Pengantar:
Berikut kami muat keterangan salah satu saksi pihak pemohon, produser Mira Lesmana mengenai Lembaga Klasifikasi. Keterangan yang kami cantumkan di sini hanya yang mengenai lembaga klasifikasi, rincian seluruh keterangan bisa dilihat pada risalah siding Mahkamah Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id/risalah), PUU 29, tertanggal 06 Pebruari 2008. Terima kasih.

Keterangan Produser Mira Lesmana, Saksi Dari Pemohon Mengenai Perlunya Lembaga Klasifikasi (seperti disampaikan pada sidang 6 Pebruari 2008)

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saya akan mengambil contoh sebuah lembaga klasifikasi dari Inggris yaitu BBFC yaitu British Board of Film Classification yang telah banyak diadaptasi oleh negara-negara berkembang lainnya, pedoman kerja, kriteria, klasifikasi, serta visi dan misi BBFC saya lampirkan apabila dibutuhkan tetapi mereka mempunyai semacam buklet yang bisa diakses lewat internet juga dibagikan ke sekolah-sekolah kepada para orangtua, bahkan mereka punya versi untuk dewasa, penjelasan untuk anak-anak dan sebagainya. BBFC adalah sebuah lembaga independen yang misi utamanya adalah memberikan informasi kepada publik yang bias memperkuat posisi mereka dalam membuat keputusan untuk menonton baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi siapapun yang masih dalam pengawasan mereka, khususnya anak-anak. Membantu para penonton dan masyarakat tertentu yang tidak berdaya dari kemungkinan efek negatif menonton film karena secara isi mungkin berbahaya atau tidak sesuai untuk mereka, namun di saat yang sama menghormati kebebasan memilih para penonton dewasa. Menyediakan perlindungan dan jaminan dengan biaya paling efisien bagi industri-industri media, juga mengeluarkan sejumlah regulasi secara transparan dan melindungi para pelaku industri gambar bergerak dari kemungkinan menyalahi hokum negara Inggris Raya. Jadi mereka justru membantu para produser-produser seperti kami untuk jangan sampai melanggar hukum.

Bagaimana mereka bekerja dan beroperasi dijabarkan sebagai berikut; terbuka dan bertanggung jawab, sebagai pembuat peraturan yang independen dan secara financial mandiri kami sadar dengan posisi kami yang unik dan bangga dengan kepercayaan yang dilimpahkan atas dasar keahlian, pengalaman, dan integritas kami yang terbangun atas kepercayaan public dan industri. Kami antusias dengan industri gambar bergerak atau moving image dan mengimbangi tugas kami untuk melindungi dengan rasa hormat terhadap hak kebebasan berekspresi. Kami mengaku dan merefleksi keragaman budaya di Inggris Raya dan selalu mengantisipasi serta menyambut perubahan.

Mereka mempunyai klasifikasi dibagi enam itu seperti ini ada gambarnya (merujuk pada lembaran contoh yang dibagikan-ed) , Yang Mulia mungkin bisa dilihat dari
sana. Ada universal admission atau semua umur. Ada PG atau parental guidance dimana anak-anak diperbolehkan menonton asalkan para orangtua mengetahui adanya
sejumlah adegan yang mungkin tidak cocok. Ada 12 tahun yang sesuai bagi penonton untuk 12 tahun atau lebih. Ada 15 tahun yang cocok untuk 15 tahun, ada yang 18
tahun diizinkan untuk penonton berusia 18 tahun ke atas, dan ada R 18 diizinkan untuk diputar untuk bioskop-bioskop tertentu saja karena content-nya. Metode klasifikasi dilakukan sangat ketat, pertama melalui tema kedua bahasa artinya ada bahasa yang kasar atau kotor atau tidak.

Ketelanjangan atau nudity, seks, kekerasan, teknik yang dapat ditiru oleh anak-anak, horor, serta narkoba, atau obat-obatan. Namun ke delapan pertimbangan ini disesuaikan dengan rinci pada setiap kelompok umur, pada setiap kelompok usia dalam panduan buku ini sehingga semua orang bisa tahu. 12 tahun tema apa yang boleh, bagian seks mana yang bisa mereka lihat atau tidak boleh mereka lihat, kekerasan yang seperti apa dan itu dirinci setiap umurnya sehingga sangat jelas dan ini terus berubah dan dinamis. Dijelaskan juga di dalam panduan kerja bahwa apabila pembuat film tidak setuju dengan klasifikasi yang diberikan, diberikan ruang untuk mengajukan appeal atau keberatan-legally binding.

Majelis Hakim yang mulia,
Dalam skema kerja klasifikasi seperti ini kami sebagai pembuat film mempunyai pedoman yang kuat dalam bekerja. Pada saat yang sama penonton diberi perlindungan dan diberdayakan kemampuannya dalam menilai sebuah tontonan. Klasifikasi yang dilakukan dengan cara seperti ini berbeda prinsipnya dengan yang dilakukan LSF saat ini. Dengan memotong adegan film, LSF menyembunyikan informasi sehingga penonton tidak terbiasa mengolah dan menilai informasi yang patut atau tidak patut bagi dirinya atau orang-orang yang berada pada tanggung jawab mereka. Mekanisme klasifikasi menyediakan informasi yang memungkinkan penonton mempertimbangkan kepatutan informasi yang terdapat dalam film sesuai dengan nilai-nilai yang dipercayainya dengan tetap menghargai hak penonton lain yang mempercayai nilai atau memiliki pertimbangan yang berbeda terhadap informasi yang dibawa film yang telah diklasifikasikan tersebut.

Kami kira menyediakan informasi yang dapat digunakan penonton untuk menilai sendiri adalah bagian dari upaya pencerdasan dan pemberdayaan penonton. Bagi kami memproduksi film tidaklah sekedar membuat film, selalu kami mulai dengan gagasan yang kemudian kami perhitungkan siapakah penonton yang kami tuju, jadi tidak seenak kami sendiri. Semua umurkah seperti film anak-anak yang telah kami buat “Petualangan Sherina,” “Untuk Rena”. Remajakah seperti film 12 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, seperti film kami “Ada Apa Dengan Cinta?” dan “Garasi” atau film-film dewasa seperti film “Gie” dan “Tiga hari Untuk Selamanya.” Saya beri
contoh yang mulia apa yang diberikan informasi oleh LSF dalam poster bentuknya itu hanya sebuah cap kecil-mungkin bias dilihat? Cap kecil saja. Kita tidak tahu apakah ini untuk dewasa, untuk anak-anak, tidak ada sama sekali padahal ini biasanya ada image pertama yang dilihat. Kami dalam film Tiga Hari Untuk Selamanya menyatakan dari content tersebut kami memuat sendiri hanya untuk 18 tahun ke atas. Ini semua di materi promosi kami di seluruh billboard, karena kalau tidak yang dilihat
hanya kecil sekali oleh LSF, dewasa LSF, sangat kecil. Jadi menurut saya ini tidak sama sekali melindungi penonton, anak-anak pun di bioskop tidak lagi
diperiksa, bisa masuk dan memang film-film yang tidak boleh mereka saksikan. LSF sama sekali tidak melakukan ini. Jadi justru kita butuh peraturan yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak tapi juga menghormati penonton dewasa. Dan di sebuah bentuk klasifikasi ini saya sebagai pembuat film mempunyai pilihan yang mulia misalkan saya membuat film yang saya masukkan ke lembaga klasifikasi ini dan kemudian saya bilang oke film anda hanya untuk 18 tahun keatas.

Artinya sebagai produser. Apa yang telah saya alami sangat tidak adil dan melanggar hak konstitusi saya karena segala sesuatunya adalah against our will. Kalau ada klasifikasi seperti ini, misalnya film saya yang saya buat ternyata mendapat klasifikasi 18 dan saya bilang tidak bisa, ini saya maunya 16 tahun supaya penontonnya lebih banyak saya punya pilihan, either saya setuju untuk memotong adegan-adegan yang tidak dibolehkan untuk ditonton oleh 16 (tahun) sehingga bisa menjadi klasifikasi 16(tahun). Atau saya terpaksa menerima 18 tahun ke atas tanpa pemotongan. Ini kalau misalnya saya setuju untuk dipotong, saya sendiri yang akan membawa film ini pulang, saya rapikan sendiri dengan kaidah-kaidah sinematografi dan atas biaya sendiri tentunya, karena ini based on free will. Itu yang ingin saya sampaikan, bedanya dengan apa yang terjadi dengan film saya.

Yang Mulia, saya juga ingin menyampaikan kesaksian, bahwa rencana revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman telah kami dengar sejak tahun 1999 dan kami dengar lagi dalam sidang ini seperti disampaikan oleh pihak DPR maupun pihak BP2N, tapi sepanjang yang kami ketahui ada dua RUU yang belum juga tuntas digodok. Satu diajukan oleh pihak Pemerintah dan satu diajukan oleh BP2N. Dalam versi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata diajukan usulan LSF diubah menjadi lembaga sensor dan klasifikasi film, dimana khusus untuk film bioskop hanya dikenakan pengklasifikasian dan bukan pemotongan, sementara ketentuan pengklasifikasian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Sementara dalam versi BP2N diajukan usulan dibentuknya DPI atau Dewan Perfilman Indonesia, ini badan yang diharapkan dapat menggantikan BP2N, yang akan membawahi lembaga penilai film, sebagai pengganti Lembaga Sensor Film. DPI atau Dewan Perfilman Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun terlihat ada upaya dalam mengubah fungsi LSF dalam kedua RUU ini, LSF atau lembaga pengganti LSF masih berada di bawah kontrol Pemerintah dan masih jauh dari semangat demokratis yang seperti saya sampaikan. Peran perlindungan masyarakat harus dikembalikan kepada masyarakat dalam sebuah lembaga independen seperti yang saya contohkan, memang tidak mudah, tapi saya rasa sedikit repot untuk sebuah kemajuan adalah penting.

Sementara Presiden serta menteri yang terkait mendukung bukan mengontrol lembaga ini. Pemerintah dapat lebih berkonsentrasi dan berperan pada pengembangan pendidikan film yang telah terbengkalai selama ini, termasuk pengarsipan sejarah film Indonesia, di mana film-film yang telah dibuat oleh almarhum Usmar Ismail, Teguh Karya, dan maestro-maestro perfilman Indonesia lainnya tergeletak tak terawat dalam kaleng-kaleng berkarat di Sinematografi Indonesia.

Demikian kesaksian saya guna memperkuat tuntutan Pemohon dalam sidang. Saya cuma menyayangkan dalam semua hal yang saya sampaikan ini sampai hari ini dalam sidang belum hadir Komisi I dari DPR maupun Komisi X yang sebenarnya terkait langsung dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 ini.

Terima kasih Yang Mulia.