You are currently browsing the category archive for the ‘Berita MFI’ category.

Siaran Pers PEMANGKU KEPENTINGAN PERFILMAN INDONESIA

Jakarta: hari Selasa (6/10), Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Perfilman bersepakat meminta DPR-RI periode 2009-2014 dan Presiden RI untuk meninjau kembali UU tentang Perfilman yang telanjur disahkan pada 8 September 2009 tanpa mengindahkan himbauan penundaan yang sudah disampaikan banyak pihak.

Sebanyak 32 Pemangku Kepentingan Perfilman yang terdiri dari para produser, sutradara, aktor, pengusaha bioskop, pengelola festival film telah melakukan pertemuan pembahasan bersama di kantor Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) di Gedung Film, Jakarta dan mencapai keputusan bersama melakukan upaya peninjauan kembali UU Perfilman yang baru disetujui tersebut.

Keprihatinan beragam pihak yang berkepentingan terhadap UU tentang Perfilman tersebut telah dirumuskan dalam surat kepada lembaga legislatif dan pemerintah dan ditandatangani antara lain oleh Deddy Mizwar, Slamet Rahardjo, Chand Parwez Servia, Djonny Sjafruddin, Zairin Zain, Ananda Siregar, Mira Lesmana, Riri Riza, Nia Dinata, Lalu Roisamri, Alex Sihar, dan Jimmy Herjanto. (Daftar peserta pertemuan perumusan pernyataan bersama terlampir)

Alasan keberatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan adalah:

1. Bahwa proses pembahasan yang telah dilakukan DPR-RI periode 2004 – 2009 bersama Pemerintah ternyata kurang partisipatif sehingga sebagian besar Pemangku Kepentingan Perfilman telah menghimbau penundaan pengesahan atas undang-undang tersebut. Namun demikian himbauan tersebut diabaikan.

2. Bahwa tanpa mengurangi maksud baik dari penyusunan Undang-Undang tentang Perfilman tersebut, ternyata ada materi muatan yang bertentangan dengan semangat perlindungan dan pemberdayaan perfilman sebagai bagian dari agenda kebudayaan, antara lain :

  • a. Tidak adanya jaminan perlindungan terhadap kebebasan kreatif;
  • b. Tidak dengan tegas mengatur kewajiban negara dalam kerangka pendidikan dan apresiasi film sebagai bagian dari agenda kultural;
  • c. Ada kecenderungan bahwa materi muatan tersebut juga mengklaim Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahwa Pemerintah memperlakukan bidang perfilman sebagai cabang produksi yang dikuasai oleh negara.

3. Bahwa materi muatan undang-undang ini membahayakan dan mengancam hak konstitusional para pekerja dan penonton film sebagai warga negara sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945 yakni Pasal 28, Pasal 28 huruf C, Pasal 28 huruf F, dan Pasal 32 ayat (1).

4. Bahwa materi muatan dalam undang-undang tersebut memiliki tingkat ancaman terhadap Hak Asasi Manusia yang sama tingginya dengan yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara yang oleh Pemerintah dan DPR RI periode 2004-2009 telah disepakati untuk ditunda pembahasan dan pengesahannya.

Mengingat ketentuan Pasal 20 ayat (5) amandemen UUD 1945, UU tentang Perfilman yang telah disetujui oleh DPR bersama pemerintah pada tanggal 8 September 2009, maka secara otomatis sah menjadi undang-undang dan wajib berlaku 30 hari sejak pengesahan yakni diperkirakan pada hari Kamis, 8 Oktober 2009.

Berkaitan dengan keprihatinan ini para Pemangku Kepentingan Perfilman menghimbau penundaan penerapan dan menawarkan partisipasi aktif dalam peninjauan kembali ini agar negara dapat menjalankan kewajibannya melindungi hak konstitusional para pekerja dan penonton film di Indonesia.

Surat permintaan para Pemangku Kepentingan Perfilman Indonesia kepada Presiden telah disampaikan pada 7 Oktober 2009. Pada hari yang sama, surat kepada pimpinan DPR RI juga disampaikan melalui Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Jakarta, 8 Oktober 2009

Para Pemangku Kepentingan Perfilman Indonesia

Contact Person: Lisabona Rahman (lisabonarahman@gmail.com)

Lalu Roisamri (lalu.roisamri@gmail.com)

——————-

Daftar nama penandatangan surat permintaan (disusun menurut urutan abjad):

1. Alex Kumara – Profesional televisi

2. Alex Sihar-  Pengelola festival film

3. Ananda Siregar – Pengelola bioskop

4. Anitio – Pengelola bioskop

5. Bustal Nawawi – Produser film

6. Chand Parwez Servia – Produser film

7. Deddy Mizwar – Aktor/sutradara film

8. Djonny Sjafruddin – Pengelola bioskop

9. Firman Triyadi – Penulis skenario

10. Gope T. Samtani – Produser film

11. Hartono – Dosen studi film

12. Ida Mediana – Pekerja film iklan

13. Ika Manoppo – Pekerja film iklan

14. Jan Romales – Pekerja film

15. JB Kristanto – Kritikus film

16. Jimmy Herjanto – Pengelola bioskop

17. Lalu Roisamri – Penyelenggara Festival

18. Lisabona Rahman – Kritikus film/pengelola bioskop terprogram

19. M. Abduh Azis – Produser film dokumenter

20. Mira Lesmana – Produser film

21. Nia Dinata – Sutradara/produser film

22. Peni Cameron – Pekerja film iklan

23. Pudjiasmanto – Pengelola bioskop keliling

24. Rina Syafrina – Pekerja film iklan

25. Riri Riza – Sutradara/penulis skenario film

26. Salman Aristo – Penulis skenario film

27. Santojo – Pengelola bioskop keliling

28. Slamet Rahardjo – Aktor/sutradara film

29. Ucu Agustin – Sutradara film

30. Wihadi Wiyanto – Pengusaha rekaman video

31. Wirjo Wibowo – Produser film

32. Zairin Zain – Produser film

Advertisements

Petisi Pemangku Kepentingan Menolak Pengesahan RUU Perfilman

Mengajak kawan-kawan untuk ikut menyepakati pernyataan penolakan yang telah digulirkan pada tanggal 26 Agustus 2009 atas RUU Perfilman yang sedang dibahas di DPR-RI (2004-2009) dengan mengklik ‘link’ di atas.

konpers260809

Foto: Todhax

DPR Jangan Kejar Target Pengesahan

Kamis, 27 Agustus 2009 | 05:14 WIB

Jakarta, Kompas – DPR diharapkan tidak terburu-buru dan mengejar target pengesahan Rancangan Undang-Undang Perfilman sebelum masa bakti DPR periode 2004-2009 berakhir. Lebih baik RUU tersebut dibahas secara cermat dan mendalam lebih dulu dengan melibatkan banyak pihak karena undang-undang harus bersifat jangka panjang serta menjawab tantangan perfilman masa mendatang.

Komisi X DPR juga diminta segera menyosialisasikan setiap tahap pembahasan RUU Perfilman sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Sosialisasi harus dilakukan dengan menyediakan waktu yang cukup agar para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan pertimbangannya.

Demikian Pernyataan Sikap Bersama Pemangku Kepentingan Perfilman atas RUU Perfilman yang dibacakan sutradara film Riri Riza di Jakarta, Rabu (26/8).

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 16 pemangku kepentingan perfilman, antara lain Christine Hakim (aktris), Chand Parwez Servia (produser), Deddy Mizwar (aktor dan sutradara), Garin Nugroho (sutradara), Mira Lesmana (produser dan dosen), Nia Dinata (produser dan sutradara), Riri Riza (sutradara), Shanty Harmayn (produser), serta Slamet Rahardjo (aktor dan sutradara). Read the rest of this entry »

SUARA MERDEKA CYBERNEWS – UU Perfilman Tidak Pengaruhi Perkembangan Industri Film

Jakarta, CyberNews. Aktor senior dan sutradara Deddy Mizwar mengatakan undang-undang perfilman tidak mempengaruhi perkembangan industri film.

“Perfilman dengan UU tahun 1982 UU No.8/1992 tentang Perfilman tetap rontok, tetapi tanpa mengubah undang-undang itu, perfilman tumbuh,” kata Deddy dalam jumpa pers Komunitas Perfilman Indonesia mengenai RUU Perfilman di Jakarta, Rabu (26/8).

Dia melihat keberadaan UU Perfilman hanya dibutuhkan oleh pemerintah untuk mendapatkan budget dana dalam APBN. Idealnya, lanjut Deddy, undang-undang perfilman dapat meningkatkan kualitas dan jumlah film Indonesia.

Sedangkan aktor dan sutradara Slamet Rahardjo Djarot mengatakan pembuat film Indonesia tidak lahir karena campur tangan pemerintah. “Dari jaman Usmar Ismail sampai Riri Riza, tidak ada pembuat film yang luar biasa yang lahir dari struktural. Semua berawal dari keinginan pribadi untuk membuat film,” katanya.

Mengenai RUU Perfilman yang sedang dibahas dan rencananya akan disahkan September mendatang oleh anggota DPR, Slamet mengatakan agar DPR lebih melibatkan komunitas perfilman Indonesia. “Pemerintah saya lihat belum percaya kepada masyarakat film untuk mengatur dirinya sendiri,” kata Slamet.

Sedangkan artis senior dan produser film Christine Hakim mewakili Komunitas Perfilman Indonesia meminta kepada DPR-RI agar tidak terburu-buru untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Perfilman menjadi Undang-undang. “Kami hanya mengingatkan DPR agar tidak berburu-buru untuk mengesahkan undang-undang yang menyangkut masa depan khalayak umum dan bangsa ini,” kata Christine.

Christine mengatakan Komunitas Film Indonesia bukan menentang pemerintah dan undang-undang perfilman, akan tetapi banyak hal yang perlu dirembug bersama dengan pemangku kepentingan film Indonesia dalam RUU Perfilman.

“Tidak ada yang perlu dikejar (dalam mengesahkan RUU Perfilman”,” kata Christine yang menangkap ketergesaan DPR untuk mengesahkan UU Perfilman menjelang berakhirnya masa jabatan anggota parlemen tersebut.

Senada dengan Christine, aktor dan sutradara Deddy Mizwar juga mengatakan agar DPR tidak terburu-buru untuk mengesahkan RUU Perfilman pengganti UU No.8/1992 tentnag Perfilman tersebut. “(Bila disahkan) UU Perfilman ini akan membunuh industri film sendiri,” katanya.

Mewakili Komunitas Perfilman Indonesia, sutradara Riri Riza mengatakan mereka mendukung inisiatif untuk mengubah UU No.8/1992 tentang Perfilman dengan beberapa syarat seperti pembahasan substansi dalam RUU Perfilman dan agar mereka lebih dilibatkan dalam pembahasan.

“Kami telah menyampaikan masukan baik lisan maupun tertulis untuk menghasilkan Undang-undang Perfilman yang menjamin pertumbuhan perfilman Indonesia yang lebih baik namun ternyata hingga saat ini belum diakomodir seluruhnya,” katanya. Read the rest of this entry »

Pada sidang gugatan pasal-pasal tentang sensor dalam Undang-Undang Perfilman Indonesia di Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, terlihatlah perbedaan pendapat yang besar antara pihak yang ingin menghilangkan pasal-pasal sensor itu dengan pihak yang ingin mempertahankannya. Sementara argumen bahwa sensor politik telah membelenggu kebebasan berekspresi di era reformasi tidak pernah mendapatkan tantangan serius dari pihak-pihak yang mendukung keberadaan pasal-pasal sensor tersebut, argumen bahwa sensor masih diperlukan untuk melindungi moral masyarakat menjadi perdebatan yang serius di persidangan itu maupun di media massa. Read the rest of this entry »

Ini adalah situs resmi sementara Masyarakat Film Indonesia. Segala macam informasi mengenai MFI dapat diakses melalui situs ini seperti; tentang MFI, Pernyataan Sikap MFI, UU Perfilman Indonesia, serta informasi-informasi aktual seputar gerakan MFI. Semoga situs ini bisa memberi informasi kepada publik untuk mengetahui lebih jauh serta terlibat aktif dalam gerakan perubahan perfilman Indonesia.
September 2017
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930