Jakarta, 6 Pebruari 2008

Usai pemutaran salah satu film yang menjadi barang bukti persidangan, “Student Movement in Indonesia” arahan sutradara Saroengallo, salah satu ahli pihak termohon, Anwar Fuady tak melewatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan, seperti yang beliau lakukan sebelumnya, dari podium sebelah kanan ruang. Dengan suara lantang, Anwar Fuady berkata,”… mengenai judulnya The Army Forced them to be Violent itu diganti menjadi Student Movement in Indonesia karena dari judulnya saja terkesan bahwa kita sangat bahwa pembikin film tersebut sangat anti militer dan
mendiskreditkan pihak militer dan aparat karena filmtadi dibuat dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris itu pasti akan diedarkan di luar negeri itu akan merusak citra militer dan aparat di Indonesia. Bayangkan bagaimana nanti perasaan para militer?”

Bila sebagian besar dari kita kesulitan membayangkan ‘perasaan militer’ bisa jadi hal itu berkaitan dengan keterbatasan kemampuan organisasi kita yang belum secanggih Pak Anwar Fuady. Jangan lupa, saat penampilan perdana beliau di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, beliau membentak Riri Riza yang mencoba untuk menginterupsi agar belajar berorganisasi.

Kali ini Tino Saroengallo berkesempatan untuk menjelaskan kembali kepada para termohon, “Apapun isi film Student Movement In Indonesia merupakan informasi sejarah menurut versi Pemohon. Oleh sebab itu untuk menjaga kemurnian film tersebut sehingga terbebas dari tudingan kampungan seperti istilah ditunggangi oleh kepentingan asing pembuatan film itu “Pemohon biayai sendiri.”

‘Puncak’ kejutan urusan praktik sensor terhadap “Student Movement” ini rupanya belum berakhir, karena tak lama setelah Tino bicara, karena pihak terkait dari pemohon, Drs. SOETJIPTO, S.H., M.H. (LSF) memberitakan bahwa, “..kalau kita berbicara mengenai originalitas itu harus betul-betul murni dari pemikiran dia. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa film dokumenter tidak memenuhi syarat sebagai suatu film yang bisa digolongkan suatu karya cipta yang originalitas menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002”

Sebelum kita menyoal apa memang betul demikian adanya? Atau bahkan begini sajalah, kalau memang menurut LSF dokumenter itu BUKAN film, lalu kenapa mereka repot-repot mencacahnya, sebaiknya kita mulai berpikir, kenapa pihak termohon begitu konsisten mengkontradiksikan penjelasan mereka sendiri?

Belum. Serunya persidangan belum kelar sampai di sini. Karena BP2N juga punya kabar ‘baru’, simak keterangan wakil mereka, ZAIRIN ZENI, “Fungsi kedua BP2N yang memang jarang sekali dimanfaatkan adalah menjadi lembaga arbitrase. Produser film Indonesia yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film dapat meminta BP2N, duduk bersama LSF untuk mendiskusikan kenapa film ini disensor.”

‘Berita’ ini lantas diluruskan oleh kuasa hokum pemohon, Christina Chelsea Chan,”..BP2N hanya dapat mengajukan keberatan atas materi film yang ditolak bukan film yang dipotong atau film yang dihilangkan atau yang disensor. BP2N tidak mempunyai wewenang apapun untuk melakukan pembelaan atau bahkan sekedar memberi pertimbangan kepada LSF atas nasib film atau reklame film yang dipotong-potong itu.” Hakim Ketua, Jimly Asshidique langsung menanyakan ulang kepada pihak BP2N, dan dibenarkan oleh Zairin. Kondisi ini membuka peluang bagi kuasa hukum pemohon untuk memberikan ‘bonus’, “Catatan sedikit saja Yang Mulia Saat ini mengingat kembali apa yang Pemerintah sampaikan bahwa ini menguji Konstitusi, tapi kami menemukan fakta baru yang cukup menyedihkan juga kalau seandainya BP2N wakil dari BP2N sendiri yang hadir disini yang tugas dan wewenangnya diberikan oleh undang-undang tidak paham bahwa wewenang dan tugasnya..” Sedih memang. Tapi Hakim Ketua mengingatkan pihak pemohon, “Jangan begitu..”

Produser Mira Lesmana yang bertindak sebagai saksi memberi keterangan mengenai lembaga klasifikasi, disertai contoh studi kasus lembaga klasifikasi di Inggris. Aktris Dian Sastro juga bertindak sebagai saksi yang memberikan keterangan soal profesi pemeran (aktor/aktris) . Chitra Bukhori (konsultan Pengembangan Sosial dan Isu Gender) juga bersaksi sebagai orang tua. Awalnya ‘kredibilitas’ Chitra sempat
dipertanyakan oleh pihak termohon dengan dalih, hamper semua yang ada di sidang itu adalah ‘orang-tua’. Lagi-lagi sebuah pernyataan remeh-temeh yang justru merefleksikan cara pandang terhadap peran orang tua yang tampaknya belum dianggap signifikan oleh pihak termohon yang masih berada di dalam koridor pola piker ‘penguasa’.

Selanjutnya, kuasa hukum pemohon berupaya memperjuangkan tambahan keterangan dari para ahli. Dengan dasar pertimbangan, di persidangan lalu pihak termohon menghadirkan 14 ahli, sementara pihak pemohon hanya menghadirkan 5 ahli. Dalih majelis hakim adalah penjelasan ahli bukan perkara jumlah tapi substansi. Setelah tawar-menawar yang cukup alot, pihak pemohon diberi izin menampilkan 4 ahli.

Leo Batubara pun membuka sesi keterangan ahli dari pihak pemohon. Beliau sudah menyiapkan makalah berjudul “Sensor Pers dan Sensor Film Mencabut Hak Warga Negara Indonesia Untuk Berkomunikasi dan Untuk Memperoleh Informasi Dalam Pengembangan Pribadi dan Lingkungan Sosialnya serta Mencabut Hak Untuk Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah dan Menyampaikan Informasi dengan Menggunakan Semua Jenis Saluran yang Tersedia.” Tak tanggung-tanggung, makalah itu bahkan sudah digandakan sebanyak 80 kopi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang beberapa waktu silam hanya sempat membaca kalender MK. Dengan energi yang konsisten Leo Batubara otomatis sulit diinterupsi, di akhir keterangannya beliau mengingatkan, “..kenapa burung bebek
menjadi bebek? Karena hidup penuh sensor. Kenapa burung garuda menjadi burung garuda? Dia bebas dengan sensor! Dan menurut keyakinan saya Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menyensor pola pikir dan pola tindak kita!”

Tiga ahli lainnya yang memberikan keterangan dari pihak pemohon adalah Amir Effendy Siregar, Zoemrotin K.S dan Prof. Siti Musdah Mulia. Zoemrotin dari Lembaga Konsumen mengajukan pertanyaan pernahkan ada riset yang bisa dijadikan data yang memperkuat kaitan antara moral bangsa dan peran LSF?

Pihak terkait dari pemohon adalah Marco Kusumawijaya (DKJ) dan Agus Mediarta (Konfiden). Marco memperkuat keterangan Mira Lesmana yang menyatakan masyarakat memerlukan rezim regulasi yang baru, dan bahwasanya pihak pemohon, dan kalangan film sama sekali tidak mengatakan menolak regulasi malah justru ingin mengajak bangsa Indonesia menyusun regulasi yang baik yang mendewasakan masyarakat, yang meletakkan tanggung jawab pada akhirnya pada individu, pada anggota masyarakat, pada keluarga, pada para orang tua Indonesia yang telah mampu melakukan itu.

Agus Mediarta mengaku selama ini kegiatan festival film pendek senantiasa mengabaikan peraturan yang ada namun bisa jalan terus dan berprestasi dengan baik. Pernyataan Agus disambut Hakim Ketua dengan humor, “Ada juga orang yang mengaku melanggar hukum!”

Usai pihak terkait pemohon bicara, pihak termohon berkeras menghadirkan wakil dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ), ‘kejutan’ini menimbulkan tanda Tanya sesaat karena ‘wakil’ IKJ tersebut relatif kurang dikenali bahkan oleh para alumni IKJ sendiri. Dan dia adalah Sudibyo, yang memperkenalkan dirinya selaku, “..alumni IKJ, Saya pendidikan saya IKJ jurusan teater, major acting, dan saya adalah sutradara, saya adalah penulis skenario, saya editor, saya juga pengajar dan saya juga pemain. Saya adalah pemain menjadi Amrozi dalam film Long Road to Heaven.” Keberatan kuasa hukum pemohon karena seorang alumni laiknya tak mewakili institusi ditepis oleh Majelis Hakim yang menyatakan agar pihak pemohon membiarkan mereka melakukan pertimbangan sendiri soal kredibel atau tidaknya siapapun yang memberikan keterangan di sidang itu.

Dalam kisaran 21 hari setelah sidang hari ini, akan diselenggarakan sidang terakhir dimana Majelis Hakim akan memberitakan keputusan mereka.(Prima Rusdi)