Bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia Internasional, hari ini Masyarakat Film Indonesia menjalani sidang pendahuluan kedua di Mahkamah Konstitusi dalam rangka menggugat UU no 8 tahun 1992, khususnya pasal-pasal tentang sensor yang menurut kami bertentangan dengan semangat perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, seperti yang termaktub dalam amandemen pasal 28 UUD 1945.

Bagi kami di tengah masyarakat yang tengah didera arus kecepatan informasi, sistem sensor di Indonesia saat ini sudah tidak tepat dan merugikan perkembangan demokratisasi maupun penghargaan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Sistem sensor saat ini terbukti mengerdilkan kemampuan atau kedewasaan masyarakat untuk memilih berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. Sistem sensor saat ini juga meniscayakan adanya satu lembaga yang berhak menentukan segala-galanya dengan dalih kepentingan publik tetapi punya peluang besar untuk menyalahgunakan wewenangnya. Pada titik inilah masyarakat demokratis yang menghargai Hak Asasi Manusia seperti yang dimandatkan dalam UUD 1945, mendapat hambatannya yang mutlak.

Apa yang kami lakukan saat ini pada akhirnya memang bukan hanya sekedar perjuangan sempit semata-mata bicara tentang sistem perfilman nasional yang kondusif, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut atmosfir kebebasan ekspresi yang harus terus-menerus dijaga semua pihak sehingga pertumbuhan masyarakat madani yang terbuka, kritis dan menghargai keragaman tetap terlindungi.

Dengan demikian, sesungguhnya persoalan film Indonesia saat ini terkait langsung dengan persoalan mendasar bangsa ini yang masih terus berjuang untuk bersama sama mewujudkan sebuah sistem demokrasi yang sehat, tatanan pemerintahan yang bersih serta masyarakat madani yang kuat.

Komitmen kami untuk terus mendesakkan perubahan terstruktur, seperti yang kami deklarasikan pada tgl 3 Januari 2007 lalu, masih tetap sama. Nampaknya semakin membesar tekad kami bersama hingga para pengambil kebijakan di sektor ini memahami masalah perfilman Indonesia dengan baik serta menunjukkan itikad baik dengan sebuah konsep yang utuh dan terarah, mulai dari aspek pendidikan, pengembangan produksi, sistem perpajakan yang mendukung (tidak memberatkan), persaingan usaha dan jaringan distribusi yang transparan, festival yang bervisi serta upaya-upaya intensif untuk memperkenalkan film Indonesia di dunia Internasional. Terlebih penting lagi adalah perubahan paradigma untuk memberi kesempatan masyarakat film “mengurus dirinya sendiri”, dimana campur tangan birokrasi atau negara didasarkan pada sebuah strategi besar yang bertujuan untuk mendukung dan menjamin kebebasan pembuat film untuk ikut menjadi bagian dari perkembangan kebudayaan yang dinamis, serta mendukung iklim perfilman yang kompetitif.

Jakarta, 10 Desember 2007

Atas nama Masyarakat Film Indonesia

Maju terus perfilman Indonesia!