You are currently browsing the category archive for the ‘Artikel’ category.

RUU Perfilman yang sedang buru-buru disosialisasikan DPR RI saat ini tidak menunjukkan semangat pengembangan industri dan perlindungan pada hak atas pendidikan dan warisan budaya film. Kalau disahkan, berarti kelangsungan film Indonesia dan para pekerjanya dikontrol ketat.

Di bawah ini beberapa contoh pasal-pasal yang bermasalah: Read the rest of this entry »

Pengantar:
Berikut kami muat keterangan salah satu saksi pihak pemohon, produser Mira Lesmana mengenai Lembaga Klasifikasi. Keterangan yang kami cantumkan di sini hanya yang mengenai lembaga klasifikasi, rincian seluruh keterangan bisa dilihat pada risalah siding Mahkamah Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id/risalah), PUU 29, tertanggal 06 Pebruari 2008. Terima kasih.

Keterangan Produser Mira Lesmana, Saksi Dari Pemohon Mengenai Perlunya Lembaga Klasifikasi (seperti disampaikan pada sidang 6 Pebruari 2008)

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saya akan mengambil contoh sebuah lembaga klasifikasi dari Inggris yaitu BBFC yaitu British Board of Film Classification yang telah banyak diadaptasi oleh negara-negara berkembang lainnya, pedoman kerja, kriteria, klasifikasi, serta visi dan misi BBFC saya lampirkan apabila dibutuhkan tetapi mereka mempunyai semacam buklet yang bisa diakses lewat internet juga dibagikan ke sekolah-sekolah kepada para orangtua, bahkan mereka punya versi untuk dewasa, penjelasan untuk anak-anak dan sebagainya. BBFC adalah sebuah lembaga independen yang misi utamanya adalah memberikan informasi kepada publik yang bias memperkuat posisi mereka dalam membuat keputusan untuk menonton baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi siapapun yang masih dalam pengawasan mereka, khususnya anak-anak. Membantu para penonton dan masyarakat tertentu yang tidak berdaya dari kemungkinan efek negatif menonton film karena secara isi mungkin berbahaya atau tidak sesuai untuk mereka, namun di saat yang sama menghormati kebebasan memilih para penonton dewasa. Menyediakan perlindungan dan jaminan dengan biaya paling efisien bagi industri-industri media, juga mengeluarkan sejumlah regulasi secara transparan dan melindungi para pelaku industri gambar bergerak dari kemungkinan menyalahi hokum negara Inggris Raya. Jadi mereka justru membantu para produser-produser seperti kami untuk jangan sampai melanggar hukum.
Read the rest of this entry »

pemohon3kecil.jpg 

Sidang Uji UU Film No. 8/1992 tentang Sensor Film di Mahkamah Konstitusi mendekati pembacaan putusan…

Buat kawan-kawan yang tidak sempat menghadiri atau mengikuti perkembangan persidangan, silakan download dan baca risalah sidang di bawah ini, sambil menunggu putusan nanti. Banyak pertanyaan kita tentang sensor film (bioskop), perlindungan penonton, warisan penindasan dan ketakutan masa Orde Baru yang masih tersisa dan kebebasan informasi yang terjawab dalam perdebatan seru di ruang sidang.

Simak pernyataan Nia diNata, Riri Riza, Shanty, Lalu Roisamri dan Tino Saroengallo soal sensor terhadap karya mereka. Juga jawaban pihak DPR, pemerintah dan LSF. Baca dengan teliti pernyataan para saksi seperti Mira Lesmana dan Dian Sastro. Timbang juga pernyataan para saksi ahli antara lain seperti Seno Gumira Ajidarma, Goenawan Mohamad, Nono Anwar Makarim, Zoemrotin KS dan Prof. Siti Musdah Mulia.

Sampai ketemu di ruang sidang MK untuk mendengarkan putusan perkara ini!! Read the rest of this entry »

Pada hari Rabu, 16 Januari 2008, saya menonton film Perempuan Punya Cerita tanpa sensor, di Blitzmegaplex. Itu adalah pertunjukan dengan penonton terbatas (Undangan khusus, atau limited viewing), di mana penonton tidak membayar karcis. Hal ini sudah berjalan dalam berbagai Festival Film di Indonesia.

Film ini sangat bagus dan membuat saya berpikir bahwa perempuan memang harus menceritakan kehidupannya, sehingga kita dapat memikirkan kehidupan yang lebih adil bagi perempuan, di masa yang akan datang.

Karena saya mendengar bahwa sensor untuk film ini adalah salah satunya yang membuat dilakukannya Uji Materi terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, di Mahkamah Konstitusi, khususnya tentang definisi Sensor, maka pada hari Sabtu, 26 Januari 2008, saya kembali menonton film Perempuan Punya Cerita di Blitzmegaplex, untuk mengetahui bagaimana sensor yang dilakukan LSF terhadap film ini.

Ternyata sensor yang dilakukan melebihi perkiraan saya, terutama untuk Cerita Jogja. Cerita tentang kehidupan seksual anak-anak SMA di Jogja, yang menurut saya adalah cerita yang paling menarik dan merupakan kekuatan film ini. Sensor yang banyak sekali, tidak hanya adegan-adegan yang dianggap dapat merangsang nafsu birahi, tetapi juga dialog-dialog yang mungkin dianggap bertentangan dengan kesusilaan. Padahal adegan-adegan dan dialog-dialog itu adalah bagian-bagian penting dari alur cerita. Dan anak-anak SMA khususnya, bisa belajar banyak sekali dari film itu. Ketika bagian-bagian penting itu dihilangkan, film yang sebenarnya sangat bagus ini menjadi tidak jelas, dan hilang kekuatannya. Read the rest of this entry »

Oleh: Moehammad Noer Rohmen

“Besok hari Rebo 5 Desember Pertoenjoekan Besar Yang Pertama di dalam satoe roemah di Tanah Abang, Kebondjae (menage) moelai Poekoel Toedjoe malem. Harga tempat klas satoe f2, klas doewa f1, klas tiga f0,50.” (Iklan SK Bintang Betawi, 4 Desember 1900)

“Amerika kita setrika! Inggris kita linggis!” kata Soekarno dengan lantang. Maka, film-film Hollywood hilang di pasaran. Dan Koes Plus masuk bui. Budaya dari dua negeri barat itu tak diijinkan untuk berkembangbiak di Indonesia. Namun di sisi lain, Soekarno masih memperbolehkan Guntur, anaknya, untuk tetap main band dengan musik ngak-ngik-ngok. Soekarno juga mengaku, sempat melihat film-film yang oleh letnannya dimasukkan dalam daftar cekal, karena disinyalir tak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Sejarah film Indonesia adalah sejarah ketertiban. Baik ketertiban yang dikehendaki penguasa ataupun ketertiban yang diinginkan kaum mayoritas-kuasa. Di Indonesia sendiri, film pertama kali diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta), lima tahun setelah film dan bioskop pertama lahir di Perancis. Pada masa itu film disebut “Gambar Idoep”. Film pertama di Indonesia ini adalah sebuah film dokumenter yang menggambarkan perjalanan ratu Olanda dan Raja Hertog Hendrik di kota Den Haag.
Sedang film buatan Indonesia sendiri pertama kali diproduksi pada tahun 1926. Sebuah film cerita yang masih bisu. Agak terlambat memang. Karena pada tahun tersebut, di belahan dunia yang lain, film-film bersuara sudah mulai diproduksi. Film cerita lokal pertama yang berjudul Loetoeng Kasaroeng ini diproduksi oleh NV. Java Film Company. De Locomotief no.70 (30 Agustus-1 September 1926) menulis, bahwa “Pemain-pemain pribumi dipilih dengan seksama dari golongan priyayi yang berpendidikan.” Read the rest of this entry »

Ini adalah situs resmi sementara Masyarakat Film Indonesia. Segala macam informasi mengenai MFI dapat diakses melalui situs ini seperti; tentang MFI, Pernyataan Sikap MFI, UU Perfilman Indonesia, serta informasi-informasi aktual seputar gerakan MFI. Semoga situs ini bisa memberi informasi kepada publik untuk mengetahui lebih jauh serta terlibat aktif dalam gerakan perubahan perfilman Indonesia.
July 2017
M T W T F S S
« Oct    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31