RUU Perfilman yang sedang buru-buru disosialisasikan DPR RI saat ini tidak menunjukkan semangat pengembangan industri dan perlindungan pada hak atas pendidikan dan warisan budaya film. Kalau disahkan, berarti kelangsungan film Indonesia dan para pekerjanya dikontrol ketat.

Di bawah ini beberapa contoh pasal-pasal yang bermasalah:

1. Ada pembatasan hak kebebasan berkreasi dengan larangan atas isi film tertentu. (Pasal 6)

2. Semua kegiatan film harus mengutamakan film Indonesia. Aturan bisa membuat industri film Indonesia menghasilkan produk yang kualitasnya tidak kompetitif. Penonton Indonesia dibatasi haknya untuk menonton film-film bermutu dan penting untuk sinema dunia. Ini sama sekali tidak menunjukkan penghargaan untuk keragaman budaya sinema dunia. Tanpa ada aturan seperti ini, secara alami film Indonesia yang kualitasnya baik sudah mulai unggul di pasar domestik dan forum internasional. (Pasal 10)

3. Produser dibatasi haknya untuk menentukan kebutuhan SDM dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan karyanya. ini adalah pemaksaan yang tidak perlu. Aturan ini tidak mendorong peningkatan kualitas SDM perfilman Indonesia untuk menjadi kompetitif. (Pasal 11)

4. Pembuatan film harus didahului pendaftaran judul, isi cerita dan rencana produksi. Ini aturan birokrasi yang tidak perlu! Alasannya supaya Menteri bisa menjaga supaya tidak ada judul film atau isi cerita kembar. (Pasal 18)

5. Festival film dan kegiatan apresiasi film non-profit lainnya tidak boleh dilaksanakan dalam bioskop. Berarti festival-festival atau kegiatan apresiasi lainnya harus mengungsi ke mana? (Pasal 31)

6. Sama sekali tidak menyebutkan kewajiban pemerintah untuk memelihara arsip film/warisan budaya film Indonesia. Padalah persoalan arsip sangat mendesak karena kondisinya menurun sangat cepat kalau tidak diberi perhatian khusus. UNESCO bahkan sudah membuat Konvensi tentang kewajiban negara membantu arsip film. (Pasal 39, Pasal 52-53)

7. Perlindungan hak cipta/hak intelektual pembuat film belum dijamin. (Pasal 48)

8. Pasal-pasal tentang sensor sudah tidak mewajibkan tanda lulus sensor film yang akan diekspor, tidak lagi mengubah karya dengan gunting sensor dan mengutamakan prinsip dialog dengan pembuat film. Mengingat kembali argumen Menteri Jero Wacik di Mahkamah Konstitusi bahwa penonton Indonesia masih kurang memahami film dan karena itu Indonesia masih perlu menerapkan kebijakan sensor, kenapa pasal-pasal tentang LSF tidak mencantumkan kewajiban lembaga sensor untuk memfasilitasi pendidikan penonton? (Pasal 54-61)

9. Pekerja film (di RUU ini disebut ‘insan perfilman’ – Pasal 21) wajib punya sertifikat kompetensi dari organisasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, dan/atau perguruan tinggi. Sementara di Indonesia baru ada 1 sekolah film dan beberapa inisiatif pendidikan non-formal. RUU ini juga tidak menyebutkan bahwa negara menjamin hak pekerja film untuk mendapatkan pendidikan. Bagaimana mungkin pasal ini diterapkan? Mungkinkah ini berarti pekerja film yang tidak pernah sekolah film tidak boleh bekerja lagi? (Pasal 68)

10. Sanksi bagi Pelanggaran, pasal-pasal yang paling seram dalam RUU ini! (Pasal 72-77)