mk3kecil.jpg

Rekan-rekan MFI,

Sambil memasuki ‘minggu tenang’, silakan simak sejumlah kutipan yang kami ambil dari keterangan para ahli sepanjang persidangan tanggal 24 Januari dan 06 Pebruari 2008. Arena sidang menyoal praktik sensor ini sungguh tak akan sama tanpa kontribusi beragam pihak yang termasuk dalam barisan ahli, saksi, atau pihak terkait baik langsung maupun tak langsung. Pencantuman kutipan-kutipan ini merupakan ekspresi rasa terimakasih dan penghargaan bagi mereka.

Sampai jumpa di persidangan final. Salam.

Kutipan-Kutipan Dari Persidangan

“…ada kesan bahwa bagi mereka yang menginginkan
kemerdekaan ekspresi seolah-olah menginginkan
kebebasan yang tanpa batas. Ada ketakutan pada
kemerdekaan padahal tidak pernah terpikir bagi kami
untuk memperjuangkan kemerdekaan tanpa batas.
Persoalannya adalah bagaimana batas ditentukan? Siapa
yang menentukan? Dan apakah ada keadilan dalam hal
itu?” (Goenawan Mohammad, 24 Januari 2008)

“Baru-baru ini seorang Menteri Penerangan Malaysia
mengatakan pers Indonesia terlalu excited kepada
keberanekaan yang diberi. Bagi saya itu suatu
penghinaan. Kemerdekaan pers Indonesia, kemerdekaan
hak asasi kita tidak diberi; kita perebutkan! Munir
meninggal karena itu, jangan kita lupa. Berapa banyak
mahasiswa yang ditangkap dan mati? Diculik? Apakah ini
kita lupakan?” (Goenawan Mohammad, 24 Januari 2008)

“..bulan Juni tahun 1945 Bung Hatta di dalam Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia adanya hak asasi
manusia dicantumkan sebelum deklarasi human right
dicantumkan. Jadi di Indonesia ini sudah dimulai,
bukan di Malaysia, bukan di Saudi Arabia, bukan di
Amerika. Kita ingin melupakan karena kita kita tidak
percaya kepada kemampuan generasi muda Indonesia, kita
tidak percaya kepada kemampuan bangsa Indonesia
seolah-olah karena bodoh miskin dia tidak bisa
merdeka, itu sama saja dengan argumen kolonial. Kalau
kita tidak siap merdeka pada saat itu, kita tidak akan
merdeka, kita merdeka sampai merdeka.” (Goenawan
Mohammad, 24 Januari 2008)

“..sebetulnya mengingat demokratisasi, institusi
pembelajaran dan pasar ideologi yang berlaku sekarang,
maka saya mengandaikan bahwa ibarat kata lembaga LSF
ini bagaikan suatu pulau sensor di tengah samudera
informasi, yakni bahwa apapun yang disensornya sudah
ada semua di masyarakatnya.” (Seno Gumira Adjidarma,
24 Januari 2008)

“Era reformasi harusnya berani melakukan transformasi
ke arah pendekatan ke bawah ke atas yang mencerminkan
proses perwujudan masyarakat madani yang memahami hak
dan
kewajibannya untuk melakukan sharing in governance,
sehingga mampu membangun social investment yang kuat
dan social control yang kuat. Atmosfir ini akan dapat
dibangun bukannya melalui sistem pembinaan, tetapi
sistem pemberdayaan yang harus kita lakukan
konsekuensi semua unsur menuju pemberdayaan secara
mandiri atau self empowerment.” (Budiyati Abiyoga, 24
Januari 2008)

“..kita harus konsekuen terhadap Undang-Undang Dasar
kita padahal mungkin kita tidak suka, tetapi harus
tidak bisa setback, kita tidak bisa main-main, waktu
kita harus percepatan, kita sudah mau mati, kita
tinggal berapa tahun lagi secara teoritis, kita harus
serahkan kepada
anak-anak muda yang potensial ini dan mereka bukan
musuh kita bersama.” (Budiyati Abiyoga, 24 Januari
2008)

“..saya ingin menegaskan saya lahir di masa Orde Baru,
saya berkembang di masa Orde Baru, dan saya menolak
Orde Baru. Saya ingin menegaskan betapa buruknya
indoktrinasi dan betapa buruknya penyensoran bagi
generasi saya.”(Fadjroel Rahman, 24 Januari 2008)

“..kita tidak bisa menuntut bahkan generasi saya di
masa Orde Baru untuk bertanggung jawab, kenapa? Karena
tidak ada kebebasan untuk memperoleh informasi apapun
dan kami diputuskan untuk menetapkan pilihan yang
harus kamu ambil adalah a, b, dan c sesuai dengan
indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila yang syukur alhamdulillah yang sudah dicabut
itu. Dan yang akibatnya kami tidak bisa dituntut
tanggung jawab apapun.” (Fadjroel Rahman, 24 Januari
2008)

“..yang saya lihat di sini adalah bahwa sensor itu
untuk tidak menyebut secara institusional lembaga
sensor. Adalah suatu ekstensi dari ada apa yang saya
sebut sebagai kedaulatan negara.” (Nono Anwar Makarim,
24 Januari 2008)

“..definisi sensor di dalam Undang-Undang Pers,
dahsyat. Kalau dibandingkan dengan definisi sensor
dalam Undang-Undang Perfilman. Definisi mengenai
sensor, (Undang-Undang) perfilman, penelitian,
penilaian terhadap film dan lain sebagainya untuk
menentukan dapat atau tidaknya sebuah film
dipertunjukkan baik secara utuh, setelah peniadaan dan
lain sebagainya. Empat kata penting yang perlu kita
perhatikan simak di sini. Satu adalah penelitian, dua
adalah penilaian, tiga adalah menentukan, empat adalah
peniadaan. Setiap yuris akan langsung asosiasinya pada
judge jury executioner. Kalau di lapangan dalam perang
gerilya ini namanya summary execution, pelanggaran
berat terhadap kemanusiaan, judge, jury, and
execution.”(Nono Anwar Makarim, 24 Januari 2008)

“Pada sidang sebelum ini Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata mengatakan pada suatu hari nanti sensor
sudah tidak ada lagi buat Indonesia, saya ingin
menyerukan hari itu adalah sekarang.”(Nono Anwar
Makarim, 24 Januari 2008)

“..does LSF reform?, itu sebenarnya pertanyaan kunci,
produksi film untuk bioskop-bioskop menurun, film-film
yang mencerdaskan makin langka. Kreativitas para
pembuat film dibelenggu oleh Undang-Undang Perfilman,
diancam tidak lulus sensor karena guntingan sensor,
kutipan-kutipan, ancaman penjara berdasarkan Pasal 40
dan Pasal 41. Sekarang ini industri televisi banyak
di-complaint oleh masyarakat. Akhir tahun lalu kami
diundang oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga
mempersoalkan kenapa acara-acara televisi dibiarkan
tidak mencerdaskan? Sinetron-sinetron yang membodohi,
acara-acara kekerasan hantu takhayul. Padahal semuanya
telah lulus sensor LSF.”(Leo Batubara, 06 Pebruari
2008)

“..menurut penjelasan Anwar Fuadi tadi judul
dokumenter The Army Forced Them to be Violent diganti
oleh LSF menjadi The Student Movement in Indonesia
alasannya karena bernada anti militer. Jadi itu
menunjukkan bahwa LSF ini telah berperan sebagai apa?
Penentu informasi penyiaran? Polisi Kebenaran?” (Leo
Batubara, 06 Pebruari 2008)

“..kenapa burung bebek menjadi bebek? Karena hidup
penuh sensor. Kenapa burung garuda menjadi burung
garuda dia bebas dengan sensor, dan menurut keyakinan
saya Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menyensor pola pikir
dan pola tindak kita, Tuhan menganugerahi kita dengan
otak agar melakukan self censorship, ikuti yang baik
hindari yang jelek.” (Leo Batubara, 06 Pebruari 08)

“Kalau dengan alasan moral saya justru ingin
menanyakan di sini, apakah memang badan sensor sudah
berhasil? Sepengetahuan saya belum ada suatu
penelitian yang bisa membuktikan bahwa setelah adanya
badan sensor ini konsumen menjadi sangat bermoral,
saya belum pernah melihat itu. Dan kalau saya melihat
sekarang kondisi konsumen kita yang boleh dikatakan
amburadul, saya justru menanyakan di mana badan sensor
ini perannya? (Zoemrotin, 06 Pebruari 08)

“..sekarang ini klasifikasi yang ada pada badan sensor
film saya kira tidak tepat. Pada saat dia menentukan
film itu 17 tahun ke atas, ini sudah melanggar hak
anak. Karena anak itu usianya sampai 18 tahun, artinya
di saat badan sensor ini menyatakan bahwa film ini 17
tahun ke atas bahwa badan sensor itu sudah membiarkan
film-film ini ditonton menurut Undang-Undang Anak
adalah ditonton oleh anak-anak.” (Zoemrotin, 06
Pebruari 08)

“..pertanyaannya adalah apakah ada penelitian bahwa di
negara-negara dimana tubuh perempuan dibungkus
sedemikian rupa, dimana seksualitas diberangus
sedemikian rupa, lalu kriminalitas di negara itu lalu
berkurang tetapi penelitian yang ada menunjukkan bahwa
tidak ada hubungannya pada negara-negara dimana tubuh
dibungkus sedemikian rupa, seksualitas diberangus
sedemikian rupa, angka kriminalitas tetap saja
bertambah, pelecehan terhadap perempuan juga
bertambah, perkosaan juga bertambah.” (Prof. Musda
Mulia, 06 Pebruari 08)

“Para seniman adalah juga warga biasa yang memiliki
keluarga dan anak dan bergaul di
tengah-tengah keluarga yang lain, tetapi mengizinkan
tidak sama dengan menganjurkan, melainkan menghargai
hak orang lain dan menghormati kemampuan orang dewasa
untuk memilih. Rasa khawatir ini tidak boleh menjadi
sebab dari pemberangusan atas kebebasan
berkesenian yang justru kita perlukan.” (Marco Kusuma
Widjaja, 06 Pebruari 2008)

“..semua festival film pendek atau film Indonesia
tidak mengajukan film-film yang akan diputar di dalam
festival ke lembaga sensor. Terus terang kami di sini
menempatkan diri sebagai pihak yang sebenarnya
melanggar hukum, tidak seperti dari kawan-kawan yang
membuat film komersial yang mengikuti semua aturan
yang sudah ditentukan.” (Agus Mediarta, 06 Pebruari
2008)

Prima Rusdi

Foto: Gde Pesut