Hari ini, Kamis 24 Januari 2008, kami semua menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji pasal-pasal UU Film No. 8/1992 mengenai lembaga sensor. Kami berpendapat bahwa dunia film Indonesia membutuhkan lembaga baru yang lebih demokratis dan sejalan dengan konstitusi.

Lembaga ini idealnya bekerja dengan memberdayakan semua unsur masyarakat, termasuk pembuat film, para orang tua, pendidik, bioskop dan lain-lain. Lembaga independen yang baru nanti kami rasa lebih mungkin menjamin perlindungan terhadap penonton (khususnya anak-anak), yang demokratis dan sesuai konstitusi kita. Kami berpendapat bahwa mekanisme penunjukan dan mekanisme kerja anggota Lembaga Sensor Film (LSF) saat ini tidak transparan dan tidak memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat.

Para Pemohon dan Para Saksi Berikan Tanggapan Mengenai Lembaga Sensor

Dian Sastrowardoyo, Mira Lesmana termasuk di dalam daftar nama saksi,  sementara Budiyati Abiyoga, Ibu Musdah, Nono Makarim dan Seno Gumira termasuk di dalam daftar nama para ahli dari pihak pemohon akan memberikan keterangan mereka di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kamis, 24 Januari 2008, mulai pukul 10:00 WIB.

Pada sidang 9 Januari 2008 silam, pihak pemerintah dan DPR juga LSF telah memberikan tanggapan mereka atas gugatan tersebut. Dalam persidangan kali ini, para pihak terkait langsung maupun tidak langsung dengan sensor, juga akan memberikan keterangan mereka. Sidang ini terbuka untuk umum.

Sidang kali ini merupakan kelanjutan dari rangkaian persidangan mengenai sensor, seperti yang telah diajukan melalui Mahkamah Konstitusi pada pertengahan November lalu oleh kelima pemohon yang terdiri dari Anisa Nurul Shanty K. (Shanty-aktris), Muhammad Rivai Riza (Riri Riza-Sutradara), Nur Kurniati Aisyah Dewi (Nia diNata-Produser), Lalu Rois Amriradhiani (Direktur JiFFest) dan Tino Saroengallo (Sutradara). Rincian gugatan disampaikan para pemohon berdasarkan rangkaian peristiwa yang pernah mereka alami, sehubungan dengan pemotongan (sensor) terhadap hasil karya para pemohon. (Risalah sidang bisa didapatkan di www.mahkamahkonstitusi.go.id/).

Rangkaian sidang menyoal pelanggaran hak konstitusional warga negara akibat praktik sensor film di Indonesia ini merupakan kelanjutan kerja Masyarakat Film Indonesia (MFI) yang terbentuk pada tanggal 3 Januari 2007. Masyarakat Film Indonesia bekerja untuk mendorong kondisi yang lebih baik bagi film Indonesia yang masih terhambat karena sejumlah aturan yang berlaku saat ini justru melanggar/membatasi hak konstitusional para pembuat dan penonton film.  Demikian keterangan pers ini dibuat bersama oleh Masyarakat Film Indonesia dan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia.

Tertanda,
Masyarakat Film Indonesia
Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia

Transkrip persidangan bisa diakses melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id