You are currently browsing the monthly archive for January 2008.

Perbedaan cara pandang soal sensor sudah bisa terbacasejak dini. Edaran pers pihak pemohon berjudul “MFISarankan Lembaga Pengganti LSF yang Lebih Demokratis”, sementara edaran pers pihak termohon berjudul “LSF: Tanpa Sensor Film Moral Bangsa akan Rusak”.

Daftar nama ahli dan saksi dari pihak pemohon jauh lebih ramping daripada daftar yang diajukan pihak pemerintah, DPR serta LSF. Total saksi dari pihak pemohon adalah 5 (lima) orang: Seno Gumira Ajidarma, Gunawan Muhammad, Nono Anwar Makarim, Budiati Abhiyoga, dan M. Fadjroel Rachman (awalnya nama ini sempat ditolak).

Keterangan ahli dari pihak pemohon dimulai oleh Seno Gumira Ajidarma yang hadir dalam kapasitas sebagai akademisi film. Termasuk di dalam inti keterangan SGA adalah mempertanyakan relevansi keberadaan LSF di tengah samudra informasi yang jelas-jelas tidak mungkin dikontrol oleh satu pihak saja, melainkan perlu pengalihan tanggung-jawab dengan memberdayakan publik. Berlanjut dengan keterangan M. Fadjroel Rachman yang memperjelas soal buruknya dampak indoktrinasi yang berakibat membodohi masyarakat. Read the rest of this entry »

Hari ini, Kamis 24 Januari 2008, kami semua menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji pasal-pasal UU Film No. 8/1992 mengenai lembaga sensor. Kami berpendapat bahwa dunia film Indonesia membutuhkan lembaga baru yang lebih demokratis dan sejalan dengan konstitusi.

Lembaga ini idealnya bekerja dengan memberdayakan semua unsur masyarakat, termasuk pembuat film, para orang tua, pendidik, bioskop dan lain-lain. Lembaga independen yang baru nanti kami rasa lebih mungkin menjamin perlindungan terhadap penonton (khususnya anak-anak), yang demokratis dan sesuai konstitusi kita. Kami berpendapat bahwa mekanisme penunjukan dan mekanisme kerja anggota Lembaga Sensor Film (LSF) saat ini tidak transparan dan tidak memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat.

Para Pemohon dan Para Saksi Berikan Tanggapan Mengenai Lembaga Sensor

Dian Sastrowardoyo, Mira Lesmana termasuk di dalam daftar nama saksi,  sementara Budiyati Abiyoga, Ibu Musdah, Nono Makarim dan Seno Gumira termasuk di dalam daftar nama para ahli dari pihak pemohon akan memberikan keterangan mereka di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kamis, 24 Januari 2008, mulai pukul 10:00 WIB.

Pada sidang 9 Januari 2008 silam, pihak pemerintah dan DPR juga LSF telah memberikan tanggapan mereka atas gugatan tersebut. Dalam persidangan kali ini, para pihak terkait langsung maupun tidak langsung dengan sensor, juga akan memberikan keterangan mereka. Sidang ini terbuka untuk umum.

Sidang kali ini merupakan kelanjutan dari rangkaian persidangan mengenai sensor, seperti yang telah diajukan melalui Mahkamah Konstitusi pada pertengahan November lalu oleh kelima pemohon yang terdiri dari Anisa Nurul Shanty K. (Shanty-aktris), Muhammad Rivai Riza (Riri Riza-Sutradara), Nur Kurniati Aisyah Dewi (Nia diNata-Produser), Lalu Rois Amriradhiani (Direktur JiFFest) dan Tino Saroengallo (Sutradara). Rincian gugatan disampaikan para pemohon berdasarkan rangkaian peristiwa yang pernah mereka alami, sehubungan dengan pemotongan (sensor) terhadap hasil karya para pemohon. (Risalah sidang bisa didapatkan di www.mahkamahkonstitusi.go.id/).

Rangkaian sidang menyoal pelanggaran hak konstitusional warga negara akibat praktik sensor film di Indonesia ini merupakan kelanjutan kerja Masyarakat Film Indonesia (MFI) yang terbentuk pada tanggal 3 Januari 2007. Masyarakat Film Indonesia bekerja untuk mendorong kondisi yang lebih baik bagi film Indonesia yang masih terhambat karena sejumlah aturan yang berlaku saat ini justru melanggar/membatasi hak konstitusional para pembuat dan penonton film.  Demikian keterangan pers ini dibuat bersama oleh Masyarakat Film Indonesia dan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia.

Tertanda,
Masyarakat Film Indonesia
Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia

Transkrip persidangan bisa diakses melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id

14 November 2007 – Persidangan pertama di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kelima orang yang tergabung dalam MFI Anisa Nurul Shanty K. (Shanty-aktris), Muhammad Rivai Riza (Riri Riza-Sutradara), Nur Kurniati Aisyah Dewi (Nia diNata-Produser), Lalu Rois Amriradhiani (Direktur JiFFest) dan Tino Saroengallo (Sutradara) mengajukan Permohonan Pengujian pasal-pasal dalam UU No. 8/1992 tentang Perfilman terhadap pasal-pasal UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.10 Desember 2007 – Persidangan yang kedua di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membahas revisi Permohonan Pengujian UU No. 8/1992 tentang Perfilman terhadap pasal-pasal UUD 1945.

09 Januari 2008-Persidangan yang ketiga di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pihak Pemerintah, DPR, LSF memberikan tanggapan atas gugatan para pemohon.

24 Januari 2008– Persidangan yang keempat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia BP2N, para saksi dan ahli dari pemohon, pihak terkait langsung dan tidak langsung memberikan keterangan.

(MFI/Edaran/Jan24)

Pihak Pemerintah, DPR, LSF Bertahan Tapi Belum Berikan Keterangan Tertulis

Seperti yang telah dijadwalkan, pagi tadi, Rabu, 9 Januari 2008, bertempat di gedung Mahkamah Konstitusi, pukul 10.00-13.00, pihak Pemerintah, DPR, juga LSF telah memberikan keterangan terhadap gugatan para pemohon (Tino Saroengallo, Nia Dinata, Shanty, Riri Riza, Lalu Roisamri) soal sensor.

Adapun di luar para pemohon (kecuali Lalu Roisamri yang telah mengajukan izin), pagi tadi pihak-pihak lain yang hadir di persidangan antara lain:

  • Pihak DPR
    Diwakili 2 (dua orang), bertindak selaku pembicara adalah Lukman Hakim (kuasa hukum DPR)
  • Pihak Pemerintah
    Diwakili awalnya oleh wakil MENDUBPAR, dan wakil hokum BUDPAR, Rusli Yahya. (Catatan: BUDPAR Jero Wacik kemudian hadir).
  • Pihak LSF
    Lembaga Sensor Film diwakili oleh Titiek Said (Ketua), hadir dari pihak LSFI: 21 orang anggota mereka.
  • Pihak PARFI
    Diwakili oleh Yenny Rachman selaku Ketua PARFI , Zahmani (Ketua 1), Haji Anwar Fuadi (Ketua Umum Persatuan Aktor/Aktris Sinetron Indonesia), Adi Musu (Penasihat Hukum PARFI).

Persidangan berjalan dengan cukup lancar, meski dengan sejumlah catatan, seperti yang disampaikan oleh Hakim Ketua. Sidang yang dibuka untuk umum ini cukup dipadati media baik cetak maupun televisi.

Sesekali pimpinan sidang mengingatkan agar hadirin tak perlu bertepuk-tangan atau bereaksi atas apapun yang diucapkan oleh para pihak. Selain itu tampak ada kecenderungan sebagian pihak yang masih bingung dengan posisinya saat berada di

persidangan, karena sebetulnya, seperti yang berulang-kali ditekankan oleh pimpinan sidang, bahwa yang disidang di MK adalah UU jadi tidak ada istilah tergugat/penggugat.

Sementara, sejumlah keterangan dari pihak-pihak yang memberikan reaksi atas gugatan pemohon masih kerap terdengar bagaikan pembelaan maupun serangan yang

sifatnya pribadi dengan sejumlah keterangan pendukung yang tidak bisa disebut sebagai data, juga kerap melontarkan kasus yang sebetulnya tidak relevan dengan substansi dalil-dalil yang diajukan para pemohon.

Di akhir persidangan, para pemohon meminta haknya untuk diberi waktu guna mengumpulkan sejumlah berkas yang diperlukan untuk persidangan berikutnya, juga hak meminta keterangan dalam bentuk tertulis dari para pihak, karena hal yang sama sudah dipenuhi oleh para pemohon.

Dengan demikian, bisa dipastikan proses persidangan menyoal sensor ini masih akan berlangsung.(Prima Rusdi)

Ini adalah situs resmi sementara Masyarakat Film Indonesia. Segala macam informasi mengenai MFI dapat diakses melalui situs ini seperti; tentang MFI, Pernyataan Sikap MFI, UU Perfilman Indonesia, serta informasi-informasi aktual seputar gerakan MFI. Semoga situs ini bisa memberi informasi kepada publik untuk mengetahui lebih jauh serta terlibat aktif dalam gerakan perubahan perfilman Indonesia.
January 2008
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031