b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga yang berwenang menyensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau

c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 56

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 adalah pelanggaran.

ditulis untuk acara Temu Komunitas Film, Festival Film Pendek Konfiden 2007, Teater Kecil, 20 November 2007. Diambil dari www.filmalternatif.org