You are currently browsing the monthly archive for February 2008.

Pada sidang gugatan pasal-pasal tentang sensor dalam Undang-Undang Perfilman Indonesia di Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, terlihatlah perbedaan pendapat yang besar antara pihak yang ingin menghilangkan pasal-pasal sensor itu dengan pihak yang ingin mempertahankannya. Sementara argumen bahwa sensor politik telah membelenggu kebebasan berekspresi di era reformasi tidak pernah mendapatkan tantangan serius dari pihak-pihak yang mendukung keberadaan pasal-pasal sensor tersebut, argumen bahwa sensor masih diperlukan untuk melindungi moral masyarakat menjadi perdebatan yang serius di persidangan itu maupun di media massa. Read the rest of this entry »

Advertisements

The Jakart Post Opinion and Editorial – February 23, 2008
Veronica Kusuma, Jakarta

A distinctive feature of modern power is its disciplinary control, its concern with what people have and have not done.This concern illustrates the primary function of modern disciplinary systems: to correct deviant behavior.

The goal is to reform, and means coming to live by society’s standards or norms. Discipline through imposing precise norms (“normalization” ) is what Michel Foucault calls “the deployment of force and the establishment of truth”.

Indonesia, under the New Order system was the perfect example of what Foucault stated. The New Order created mechanisms of ordered politics (Krishna Sen, 1992). And in this term, film occupies a significant position.

During New Order’s power, film had become a propaganda apparatus or a control device which, through its organization of content and production-distribu tion-exhibition process, attempted to create an obedient public.

The New Order era was signified by an extensive surveillance apparatus watchful for any subversive movement. Government regulations over film also structured production of norms based on normality.

Read the rest of this entry »

Pengantar:
Berikut kami muat keterangan salah satu saksi pihak pemohon, produser Mira Lesmana mengenai Lembaga Klasifikasi. Keterangan yang kami cantumkan di sini hanya yang mengenai lembaga klasifikasi, rincian seluruh keterangan bisa dilihat pada risalah siding Mahkamah Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id/risalah), PUU 29, tertanggal 06 Pebruari 2008. Terima kasih.

Keterangan Produser Mira Lesmana, Saksi Dari Pemohon Mengenai Perlunya Lembaga Klasifikasi (seperti disampaikan pada sidang 6 Pebruari 2008)

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saya akan mengambil contoh sebuah lembaga klasifikasi dari Inggris yaitu BBFC yaitu British Board of Film Classification yang telah banyak diadaptasi oleh negara-negara berkembang lainnya, pedoman kerja, kriteria, klasifikasi, serta visi dan misi BBFC saya lampirkan apabila dibutuhkan tetapi mereka mempunyai semacam buklet yang bisa diakses lewat internet juga dibagikan ke sekolah-sekolah kepada para orangtua, bahkan mereka punya versi untuk dewasa, penjelasan untuk anak-anak dan sebagainya. BBFC adalah sebuah lembaga independen yang misi utamanya adalah memberikan informasi kepada publik yang bias memperkuat posisi mereka dalam membuat keputusan untuk menonton baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi siapapun yang masih dalam pengawasan mereka, khususnya anak-anak. Membantu para penonton dan masyarakat tertentu yang tidak berdaya dari kemungkinan efek negatif menonton film karena secara isi mungkin berbahaya atau tidak sesuai untuk mereka, namun di saat yang sama menghormati kebebasan memilih para penonton dewasa. Menyediakan perlindungan dan jaminan dengan biaya paling efisien bagi industri-industri media, juga mengeluarkan sejumlah regulasi secara transparan dan melindungi para pelaku industri gambar bergerak dari kemungkinan menyalahi hokum negara Inggris Raya. Jadi mereka justru membantu para produser-produser seperti kami untuk jangan sampai melanggar hukum.
Read the rest of this entry »

pemohon3kecil.jpg 

Sidang Uji UU Film No. 8/1992 tentang Sensor Film di Mahkamah Konstitusi mendekati pembacaan putusan…

Buat kawan-kawan yang tidak sempat menghadiri atau mengikuti perkembangan persidangan, silakan download dan baca risalah sidang di bawah ini, sambil menunggu putusan nanti. Banyak pertanyaan kita tentang sensor film (bioskop), perlindungan penonton, warisan penindasan dan ketakutan masa Orde Baru yang masih tersisa dan kebebasan informasi yang terjawab dalam perdebatan seru di ruang sidang.

Simak pernyataan Nia diNata, Riri Riza, Shanty, Lalu Roisamri dan Tino Saroengallo soal sensor terhadap karya mereka. Juga jawaban pihak DPR, pemerintah dan LSF. Baca dengan teliti pernyataan para saksi seperti Mira Lesmana dan Dian Sastro. Timbang juga pernyataan para saksi ahli antara lain seperti Seno Gumira Ajidarma, Goenawan Mohamad, Nono Anwar Makarim, Zoemrotin KS dan Prof. Siti Musdah Mulia.

Sampai ketemu di ruang sidang MK untuk mendengarkan putusan perkara ini!! Read the rest of this entry »

 mk3kecil.jpg

Rekan-rekan MFI,

Sambil memasuki ‘minggu tenang’, silakan simak sejumlah kutipan yang kami ambil dari keterangan para ahli sepanjang persidangan tanggal 24 Januari dan 06 Pebruari 2008. Arena sidang menyoal praktik sensor ini sungguh tak akan sama tanpa kontribusi beragam pihak yang termasuk dalam barisan ahli, saksi, atau pihak terkait baik langsung maupun tak langsung. Pencantuman kutipan-kutipan ini merupakan ekspresi rasa terimakasih dan penghargaan bagi mereka.

Sampai jumpa di persidangan final. Salam.

Kutipan-Kutipan Dari Persidangan

“…ada kesan bahwa bagi mereka yang menginginkan
kemerdekaan ekspresi seolah-olah menginginkan
kebebasan yang tanpa batas. Ada ketakutan pada
kemerdekaan padahal tidak pernah terpikir bagi kami
untuk memperjuangkan kemerdekaan tanpa batas.
Persoalannya adalah bagaimana batas ditentukan? Siapa
yang menentukan? Dan apakah ada keadilan dalam hal
itu?” (Goenawan Mohammad, 24 Januari 2008)

“Baru-baru ini seorang Menteri Penerangan Malaysia
mengatakan pers Indonesia terlalu excited kepada
keberanekaan yang diberi. Bagi saya itu suatu
penghinaan. Kemerdekaan pers Indonesia, kemerdekaan
hak asasi kita tidak diberi; kita perebutkan! Munir
meninggal karena itu, jangan kita lupa. Berapa banyak
mahasiswa yang ditangkap dan mati? Diculik? Apakah ini
kita lupakan?” (Goenawan Mohammad, 24 Januari 2008) Read the rest of this entry »

Ini adalah situs resmi sementara Masyarakat Film Indonesia. Segala macam informasi mengenai MFI dapat diakses melalui situs ini seperti; tentang MFI, Pernyataan Sikap MFI, UU Perfilman Indonesia, serta informasi-informasi aktual seputar gerakan MFI. Semoga situs ini bisa memberi informasi kepada publik untuk mengetahui lebih jauh serta terlibat aktif dalam gerakan perubahan perfilman Indonesia.
February 2008
M T W T F S S
« Jan   Aug »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829