Perbedaan cara pandang soal sensor sudah bisa terbacasejak dini. Edaran pers pihak pemohon berjudul “MFISarankan Lembaga Pengganti LSF yang Lebih Demokratis”, sementara edaran pers pihak termohon berjudul “LSF: Tanpa Sensor Film Moral Bangsa akan Rusak”.

Daftar nama ahli dan saksi dari pihak pemohon jauh lebih ramping daripada daftar yang diajukan pihak pemerintah, DPR serta LSF. Total saksi dari pihak pemohon adalah 5 (lima) orang: Seno Gumira Ajidarma, Gunawan Muhammad, Nono Anwar Makarim, Budiati Abhiyoga, dan M. Fadjroel Rachman (awalnya nama ini sempat ditolak).

Keterangan ahli dari pihak pemohon dimulai oleh Seno Gumira Ajidarma yang hadir dalam kapasitas sebagai akademisi film. Termasuk di dalam inti keterangan SGA adalah mempertanyakan relevansi keberadaan LSF di tengah samudra informasi yang jelas-jelas tidak mungkin dikontrol oleh satu pihak saja, melainkan perlu pengalihan tanggung-jawab dengan memberdayakan publik. Berlanjut dengan keterangan M. Fadjroel Rachman yang memperjelas soal buruknya dampak indoktrinasi yang berakibat membodohi masyarakat.

Usai rehat, giliran Gunawan Muhammad yang memberikan keterangan beliau dan menyebut pernah ada masa di mana kekuasaan mengalahkan hukum. Ia juga mempertanyakaan apakah ada keadilan dalam setiap upaya pembatasan? Lebih jauh lagi mengenai praktik sensor, Gunawan Muhammad yang pernah menjadi anggota Badan Sensor Film menyatakan bahwa film tidak bisa dilihat dalam bentuk fragmen-fragmen kecil, apalagi terlepas dari konteksnya. Karena hal itu justru bisa menimbulkan tafsir yang menyesatkan.

Nono Anwar Makarim menyebut sensor sebagai ekstensi kedaulatan negara. Sementara, institusi publik yang tidak bisa diatur sendiri oleh publik adalah institusi kekuasaan. Nono Anwar Makarim membandingkan definisi ‘sensor’ menurut UU Film dengan definisi ‘sensor’ yang ada di dalam UU Pers. Di mana ada perbedaan cara pandang terhadap film yang signifikan antara kedua UU itu, padahal jelas merujuk pada hal yang sama (film-ed). Kata yang digunakan dalam praktik sensor film adalah penelitian, penilaian, penentuan, peniadaan yang bila disimak dengan seksama bisa disimpulkan sebagai tindakan ‘summary execution’.

Menyitir ucapan MENDBUDPAR Jero Wacik di persidangan lampau, yang menyatakan suatu hari bila bangsa Indonesia sudah siap, maka LSF tak perlu ada-Nono Anwar Makarim mengatakan, “..hari itu adalah sekarang.”

Tak banyak yang bisa dicatat dari keterangan 14 orang ahli pihak pemerintah, DPR maupun LSF. Keterbatasan ini bukan karena keterangan para ahli terasa terlalu banyak, melainkan faktor yang membedakan isi keterangan setiap ahli agak sulit diidentifikasi. Referensi yang mendukung argumen sejumlah besar saksi sulit pula diperoleh karena yang disampaikan di siding lebih berdasarkan asumsi, atau kalau pun menyitir buku hanya disebut sebagai, “..saya pernah baca buku,” tanpa ada dukungan data publikasi. Atau sesekali ada juga yang mengutip dari kalender meja keluaran Mahkamah Konstitusi. Pemberian keterangan dengan dukungan argumen ‘sistem kalender’ini rasanya cukup inovatif karena belum pernah diberlakukan di forum manapun.

Taufiq Ismail merinci soal definisi ‘Gerakan Syahwat Merdeka’ yang ditarik beliau dari 10 poin. Namun tidak diperjelas berdasarkan studi yang dilakukan oleh siapa, kapan dan di mana. Beliau juga membacakan puisi berjudul, “Pagar”. Namun itupun tak kami cantumkan disini, karena laporan ini adalah laporan persidangan, bukan laporan dari ajang Lampion Sastra.

Salah satu ahli pihak termohon juga memberikan deskripsi rinci mengenai perilaku iblis. Sebagai relawan yang melaporkan sidang ini, saya sempat menebak barangkali judul makalah keterangan itu adalah “Mereka Bilang Kita Iblis” (dan pasti bukan ditulis oleh Jenar).

Namun, akhirnya rincian keterangan soal iblis inipun tak kami cantumkan , karena Hakim Ketua, Jimli Ashiddiq memperjelas posisi keterangan ini sebagai,”..wah, rupanya ini khotbah.” Selain itu, meski tidak pro-iblis, milis MFI tidak punya cukup ruang buat menyitir atau melaporkan apapun tanpa data/fakta (Transkrip lengkap akan segera tersedia online di site Mahkamah Konsitusi).

Jadwal sidang berikut adalah Rabu, 6 Februari 2008. Sampai jumpa di persidangan berikutnya.(Prima Rusdi).